bhasiw

Medan, CNN Indonesia —

Dua unit motor petugas Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Sumut menabrak seorang nenek saat menyeberang di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Kamis (17/7).

Dalam video yang beredar, warga menyebutkan bahwa penyebab insiden tersebut diduga karena polisi yang mengendarai PJR Ditlantas Polda Sumut ugal-ugalan di jalan.

“Ini Polisi ugal-ugalan menabrak seorang nenek. Inilah dia polisi PJR,” ujar seorang pria yang merekam kejadian itu.

Dalam video tersebut, nenek itu tergeletak di jalan setelah insiden. Sedangkan dua polisi pengendara PJR Ditlantas Polda Sumut tampak terduduk di jalan.

Kendaraan PJR juga mengalami kerusakan parah. Warga yang melihat kejadian itu langsung mengerumuni nenek bernama Rodiah (70). Namun korban tampak tidak bergerak.

“Makanya jangan ugal-ugalan klen. Mentang mentang PJR kalian. Ugal-ugalan kalian PJR. Ugal ugalan kalian woi. Menangkap orang kalian nomor satu. Inilah PJR yang menabrak, bos. PJR menabrak masyarakat,” ucap warga.W

Warga sekitar, Budiman, menceritakan saat kejadian kedua polisi yang menaiki motor PJR tidak membunyikan sirene. Mereka juga tampak mendahului kendaraan di depannya dengan tidak hati-hati, sehingga saat korban melintas, keduanya tidak bisa menghindari kecelakaan.

“Begitu dia menyeberang [korban] kalau kita orang sehat kurasa satu langkah laginya, itu hampir dapat trotoar itu. Jadi karena mereka ugal-ugalan dari sana, yang satu nengok ke kanan satu ke kiri, begitu dipotong begini, nabrak [korban],” ujar Budiman saat ditanya wartawan di lokasi kejadian.

Menurut Budiman, motor PJR yang berada di depan yang menabrak korban. Selanjutnya motor PJR yang di belakang mengelakkan motor PJR yang berada di depannya, sehingga kedua motor itu juga ikut terjatuh.

“Ugal-ugalan mereka, salip menyalip, enggak ada hidupkan sirene. Kalau hidupkan sirene nenek itu nggak akan menyeberang,” paparnya.

Pasca kejadian itu, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Mitra Medika untuk perawatan lebih lanjut. Budiman berharap korban segera sembuh.

“Insya Allah [nenek] itu dikasih umur panjang dan masih bisa selamat,” ucapnya.

Terpisah Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan kejadian tersebut. Peristiwa terjadi sekitar pukul 10.15 WIB. Menurutnya dua polisi yang mengendarai PJR yakni Bripda RS dan Bripda AD.

“Benar pada Kamis, 17 Juli 2025, sekira pukul 10.15 WIB terjadi accident antara anggota kami dua personel patroli kami dengan seorang ibu inisial R yang terjadi di Jalan Sisingamangaraja tepatnya di depan RS Mitra Medika,” kata Ferry.

Namun begitu, pihaknya masih mendalami apakah ada motif kelalaian dari anggotanya dalam berkendara. “Ya jika ada motif lainnya tetap akan kami dalami,” ujar Ferry.

(fnr/dmi)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Lisa Mariana mengklaim Bareskrim Polri telah menyetujui permohonan tes DNA terhadap anaknya dan juga eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).

Kuasa hukum Lisa, John Boy Nababan, mengklaim tes DNA dilakukan untuk membutikan apakah tudingan pencemaran nama baik RK sebagai ayah biologis tersebut terbukti atau tidak.

“Yang jelas kalau dari penunjukan dari kepolisian sih di RSCM nantinya,” ujarnya kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kamis (17/7) malam.

John mengklaim surat kesediaan untuk tes DNA juga sudah ditandatangani Lisa dan Ridwan Kamil. Namun, ia mengaku belum bisa memastikan kapan tes DNA akan dilakukan lantaran masih menunggu kabar dari penyidik.

“Itu [waktunya] akan dilaksanakannya nanti menunggu kabar dari penyidik Siber. Jadi waktunya kapan, yang jelas permintaan kami adalah bisa dilakukan tes DNA secara netral dengan waktu yang sama di kedua belah pihak,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Lisa lainnya, Bertua Hutapea, menyebut kliennya diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri selama 8 jam dan dicecar 40 pertanyaan oleh penyidik.

Ia menyebut salah satu yang disampaikan kliennya kepada penyidik yakni terkait adanya pertemuannya dengan RK di hotel Palembang. Serta soal lokasi Lisa melahirkan di rumah sakit wilayah Tangerang.

“Melahirkan bayi dan pengecekan bayinya itu juga berikut dengan ajudan Pak Ridwan Kamil semua, dilakukan di rumah sakit dekat rumah Tangerang. Nah, itu sudah dijawab oleh Lisa Mariana semuanya,” jelasnya.

Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Bareskrim Polri atas kasus pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) oleh terlapor Lisa Mariana.

“Kejati Jabar telah menerima SPDP dari teman-teman penyidik Bareskrim Polri. Tercantum pelapornya saudara MRK. Kejati Jabar menunjuk enam jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan,”kata Kasi Penkum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, Bandung, Selasa (20/5).

RK sendiri melaporkan Lisa ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik. Laporan itu dibuat pada Jumat (11/4) lalu dan teregister dengan nomor LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 11 April 2025.

(tfq/dmi)

Solo, CNN Indonesia —

Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), dikabarkan bakal mengisi posisi Dewan Pembina di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Isu ini semakin santer jelang Kongres PSI 2025 yang akan digelar di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (19/7).

Wakil Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman tak menjawab dengan tegas saat dikonfirmasi tentang kabar tersebut. Ia meminta kader agar menunggu proses yang sedang berlangsung.

“Nantikan saja bagaimana prosesnya,” kata Andy usai menemui Jokowi di kediaman Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (17/7).

Meski demikian, Andy tak menampik kemungkinan Jokowi akan bergabung dengan PSI sebagai Dewan Pembina. Namun begitu, Jokowi maupun PSI masih menjajaki berbagai kemungkinan yang ada.

“Tapi sekali lagi di politik itu ada banyak ya, opsi-opsinya. Ada yang di depan panggung, ada yang di belakang layar dan lain sebagainya. Nanti kita lihat dalam perjalanan waktu,” kata dia.

Selain Andy, puluhan kader dan pengurus PSI tingkat daerah juga berkunjung ke rumah Jokowi. Mereka tidak berwenang menjawab saat dikonfirmasi mengenai kabar bergabungnya Jokowi sebagai Dewan Pembina PSI.

Sejumlah kader mengaku berharap agar Jokowi bisa bergabung secara resmi ke partai pimpinan anaknya, Kaesang Pangarep itu.

“Soal itu [Jokowi menjadi Dewan Pembina PSI] mungkin DPP yang bisa menyampaikan,” kata anggota DPRD DIY Yogyakarta dari PSI, R. Stefanus Kristian Andoko.

“Tapi harapan pribadi saya, harapan dari daerah Istimewa Yogyakarta ya mudah-mudahan beliau bersedia menjadi salah satu pembina di PSI,” lanjutnya.

Senada, Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya Josiah Michael juga mendukung penuh Jokowi menjadi Dewan Pembina PSI. Menurut Josiah, Jokowi banyak menginspirasi kader partainya untuk aktif di politik.

“Kalau memang benar terjadi, tentu kebahagiaan tersendiri bagi kami. Beliau ini kan memang tokoh nasional dan kami ada di dalam politik ini juga melihat figur beliau. Jadi kita berharap banget Pak Jokowi menjadi dewan pembina,” kata dia.

(syd/dmi)

Jakarta, CNN Indonesia —

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut penyidik Bareskrim Polri masih menunggu hasil uji laboratorium di kasus dugaan beras oplosan.

Ia mengatakan saat ini pendalaman masih terus dilakukan dengan berkolaborasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan). Ia menyebut pengecekan sampel lab masih terus berjalan.

“Kita bekerjasama dengan Kementan untuk melakukan pengecekan lab terhadap mereka, progres masih berlangsung,” ujarnya kepada wartawan di Mako Brimob Polri, Depok, Kamis (17/7).

Dalam kasus ini, Sigit mengatakan setidaknya sudah ada 25 produsen maupun distributor beras yang diperiksa. Di sisi lain, ia menjelaskan hasil lab itu diperlukan penyidik untuk memastikan pelanggaran yang dilakukan.

“Kategori sementara mengoplos kemudian juga ada yang berat di bawah ketentuan tidak sesuai dengan yang ada di dalam list di kemasan,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyebut beras produksi PT Food Station Tjipinang Jaya yang beredar di pasaran dengan merek-merek seperti Alfamidi Setra Pulen dan Beras Premium Setra Ramos tidak memenuhi standar mutu beras premium.

Hal itu diketahui setelah dilakukan pengujian laboratorium di lima lokasi berbeda. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono mengatakan temuan tersebut juga menunjukkan bahwa produk dijual di atas HET, yang berpotensi merugikan konsumen.

Arief menyarankan pihak-pihak yang membutuhkan data pengujian laboratorium untuk menghubungi Satgas Pangan Mabes Polri yang saat ini tengah mendalami kasus tersebut.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut ada 212 merek beras yang diduga merupakan hasil oplosan antara beras medium dan premium.

Ia menyatakan tidak akan mentolerir praktik curang tersebut, dan menegaskan bahwa produksi serta stok nasional saat ini dalam kondisi melimpah, sehingga tidak ada alasan bagi harga berada di atas HET.

(tfq/isn)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan setidaknya terdapat lebih dari 85 pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI turut menerima uang diduga hasil dari pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).

Puluhan pegawai tersebut di luar dari delapan orang yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

“Selain dinikmati oleh SH, HY, WP, DA, GTW, PCW, ALF, dan JMS, atas perintah SH dan HY, uang tersebut juga diberikan kepada hampir seluruh Pegawai Direktorat PPTKA (kurang lebih 85 orang) sekurang-kurangnya sebesar Rp8,94 miliar,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (17/7) malam.

Empat orang tersangka sudah dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini hingga 5 Agustus 2025.

Mereka ialah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2023 Suhartono.

Kemudian Direktur PPTKA 2019-2024 yang kemudian diangkat sebagai Dirjen Binapenta 2024-2025 Haryanto.

Selanjutnya Direktur PPTKA 2017-2019 Wisnu Pramono serta Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA tahun 2020-Juli 2024 yang diangkat menjadi Direktur PPTKA 2024-2025 Devi Angraeni.

Empat tersangka lainnya yang belum ditahan ialah Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Ditjen Binapenta & PKK tahun 2019-2021 sekaligus PPK PPTKA tahun 2019-2024 dan Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Direktorat PPTKA tahun 2021-2025 Gatot Widiartono.

Lalu Staf pada Direktorat PPTKA pada Ditjen Binapenta & PKK tahun 2019-2024 Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

Meski begitu, para tersangka tersebut sudah dilakukan pencegahan ke luar negeri agar memudahkan apabila penyidik melakukan pemeriksaan dan penahanan.

Setyo menambahkan ada uang ‘dua mingguan’ terkait pengurusan TKA yang diterima puluhan pegawai Kemnaker tersebut. Penyidik, kata dia, akan mendalami lebih lanjut dalam proses penyidikan berjalan.

“Para pihak tersebut di atas menggunakan uang itu untuk kepentingan sendiri dan untuk membeli sejumlah aset yang dibeli atas nama sendiri maupun atas nama keluarga,” kata Setyo.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan Asep Guntur Rahayu menambahkan penyidik akan meneliti siapa-siapa saja yang memenuhi unsur niat jahat atau mens rea. Sebab, kata dia, ada kemungkinan pegawai tersebut tidak mengetahui uang yang diterimanya berasal dari mana.

“Kita tidak bisa serta merta mengenakan Pasal turut serta (Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Penyidik akan mendalami,” ucap Asep.

Delapan orang tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selama periode tahun 2019-2024, jumlah uang yang diterima para tersangka dan pegawai dalam Direktorat PPTKA yang berasal dari pemohon RPTKA sekurang-kurangnya adalah Rp53,7 miliar.

“Hingga saat ini para pihak termasuk para tersangka telah mengembalikan uang ke negara melalui rekening penampungan KPK dengan total sebesar Rp8,51 miliar,” pungkas Setyo.

(ryn/dal)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan empat orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan atau penerimaan gratifikasi di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Kamis (17/7).

Penahanan dilakukan setelah tim penyidik rampung memeriksa para tersangka.

“Setelah adanya kecukupan bukti pada proses penyidikan, hari ini KPK melakukan penahanan terhadap 4 (empat) tersangka, dari total 8 tersangka yang telah ditetapkan pada 5 Juni 2025 lalu,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (11/7) petang.

Empat orang tersangka dalam kasus ini ialah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2023 Suhartono.

Kemudian Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) 2019-2024 yang kemudian diangkat sebagai Dirjen Binapenta 2024-2025 Haryanto.

Selanjutnya Direktur PPTKA 2017-2019 Wisnu Pramono serta Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA tahun 2020-Juli 2024 yang diangkat menjadi Direktur PPTKA 2024-2025 Devi Angraeni.

KPK seyogianya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Empat lainnya belum dilakukan panggilan dan penahanan hari ini.

Mereka ialah Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Ditjen Binapenta & PKK tahun 2019-2021 sekaligus PPK PPTKA tahun 2019-2024 dan Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Direktorat PPTKA tahun 2021-2025 Gatot Widiartono.

Lalu Staf pada Direktorat PPTKA pada Ditjen Binapenta & PKK tahun 2019-2024 Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

Meski begitu, para tersangka tersebut sudah dilakukan pencegahan ke luar negeri agar memudahkan apabila penyidik melakukan pemeriksaan.

Dalam proses penyidikan berjalan, para tersangka telah mengembalikan uang diduga hasil tindak pidana sejumlah Rp5,4 miliar ke KPK.

KPK sudah menyita total sebelas mobil dan dua sepeda motor. Barang bukti tersebut sudah berada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur.

Sejumlah saksi termasuk para mantan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan era Muhaimin Iskandar, Hanif Dhakiri hingga Ida Fauziyah sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. KPK menduga aliran uang terkait kasus ini turut diterima para staf khusus dimaksud.

(ryn/dal)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Jasad seorang wanita tanpa identitas ditemukan dengan kondisi membusuk dan tangan terborgol di belakang rumah warga di Desa Cibogo, Cisauk, Kabupaten Tangerang. Rabu (16/7) sekitar pukul 17.30 WIB.

“Iya, sudah busuk mukanya sudah tidak dikenali lagi,” kata Kapolsek Cisauk AKP Dhady Arsya saat dihubungi, Kamis (17/7).

“Korban menggunakan jas hujan pink, kedua tangan terborgol dan ditutupi semak-semak,” lanjutnya.

Dhady menerangkan jasad wanita yang diperkirakan berusia 23 tahun itu pertama kali ditemukan warga sekitar lantaran mencium bau busuk di lokasi tersebut.

“Pada saat saksi berada di semak-semak belakang rumahnya, dan saksi melihat seperti banyak lalat. Pada saat saksi mengecek ke semak-semak tersebut saksi melihat seperti ada kaki manusia,” tutur dia.

Terpisah, Kasi Humas Polres Tangsel AKP Agil menyebut saat ini pihaknya masih menyelidiki temuan jasad wanita tersebut.

“Saat ini tim gabungan masih bekerja melakukan serangkaian proses penyelidikan untuk mengungkap fakta dibalik penemuan mayat tersebut,” ucap Agil.

Sebelumnya, jasad seorang pria ditemukan di sebuah lahan kosong di wilayah Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (15/7) sekitar pukul 16.30 WIB.

Dari foto yang beredar, jasad tersebut berada di dekat sebuah pohon pada lahan kosong. Jasad tersebut dalam kondisi telentang dengan bagian perut hingga wajah sudah tertutup sarung.

(dis/dal)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Para pengguna narkoba turut menjadi sasaran penangkapan aparat penegak hukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Namun, teranyar Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Marthinus Hukom melarang anggotanya untuk menangkap pengguna narkoba, termasuk dari kalangan artis.

Marthinus menerangkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Narkotika, pengguna narkoba harus menjalani rehabilitasi bukan pidana.

“Lho kan begini, jangankan artis, semua pengguna (narkoba) saya larang untuk ditangkap. Karena rezim Undang-undang kita mengatakan bahwa dibawa ke rehabilitasi,” kata Marthinus usai memberikan kuliah umum di Universitas Udayana, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (15/7).

Proses hukum terhadap para pengguna narkoba ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Meski hanya sebagai pengguna narkoba, namun mereka tetap harus menjalani proses hukum. Mulai dari penyidikan, asesmen hingga proses persidangan.

Usai penangkapan, aparat penegak hukum tentunya akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku.

Dalam pelaksanaannya, turut dilakukan asesmen terhadap pengguna narkoba untuk kepentingan proses rehabilitasi. Asesmen ini dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu.

Tim tersebut terdiri dari tim dokter yang meliputi dokter dan psikolog serta tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.

Proses rehabilitasi pengguna narkoba itu diatur dalam Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan itu diteken oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri serta Kepala BNN.

Asesmen tersebut dilakukan untuk menentukan apakah pengguna atau pelaku layak mendapatkan rehabilitasi atau tidak.

Nantinya, hasil asesmen itu akan diserahkan ke jaksa dan hakim untuk keperluan proses persidangan.

Peluang seorang pengguna narkoba mendapat rehabilitasi turut diatur dalam Pasal 103 UU 35/2009.

Pada Pasal 103 ayat 1 huruf a disebut hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Lalu, Pasal 103 ayat 2 menyebutkan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu nakotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Namun, Pasal 127 ayat 1 UU Narkotika juga mengatur soal ancaman pidana bagi para pengguna narkoba. Ancaman hukuman itu mulai dari satu tahun penjara hingga empat tahun penjara, tergantung pada golongan narkoba yang disita.

Pada Pasal 127 ayat 2 diatur bahwa dalam memutus perkara, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 tentang rehabilitasi.

Kemudian, pada Pasal 127 ayat 3 aturan itu, juga diatur jika pelaku terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dengan demikian, rehabilitasi terhadap seorang pengguna akan ditentukan oleh hakim saat proses persidangan. Sebab, jika ditemukan ada indikasi pengguna tersebut juga menjadi pengedar, maka akan ada hukuman pidana yang diberikan.

(dis/isn)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka kejuaraan menembak dalam rangka Hari Bhayangkara ke-79 di Lapangan Tembak Presisi Hoegeng Iman Santoso, Mako Brimob Polri, pada Kamis (17/7).

Kapolri menjelaskan kegiatan perlombaan itu berlangsung selama empat hari mulai dari Kamis (17/7) hingga Minggu (20/7) dan diikuti total 1.033 peserta baik dari umum, Polri dan TNI.

“Kemudian hari ini ada kegiatan pertandingan eksibisi yang diikuti oleh kementerian-kementerian yang kita undang juga tentunya teman-teman aparat penegak hukum, termasuk dari TNI dan seluruh stakeholder terkait,” ujarnya dalam konferensi pers.

Sigit berharap melalui kegiatan menembak tersebut dapat meningkatkan soliditas, sinergisitas antar kementerian. Termasuk untuk menambah kekompakan dalam rangka melaksanakan kerja-kerja bersama.

Lebih lanjut, ia mengatakan dengan adanya perlombaan ini juga dapat menjaring bibit atlet yang bisa dipersiapkan untuk mendukung kegiatan cabang olahraga menembak.

“Dalam rangka menjaring calon atlet dan juga sebagai wadah untuk terus menjaga kemampuan dari atlet-atlet nasional yang ikut bergabung,” tuturnya.

Selain membuka lomba menembak, Kapolri juga turut meresmikan Lapangan Tembak Presisi Imam Hoegeng Santoso. Ia menjelaskan lapangan tersebut selesai direnovasi untuk menyesuaikan dengan standar yang ada.

“Sehingga siap dipakai untuk mendukung kegiatan-kegiatan dari Perbakin manakala ada kegiatan-kegiatan yang bersifat perlombaan, apakah itu event nasional atau internasional,” katanya.

(tfq/isn)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Ketum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Kamis (17/7).

Andi diperiksa sebagai saksi pelapor setelah kasus tudingan ijazah palsu tersebut naik ke tahap penyidikan.

“Alhamdulillah pagi ini kami dipanggil sebagai saksi untuk tahap yang sudah naik ke penyidikan, ini keterangan pertama pasca penyidikan ya dan sebentar lagi kami akan memberikan keterangan kepada penyidik,” kata Andi di Polda Metro Jaya.

Andi sebelumnya melaporkan empat orang terkait tudingan ijazah palsu tersebut yakni mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah, dan dokter Tifauzia Tyassuma.

Laporan itu dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Namun, laporan itu kemudian diambil alih Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Dalam kesempatan sama, kuasa hukum Andi, Rusdianyah menyampaikan dalam pemeriksaan ini kliennya bakal menjelaskan ihwal rangkaian dugaan penghasutan yang dilakukan Roy Suryo dkk.

“Keterangan yang mungkin akan disampaikan oleh klien kami nanti tentang adanya serangkaian peristiwa karena ini Pasal 160 KUHP ya, jadi ada perbuatan penghasutan,” ucap dia.

Lebih lanjut, Rusdianyah meyakini kepolisian akan segera menetapkan tersangka setelah kasus ini naik ke tahap penyidikan.

“Kemungkinan akan ada calon tersangka sebagaimana teman-teman ketahui, mungkin nanti keterangan ini akan menguatkan keterangan laporan yang disampaikan sebelumnya,” ujarnya.

Polda Metro Jaya tengah mengusut enam laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari enam laporan itu, salah satunya dilaporkan langsung oleh Jokowi.

Jokowi melayangkan laporan terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan itu, Jokowi melaporkan soal dugaan pelanggaran Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 305 Jo 51 ayat 1 UU ITE.

Teranyar, polisi telah menaikkan status laporan yang dilayangkan Jokowi ke tahap penyidikan. Hal ini berdasarkan gelar perkara di mana penyidik menemukan ada unsur pidana di dalamnya.

Sedangkan untuk lima laporan lain, tiga di antaranya juga naik ke tahap penyidikan. Sedangkan dua laporan lainnya, dicabut oleh pihak pelapor.

(dis/isn)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —
Sebab sebagian besar titik pengerukan berada di tengah permukiman padat, petugas terpaksa mengerjakan pengangkutan lumpur secara manual.

Solo, CNN Indonesia —

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menyambut baik penyelenggaraan kongres perdana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang bakal digelar di Solo, Jawa Tengah, selama dua hari pada akhir pekan ini.

Wali Kota Solo, Respati Ardi mengatakan Warga Solo siap menyambut para peserta Kongres dan tamu undangan lainnya di Kota Bengawan pada  Sabtu dan Minggu, 19-20 Juli 2025.

“Kami sebagai Pemkot Surakarta mendukung penuh, selamat berkongres, PSI,” kata Respati, Solo, Rabu (16/7).

Respati mengatakan Pemkot terus berkoordinasi dengan panitia demi kelancaran Kongres PSI 2025.

Selain masalah perizinan, Pemkot juga menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemungkinan titik-titik kemacetan di Solo.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan ketua panitia untuk titik-titik urai kemacetan sehingga tidak mengganggu masyarakat,” kata dia.

Meski demikian, Respati tidak menjawab dengan tegas saat ditanya soal kehadirannya di Kongres PSI.

“Nyambut gawe (kerja) tentunya. Ngatur lalu lintas ben lancar (biar lancar), saya nyambut gawe (bekerja),” kata Respati sambil tersenyum.

Sebelumnya, Respati sempat menyindir salah satu Fraksi di DPRD Solo lantaran tidak ikut mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Inspirasi RPJMD saya adalah salah satu warga Solo yaitu Bapak H. Ir. Joko Widodo. Tapi uniknya, ada satu fraksi yang tidak mengawal Banggar (Badan Anggaran) RPJMD,” kata Respati saat memberi sambutan pada Rapat Paripurna pembahasan anggaran 2025 di DPRD Solo, Rabu (9/7) pekan lalu.

Respati menyebut ada sejumlah programnya yang tidak mendapat alokasi anggaran di APBD Perubahan 2025. Di antaranya Dana Pembangunan Kelurahan (DPK), Rumah Siap Kerja, dan bantuan modal Koperasi Merah Putih untuk 54 kelurahan.

Belakangan, anggota Fraksi PSI yang juga Wakil Ketua DPRD Solo, Muhammad Bilal mengakui pihaknya tidak hadir di Banggar. Bilal mengatakan pembahasan di Banggar DPRD Solo bersamaan dengan persiapan Kongres PSI yang digelar di Solo.

“Kami H-10 dari Kongres. Tentunya kami konsentrasi sebagai panitia lokal. Waktu pembahasan itu bersamaan dengan pematangan rapat terkait kongres,” kata Bilal.

Di sisi lain, Bilal menerangkan pembahasan terkait anggaran APBD Perubahan Kota Solo 2025 sudah selesai di tingkat komisi. Banggar sendiri hanya mengesahkan hasil kesepakatan di tingkat komisi tersebut.

“Memang PSI tidak hadir di Banggar karena kami rasa pembahasan sudah selesai di komisi-komisi,” kata Bilal.

Legislator dari Dapil Pasar Kliwon itu menegaskan PSI tetap mengawal program-program Wali Kota selama pembahasan di Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS).

“Pembahasan KUPA-PPAS kami klir kok, kami membantu,” kata dia.

(syd/kid)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan telah menemukan dokumen terkait investasi saat menggeledah kantor PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk pada 8 Juli 2025 lalu.

“Informasi yang kami dapat bahwa sudah diambil beberapa dokumen yang terkait dengan investasi yang diterima oleh GoTo,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna di Jakarta, Kamis (17/7).

Anang tak membeberkan rinci dokumen investasi yang dibawa Kejagung. Dia hanya menyebut bahwa dokumen tersebut terkait investasi.

“Tentunya yang terkait dengan investasi yang diterima oleh GoTo yang nantinya terkait dengan perkara yang kami tangani,” katanya.

Kejagung mengatakan bahwa terdapat sejumlah barang bukti yang disita dari penggeledahan tersebut, yaitu dokumen, surat-surat, dan alat elektronik, seperti flashdisk.

Sebelumnya, lewat konferensi pers pada 15 Juli 2025, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menyebut ada perjanjian co-investment sebesar 30 persen dari Google sebagai imbalan karena mendapat proyek Program Digitalisasi Pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook.

Qohar menyebut perjanjian itu terjadi setelah Nadiem Makarim (NAM) menemui pihak Google terkait rencana pengadaan TIK berupa laptop Chromebook usai dilantik sebagai Menteri.

“Pada bulan Februari dan April 2020, NAM bertemu dengan pihak Google yaitu WKM dan PRA membicarakan pengadaan TIK di Kemendikbudristek,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (15/7).

Hasil pertemuan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Staf Khusus Nadiem yakni Jurist Tan (JT). Jurist menemui Google untuk membahas proses teknis pengadaan Chromebook dengan sistem operasi Chrome OS.

Dalam pertemuan itulah, Qohar menyebut Staf Khusus Nadiem juga membicarakan teknis adanya bentuk co-investment sebesar 30 persen dari nilai proyek yang akan diberikan oleh Google untuk Kemendibudristek.

Saat ditanyai lebih lanjut, Qohar juga mengatakan Kejagung tengah mendalami keterkaitan investasi pihak Google kepada PT Gojek.

Qohar mengatakan kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan tersebut terjadi dalam masa kepemimpinan Nadiem. Di sisi lain, Nadiem sendiri merupakan salah satu pendiri Gojek sebelum menjabat sebagai Menteri.

“Apa keuntungan yang diperoleh oleh NAM, ini yang sedang kami dalami. Penyidik fokus kesana, termasuk tadi disampaikan adanya investasi dari Google ke Gojek. Kami sedang masuk kesana,” ujar Qohar. 

Hasil pendalaman itu akan diteliti lebih lanjut jika ada kaitannya dengan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.

Kejagung menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019-2022.

Empat tersangka itu adalah JT (Jurist Tan) selaku Staf Khusus (Stafsus) Mendikbudristek tahun 2020-2024 dan IBAM (Ibrahim Arief) selaku mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek.

Kemudian, SW (Sri Wahyuningsih) selaku Direktur Sekolah Direktur Sekolah Dasar (SD) Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020-2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar pada tahun anggaran 2020-2021.

Terakhir, MUL (Mulyatsyah) selaku Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020-2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah pertama tahun anggaran 2020-2021.

“Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, SW, MUL, JT, dan IBAM telah melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chrome OS untuk pengadaan TIK pada tahun anggaran 2020-2020,” kata Qohar.

Akibat perbuatan para tersangka, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp1,9 triliun.

GoTo tegaskan tak punya hubungan dengan Nadiem Makarim sejak 2019

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) buka suara soal kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang turut menyeret nama para mantan petinggi perusahaan, termasuk Nadiem Makarim dan Andre Soelistyo.

“GoTo menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya mendukung penegakan hukum. Kami bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak berwenang,” ujar Direktur Public Affairs & Communications GoTo Ade Mulya, dalam keterangan resmi, Selasa (15/7).

Ade menegaskan Nadiem Makarim sudah tak memiliki hubungan dengan perusahaan sejak 2019. Ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, entitas yang dikenal publik sebagai Gojek, pada Oktober 2019.

Sejak saat itu, Nadiem disebut tidak lagi terlibat dalam operasional maupun manajemen perusahaan.

“Selama masa jabatan beliau sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Perseroan tidak memiliki keterlibatan atau hubungan apa pun dengan tugas beliau sebagai menteri termasuk terkait dengan pengadaan yang sedang diselidiki,” kata Ade.

Selain Nadiem, Ade juga menyampaikan Andre Soelistyo telah resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Utama GoTo sejak 30 Juni 2023. Kemudian, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 11 Juni 2024 juga telah menyetujui pengunduran diri Andre dari posisi Komisaris GoTo.

“Yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai Komisaris maupun anggota Direksi atau karyawan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk,” ujar Ade.

Ia menyatakan perusahaan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang tengah berlangsung.

Sebagai perusahaan publik, Ade menyebut pihaknya berkomitmen terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(antara/isn)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp90 miliar untuk program sekolah swasta gratis di 40 lembaga pendidikan yang sudah ditunjuk.

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim menjelaskan anggaran tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang ada.

“Sisanya menunggu APBD Perubahan yang akan diketok di DPRD akhir bulan ini,” kata Chico, Jakarta, Kamis (17/7).

Terkait Peraturan Gubernur (Pergub) soal sekolah swasta gratis, Chico mengatakan paling lambat akan disahkan dalam dua bulan ke depan.

“Paling lama kurang lebihnya 2 bulan. Proses penyusunan produk hukumnya masih terus berjalan di dinas bersama biro hukum,” kata Chico.

Sebelumnya, Pemprov  DKI Jakarta mengajukan Perubahan APBD dalam Rapat Paripurna bersama DPRD DKI Jakarta pada Rabu (16/7).

Dalam pidatonya di rapat tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan bahwa Total Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,86 triliun, naik sebesar 0,57 persen dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,34 triliun.

Sementara itu, program sekolah swasta gratis di Jakarta sudah dimulai bertepatan dengan tahun ajaran baru, meski Pergub mengenai hal tersebut belum disahkan.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Taga Radja Gah menjelaskan hal ini dilakukan dengan tujuan agar setiap anak bisa mulai bersekolah. Taga juga menjelaskan keputusan ini dibuat setelah berdiskusi dengan pihak sekolah swasta yang ditunjuk.

“Kalau nunggu Pergub dulu kan enggak sekolah, nanti kasihan. Makanya kami kemarin musyawarah sama sekolah swasta. Pergubnya belum ada, tapi Insyaallah kami akan proses terus,” kata Taga.

Setelah berdiskusi dengan 40 sekolah swasta yang ikut dalam program sekolah gratis, Taga mengatakan seluruhnya setuju dengan keputusan tersebut meski belum ada Pergub.

“Untuk pembayaran memang menunggu Pergub, dan mereka paham. Inilah kolaborasi antara masyarakat dengan Pemda. Sebenarnya kan ini untuk membantu wilayah-wilayah yang tidak ada sekolah negerinya,” kata Taga.

(antara/kid)

[Gambas:Video CNN]

Solo, CNN Indonesia —

Calon petahana, Kaesang Pangarep angkat bicara mengenai hasil sementara Pemilihan Raya calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dalam hasil yang diumumkan Steering Committee Kongres PSI, Kaesang menempati posisi pertama dari tiga kandidat ketua umum lain. Di urutan kedua adalah Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron, dan Agus Mulyono Herlambang di posisi buncit.

Pemilihan dilakukan secara langsung oleh kader PSI melalui mekanisme e-voting.

“Ya Alhamdulillah,” jawab Kaesang singkat, usai menghadiri Konsolidasi Kader PSI se-Jawa Tengah wilayah Solo, Karanganyar, Klaten, Sragen, Sukoharjo, dan Wonogiri, Rabu (16/7) malam.

Putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku siap berkompetisi dengan pesaing-pesaingnya di Kongres perdana PSI. Dengan posisinya yang unggul sementara, Kaesang optimistis bakal merebut kembali kursi Ketua Umum PSI.

“Kalau saya siap sekali. Pasti siap menang. Pasti menang,” kata adik dari Wapres RI Gibran Rakabuming Raka itu.

Kongres perdana PSI ini diikuti tiga kandidat ketua umum PSI periode 2025-2030, yaitu Kaesang sebagai calon petahana, Ronald Arsitone Sinaga alias Bro Ron, dan Agus Mulyono Herlambang.

Tiga kandidat tersebut memperebutkan dukungan dari 187.306 orang telah tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Raya PSI.

Setiap pemegang hak pilih dapat memberikan dukungannya kepada salah satu kandidat ketua umum.

(syd/kid)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Massa ojek daring atau ojol yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat (URC) Bergerak akan melakukan aksi di kawasan silang Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/7) ini.

Mereka akan menyuarakan tiga tuntutan rakyat aspal atau Tritura URC.

Demi menjaga para demonstran ojol itu, sebanyak 1.437 personel Polri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran dikerahkan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa hari ini.

“Kami minta pengunjuk rasa ikuti aturan serta arahan petugas keamanan yang ada di lapangan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pengamanan diawali dengan apel pasukan pada pukul 08.00 WIB di Pos Polisi Merdeka Barat.

Susatyo mengatakan, pihaknya siap mengawal aksi penyampaian pendapat tersebut dengan pendekatan humanis dan profesional.

“Kami mengimbau kepada seluruh orator untuk menenangkan massa, tidak memprovokasi, dan tidak memancing massa lainnya berbuat anarkis,” ujarnya.

Kapolres juga meminta massa aksi untuk tetap tertib, tidak melawan petugas, dan tidak merusak fasilitas umum selama menyampaikan aspirasi untuk menjaga Jakarta tetap aman dan kondusif.

“Jika memang ingin menyampaikan aspirasi, sampaikanlah dengan cara yang baik, damai, dan bermartabat,” tuturnya.

Susatyo menekankan kepada seluruh personel pengamanan untuk selalu mengedepankan pelayanan yang persuasif.

“Kepada petugas, saya tegaskan tidak ada yang membawa senjata api. Layani saudara-saudara kita yang akan menyampaikan pendapat dengan humanis dan profesional, namun tetap tegas dalam menjalankan tugas,” kata dia.

Untuk mengantisipasi kemacetan, warga diimbau menggunakan jalur alternatif di sekitar Silang Selatan Monas selama aksi unjuk rasa berlangsung.

Adapun isi Tritura yang digaungkan massa ojol dalam aksi hari ini adalah: menolak status pengemudi sebagai buruh atau pekerja, menolak wacana pemotongan 10 persen dari komisi aplikasi, dan mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur tentang ojol.

Menurut mereka, perppu tersebut penting agar ojol memiliki payung hukum yang tegas.

(antara/kid)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidaknya menemukan 17 poin permasalahan di dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang sedang dalam pembahasan di DPR RI.

KPK sudah melakukan kajian dan dalam waktu dekat akan menyebarkan itu ke pihak terkait.

“Dalam perkembangan diskusi di internal KPK, setidaknya ada 17 poin yang menjadi catatan dan ini masih terus kami diskusikan dan tentu nanti hasilnya juga akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan DPR sebagai masukan terkait dengan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kantornya, Jakarta, Rabu (16/7) malam.

Salah satu poin yang paling disorot adalah muatan dalam RKUHAP yang mengesampingkan sifat kekhususan (lex specialis) penanganan kasus tindak pidana korupsi.

“Nanti akan kami sampaikan secara detail seperti apa ya termasuk soal lex specialis ya karena korupsi ini sebagai extraordinary crime ya tentu juga butuh upaya-upaya hukum yang khusus,” kata Budi.

Budi menambahkan kajian tersebut sudah dalam tahap finalisasi.

“Kami segera kirim masukan itu,” katanya.

Keberatan lain yang sebelumnya disampaikan KPK terkait RKUHAP adalah mengenai larangan bepergian ke luar negeri yang hanya diberlakukan untuk tersangka. Padahal, berdasarkan Undang-undang KPK, saksi dan pihak terkait juga bisa dilakukan pencegahan ke luar negeri.

Selain itu, KPK juga menyoroti poin mengenai penyelidikan dan penyadapan.

“Penyadapan misalnya, dalam RUU KUHAP disebutkan penyadapan dimulai pada saat penyidikan dan melalui izin pengadilan daerah setempat ya. Namun, penyadapan yang dilakukan oleh KPK selama ini telah dimulai sejak tahap penyelidikan, dan tanpa izin pengadilan negeri atau pengadilan tinggi di daerah setempat,” terang Budi.

Draf RKUHAP yang sudah disepakati DPR dan pemerintah itu juga mereduksi kewenangan penyelidik KPK.

“Penyelidik dalam RUU KUHAP itu hanya berwenang untuk mencari peristiwa tindak pidananya, sedangkan penyelidik di KPK bahkan sampai mencari sekurang-kurangnya dua alat bukti,” ucap Budi.

(ryn/isn)

[Gambas:Video CNN]

Bandung, CNN Indonesia —

Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) membongkar sindikat penjualan bayi ke Singapura.

Dalam proses tersebut, kepolisian berhasil menyelamatkan enam bayi yang rencananya akan dibawa ke luar negeri. Enam bayi itu kemudian dicek kesehatannya di rumah sakit, lalu dititipkan sementara ke salah satu panti asuhan di Kota Bandung.

“Kondisi bayi semuanya dalam keadaan baik,” ungkap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan saat dikonfirmasi, Rabu (16/7).

“Bayi dititipkan di salah satu panti di kota Bandung. (Sementara) Bayi-bayi akan diserahkan kepada negara, dalam hal ini di bawah koordinasi dengan Kemensos,” katanya.

Surawan mengatakan bayi-bayi yang berhasil diselamatkan itu bukanlah korban penculikan, melainkan diduga dijual orangtuanya kepada sindikat untuk dibawa ke luar negeri.

“Keenam bayi bukan korban penculikan,” katanya.

Saat ditanya apakah orang tua bayi tersebut akan dijerat pasal tindak pidana perdagangan orang (TPPO) juga, Surawan menjawab, “Untuk peran orang tua bayi masih dilakukan pendalaman.”

Sebelumnya, Surawan menjelaskan bayi-bayi yang dikirim untuk dijual di Singapura itu ditampung dulu oleh para tersangka di sebuah rumah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Lalu, bayi-bayi itu dibawa ke Pontianak guna dibuatkan dokumen terkait dari akta kelahiran, kartu keluarga, hingga paspor di sana.

“Nah ini sementara kita dalami, yang jelas disana itu tempat pembuatan dokumen-dokumen. Jadi di sana itu bayi-bayi dimasukkan, ditumpangkan KK (Kartu Keluarga) orang, kemudian dibuatkan dokumen keimigrasian, paspor itu kan,” katanya.

Enam bayi yang diselamatkan itu rinciannya enam diamankan di Pontianak dan satu di Karawang.

Kronologi pembongkaran

Surawan menerangkan kasus sindikat perdagangan bayi itu bisa terbongkar setelah kepolisian menerima laporan dari salah satu orang tua yang mengaku anaknya diculik.

Namun dari penelusuran polisi ternyata bayi tersebut dijual orangtuanya sendiri. Sebab diduga belum dapat pembayaran, orang tua korban melaporkan kepada pihak kepolisian dengan alasan anaknya telah diculik.

“Ini kan mau menjual bayinya juga, cuman belum dibayar jadi lapor nyulik gitu,” katanya.

Sebelumnya, pada Selasa (15/7), Surawan menjelaskan para tersangka mendapatkan bayi-bayi untuk dijual itu dari orang tua yang diklaim sukarela melepas anaknya. Selain itu ada pula bayi yang diduga direbut paksa dari orang tuanya alias diculik.

“Sejak dalam kandungan sehingga sudah dipesan, kemudian dibiayai persalinannya kemudian diambil oleh para pelanggan,” kata dia.

13 tersangka

Kekinian, mengutip dari tribratanews.polri.go.id, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan jumlah tersangka dalam kasus sindikat penjualan bayi itu bertambah jadi 13 orang setelah polisi menangkap seorang lagi.

“Tadi malam (bertambah), kita sampaikan tersangka tadinya 12 jadi 13. Kita masih ada pengembangan lagi karena tersangka yang di Singapura tentu akan kita kejar. Untuk kita kejar, untuk kita dapatkan jaringan lebih luas,” ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, Rabu kemarin.

“Perannya dia [tersangka ke-13] sebagai penampung,” tambahnya

Berdasarkan keterangan para pelaku, mereka sudah melakukan penjualan bayi sejak 2023. Setidaknya terdapat 24 bayi yang diduga sudah dijual ke Singapura sejak waktu tersebut.

Untuk mengetahui keberadaan 24 bayi yang sudah ada di Singapura, Hendra mengatakan Polda Jabar berkoordinasi dengan Interpol.

“Nanti kita lakukan. Kita sudah ada komunikasi oleh Bapak Wakapolda dan juga Mabes Polri, semoga segera terungkap,” ujar Hendra.

(csr/kid)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh anggota Korps Bhayangkara dapat mewarisi semangat dan keteladanan mantan dari Kapolri ke-5 almarhum Jenderal (Purn) Hoegeng Imam Santoso.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sigit dalam acara Hoegeng Awards 2025 di Auditorium Mutiara STIK-PTIK Polri, Rabu (16/7).

Sigit berharap agar kegiatan Hoegeng Awards tersebut dapat menjadi sarana agar mendorong anggota untuk memberikan yang terbaik yang mereka bisa lakukan.

Mulai dari sisi inovasi, dedikasi, integritas dan kegiatan-kegiatan lain yang bisa dilakukan dimanapun berada.

“Apa yang menjadi jejak peninggalan almarhum Hoegeng Imam Santoso terus bisa mendorong semangat motivasi dari kami semua. Khususnya institusi Polri dan seluruh jajaran untuk terus melakukan yang terbaik,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota yang melaksanakan tugas dengan baik dan tidak melanggar aturan.

Di sisi lain, ia menegaskan bagi para anggota yang masih mencoba-coba untuk melanggar aturan agar dapat segera berubah atau akan ditindak secara tegas.

“Terhadap anggota yang tidak bisa menyesuaikan, ini menjadi catatan. Berubah atau kita lakukan penertiban. Saya selalu berkomitmen, yang baik, kita berikan reward, namun yang melanggar kita tidak pernah ragu untuk memberikan punishment,” pungkasnya.

(tfq/sfr)

Jakarta, CNN Indonesia —

Seorang bidan dan perawat menjadi korban aksi begal hingga menyebabkan keduanya luka berat di Jalan Arco Raya, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (24/6) dini hari WIB. Sementara itu tiga pelaku telah ditangkap polisi pada awal Juli ini.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan kedua korban mengalami luka berat karena berusaha melawan para pelaku begal.

“Bidan Caca dibacok hingga pergelangan tangan kirinya nyaris putus dan perawat Noval luka berat karena melawan dan mempertahankan kendaraan,” kata Ade Ary dalam keterangannya, Rabu (16/7).

Usai kejadian tersebut, kata Ade, polisi kemudian memburu pelaku. Tiga pelaku itu akhirnya berhasil ditangkap di sebuah kontrakan di Jalan Haji Yakub, Parung, Kabupaten Bogor pada Kamis (3/7) sekitar pukul 01.45 WIB.

Ketiga pelaku tersebut masing-masing berinisial WAP (23), MF (18), dan MS (21).

Ade mengatakan para pelaku memiliki peran berbeda dalam aksi pembegalan tersebut.

“WAP berperan sebagai kapten dan membacok perawat, MS berperan sebagai joki dan MS berperan membacok bidan,” ucap Ade Ary.

Ade mengatakan saat ini ketiga pelaku masih diperiksa secara intensif oleh penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya.

(dis/kid)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Seorang pria berinisial IM (50) ditetapkan sebagai tersangka buntut melakukan aksi pelecehan terhadap remaja perempuan usia 17 tahun di dalam pesawat Citilink rute Denpasar-Jakarta.

Aksi pelecehan itu terjadi di dalam pesawat pada Senin (14/7) sekitar pukul 23.00 WIB. Saat itu, korban bersama tantenya duduk di tengah, sementara pelaku di samping kiri di dekat jendela pesawat.

“Saat berada di dalam pesawat, korban hendak melakukan swafoto ke luar jendela pesawat dan posisinya melewati terlapor. Korban pun meminta izin untuk memfoto, dan terlapor mempersilakan,” kata Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Ronald Sipayung dalam keterangannya, Rabu (16/7).

Setelahnya, saat korban hendak makan, terlapor berinisiatif membukakan sendok milik korban yang terbungkus plastik dengan cara menggigitnya.

“Pada saat mengembalikan sendok, terlapor meletakkan tangannya di atas paha korban,” ucap Ronald.

Mendapat perlakuan itu, korban pun kaget dan langsung menceritakan kepada tantenya dengan isyarat mata dan suara perlahan. Namun, saat itu tantenya itu tidak memahaminya.

Usai kejadian itu, korban berkeinginan pergi ke toilet, namun urung dilakukan lantaran lampu tanda mengenakan sabuk pengaman belum dipadamkan.

Akhirnya, setelah lampu tanda mengenakan sabuk pengaman padam, korban langsung menuju ke toilet yang ada di bagian belakang pesawat dan menangis.

Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Bandara Soetta Kompol Yandri Mono mengungkapkan motif pelaku melakukan aksi tak senonoh itu karena merasa tertarik dengan korban.

“Berdasarkan keterangan yang kita peroleh, bahwasannya yang bersangkutan tertarik pada anak korban. Sehingga kemudian memutuskan untuk melakukan dugaan tindak pidana tersebut,” tutur Yandri.

Yandri menuturkan kepolisian telah bekerja sama dengan pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan psikologis dan visum terhadap korban.

“Untuk hasil pemeriksaan dari psikolog, bahwasanya anak korban mengalami trauma,” ucap dia.

Kini, pelaku berinisial IM itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ia dijerat Pasal 6 huruf (A) dan atau Huruf (C) Jo Pasal 15 Huruf (G) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan atau Pasal 290 ayat 2e KUHPidana dan atau UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(dis/isn)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Polisi kembali mengamankan dua pelaku perusakan mobil anggota saat insiden penggerudukan rumah warga oleh ratusan pengemudi ojek online (ojol) layanan antar makanan, ShopeeFood di Bantulan, Sidoarum, Godean, Sleman, DIY, Sabtu (5/7) dini hari lalu.

“(Diamankan) sudah minggu lalu dan sudah ditahan,” kata Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edy Setianto Erning Wibowo saat dihubungi.

Erning bilang, kasus perusakan mobil Polsek Godean ini masih terus didalami. Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Wahyu Agha Ari Septyan menyebut sejauh ini sudah ada empat pelaku yang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Polisi sendiri sebelumnya menduga ada sekitar 20 orang lebih yang terlibat dalam aksi perusakan mobil Polsek Godean dini hari itu.

“Iya (total empat pelaku diamankan),” kata Agha.

Namun, baik Erning maupun Edy sama-sama belum membeberkan identitas dua pelaku yang baru saja ditangkap. Termasuk status keduanya, apakah driver resmi ShopeeFood atau bukan.

Sebelumnya, polisi telah mengamankan dua driver atau kurir ShopeeFood pelaku perusakan mobil anggota saat insiden penggerudukan di Bantulan, Sidoarum, Godean, Sleman, DIY, Sabtu (5/7) lalu.

Kedua pelaku teridentifikasi berinisial BAP (18), warga Caturharjo, Sleman dan MTA (18), warga Baturetno, Banguntapan, Bantul. Mereka masih berstatus pelajar dan sudah berstatus tersangka.

Mereka juga tak tercatat resmi sebagai driver ShopeeFood. Baik BAP dan MTA sama-sama menggunakan akun orang lain sebagai kurir pengantar makanan. Keduanya bahkan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

“Berdasarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan), mereka benar kurir Shopee. Cuma hanya akun yang digunakan oleh mereka berdua itu, bukan dari akun yang bersangkutan,” kata Agha di Mapolresta Sleman, DIY, Senin (7/7).

BAP dan MTA selain itu juga tidak saling kenal. Mereka spontan ikut penggerudukan bersama ratusan driver ShopeeFood lainnya karena larut dalam aksi solidaritas yang viral di media sosial.

Aksi penggerudukan ini merupakan bentuk solidaritas atas tindak penganiayaan yang menimpa salah seorang driver ShopeeFood dan pacarnya oleh pelanggannya di Bantulan, Sidoarum, Godean, Sleman, DIY, Kamis (3/7) lalu.

Adapun peran BAP saat aksi perusakan itu adalah mendorong mobil polsek hingga terbalik, sama seperti MTA. Namun, tersangka kedua ini sempat berupaya membakar kendaraan Polri itu, meski api bisa dipadamkan petugas dan warga setempat.

Kedua tersangka pun dikenakan Pasal 170 atau Pasal 351 KUHP tentang tindak kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Ancaman hukumannya pidana penjara 5 tahun.

(kum/isn)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengusulkan agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diberi kewenangan untuk mengakses sistem rekomendasi konten digital atau algoritma yang digunakan platform media sosial seperti YouTube, Meta, hingga TikTok.

Usulan itu disampaikan Amelia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) RUU Penyiaran bersama perwakilan sejumlah platform tersebut.

“RUU Penyiaran yang sedang kami bahas secara eksplisit mengusulkan agar Kominfo [Komdigi] atau KPI diberi kewenangan mengakses sistem rekomendasi konten digital,” kata Amelia dalam rapat, Selasa (15/7).

Dia menilai kewenangan itu nantinya bukan sebagai intervensi negara terhadap teknologi dan media sosial, melainkan langkah preventif untuk menjaga ekosistem digital nasional.

Menurut Amelia, pihaknya menyoroti sejumlah isu dalam revisi beleid itu, termasuk transparansi algoritma, perlindungan anak dari konten ekstrem dan hoaks, serta penghapusan konten yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

“Ini bukan bentuk intervensi, tetapi langkah preventif untuk menjaga ruang digital Indonesia agar tetap sehat, adil, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan,” kata dia.

Politikus Partai NasDem itu menyinggung contoh viral tradisi Pacu Jalur di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Menurut dia, kasus itu bukti algoritma bisa berpihak pada budaya lokal.

“Pacu Jalur yang kini viral di berbagai platform seharusnya menjadi contoh bagaimana algoritma digital bisa berpihak pada kekayaan budaya lokal. Namun sayangnya, keberpihakan seperti ini masih menjadi pengecualian, bukan kebijakan sistematis,” ucapnya.

Dia mempertanyakan kesiapan platform seperti Google, YouTube, X, TikTok, dan Meta untuk membuka sistem algoritma mereka kepada regulasi nasional. Amelia mewanti-wanti agar rekomendasi konten medsos tak menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat.

Amelia menilai lembaga negara terkait bisa mengakses algoritma media sosial itu lumrah, dan telah dilakukan di luar Indonesia.

“Beberapa negara seperti Kanada, Prancis, Singapura, dan Turki telah lebih dulu memberikan mandat pengawasan yang kuat terhadap platform digital, termasuk kewajiban membuka algoritma … Maka sudah selayaknya Indonesia juga berdaulat dalam ruang siar digitalnya,” katanya.

Respons TikTok

Menanggapi usulan itu, Head of Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia, Hilmi Adrianto menyatakan pihaknya siap diatur dan terbuka berdialog dengan pemerintah. Namun, ia meminta agar pendekatan pengaturan terhadap TikTok tidak disamakan dengan lembaga penyiaran konvensional.

“Kita bersedia untuk diatur, tapi memang seperti rekomendasi yang tadi disampaikan, sarana aturan tersebut sebaiknya terpisah dengan penyiaran,” kata Hilmi.

Hilmi menjelaskan, model bisnis TikTok yang berbasis konten buatan pengguna (user generated content/UGC) berbeda dari lembaga penyiaran konvensional. Dalam platform seperti TikTok, pengguna berperan ganda sebagai kreator sekaligus penonton.

“Model bisnis itu memang berbeda sekali, Bu, antara sifat dari traditional broadcaster atau lembaga penyiaran konvensional dengan platform UGC seperti kami,” ujarnya.

“Di mana pengguna yang menjadi content creator-nya juga, tapi juga menjadi penontonnya. Ini berbeda dengan lembaga penyiaran konvensional yang memproduksi dan mengedit tayangan yang kemudian dikurasi lebih lanjut,” sambung Hilmi.

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Prabowo Subianto menjalani rangkaian lawatan luar negeri sejak 1 Juli hingga tiba kembali ke Indonesia pada 16 Juli 2025.

Prabowo mengunjungi sejumlah negara, mulai dari Arab Saudi, Brasil, Belgia, Prancis, dan Belarusia.

Lawatan yang memakan waktu sekitar dua pekan itu melahirkan sejumlah kesepakatan antara Indonesia dengan negara-negara tersebut.

Prabowo memulai rangkaian lawatannya dari Arab Saudi. Di sana, ia bertemu Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud. Selain itu, Prabowo juga menjalani ibadah umrah.

Ia mengatakan lawatannya ke Arab Saudi itu sangatlah produktif, Arab Saudi meningkatkan investasinya ke Indonesia.

Selain itu, pertemuan itu juga membahas perihal pembangunan kampung haji Indonesia di Mekah.

“Tentunya akan dilakukan persiapan-persiapan perencanaan teknis. Saya sudah diberitahu rencana-rencananya, mudah-mudahan lancar,” ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (16/7).

Dari Arab Saudi, Prabowo bertolak ke Rio de Janiero, Brasil menghadiri KTT BRICS 2025.

Setelahnya, ia mengunjungi Brasilia, menggelar pertemuan dengan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva di di Istana Kepresidenan Palacio do Planalto pada Rabu (9/7).

“Brasil dan Indonesia sama-sama negara sangat besar, memiliki hutan tropis yang sangat besar, bisa dikatakan paru-paru dunia, kita juga memiliki sumber-sumber alam yang sangat besar,” ucap dia.

Dari Brasilia, Prabowo pun memulai rangkaian lawatan luar negerinya ke Benua Eropa. Ia mengunjungi Brussel, Belgia.

Di Brussel, Prabowo bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa António Costa.

Pertemuan itu melahirkan kesepakatan atas Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

“Setelah 10 tahun perundingan alot, akhirnya kita mencapai kesepakatan Indonesia dan Uni Eropa akan masuk ke dalam apa yang disebut CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang itu sama dengan Free Trade Agreement. Jadi barang-barang kita bisa masuk Uni Eropa 0 persen tarif,” ujarnya.

Selain itu, Prabowo juga bertemu dengan Raja Belgia Philippe Léopold Louis Marie.

Setelah dari Brussel, Prabowo melanjutkan kunjungannya ke Paris untuk menghadiri perayaan Bastille Day 2025.

Ia hadir sebagai tamu kehormatan. Ia diundang langsung oleh Macron saat berkunjung ke Indonesia pada akhir Mei lalu.

“Kita diberi kehormatan bisa memimpin defile Hari Nasional Prancis. Ini sesuatu yang baru pertama kali dalam sejarah, suatu negara dari Asia memimpin defile Prancis, kehormatan besar, mereka memandang kita negara yang sangat penting,” ucapnya.

Selain itu, Prabowo juga menghadiri makan malam privat bersama dengan Macron di Istana Élysée, Paris, Senin (14/7).

Melalui Instagram-nya Prabowo membagikan momen pertemuan tersebut. Dalam foto yang dibagikan itu, Prabowo mengenakan jas biru tua, sedangkan Macron mengenakan jas hitam.

Salah satu foto yang dibagikan, kehadiran Prabowo dan Macron disambut jajar pasukan kehormatan.

Kemudian, Prabowo juga membagikan fotonya duduk semeja dengan Macron di bagian dalam Istana Élysée. Mereka tampak duduk berhadapan di meja bundar seraya berbincang.

“Saya lakukan juga pembicaraan lama dengan Presiden Macron, membahas banyak masalah, juga cukup sangat produktif,” ujar dia.

Setelahnya Prabowo pun ke Kota Minsk, Belarus. Di pertemuan itu pemerintah Belarus mengaku membutuhkan banyak komoditas asal RI.

“Dan kita juga membahas sama mereka karena kita butuh untuk pupuk,” ujar Prabowo di Halim.

(nfl/sfr)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menganugerahkan penghargaan Hoegeng Award 2025 kepada lima sosok polisi teladan.

Penganugerahan Hoegeng Award 2025 tersebut digelar di Auditorium Mutiara STIK-PTIK Polri, Jakarta Selatan, pada Rabu (16/7). Chairman of CT Corp Chairul Tanjung (CT) turut hadir dalam acara tersebut.

Kelima pemenang penghargaan dipilih oleh Dewan Pakar yang terdiri dari eks Plt Pimpinan KPK Mas Achmad Santosa, anggota Kompolnas Gufron Mabruri, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, Wakil Ketua Komnas HAM Putu Elvina dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Adapun dalam Hoegeng Awards 2025 ada lima kategori, yakni Polisi Berintegritas, Polisi Berdedikasi, Polisi Inovatif, Polisi Pelindung Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan, serta Polisi Tapal Batas dan Pedalaman.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga menyampaikan terima kasih kepada almarhum Jenderal (Purn) Hoegeng Imam Santoso beserta seluruh keluarga.

Ia menyebut teladan Hoegeng terus dijadikan inspirasi bagi seluruh anggota Korps Bhayangkara. Meskipun sulit untuk menyamai teladan Hoegeng, Sigit berharap seluruh anggota Polri dapat semakin dekat dan dipercaya oleh masyarakat.

“Tentunya kami terus berusaha untuk institusi Polri, insan-insan Polri yang ada, bisa melakukan hal-hal yang terbaik, yang bermanfaat. Harapan kami ini bisa membawa institusi Polri, insan-insan Polri untuk lebih memiliki integritas,” tuturnya.

“Untuk lebih bisa melindungi, mengayomi, melayani, melaksanakan tugas pokok fungsi kami. Tentunya semakin hari, semakin bisa diterima, dekat, dan dicintai oleh masyarakat,” imbuhnya.

Berikut daftar penerima Hoegeng Awards 2025:
– Polisi Berdedikasi: Aipda Rahmad Muhajirin
– Polisi Inovatif: Iptu Andi Sri Ulva Baso
– Polisi Pelindung Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan: Kombes Rita Wulandari
– Polisi Tapal Batas dan Pedalaman: Bripka Annas
– Polisi Berintegritas: Kombes Seminar Sembayang

(tfq/sfr)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta bos minyak Riza Chalid untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka di kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyebut penyidik telah menjadwalkan agenda pemeriksaan terhadap Riza pada pekan depan.

Oleh sebab itu, Anang meminta yang bersangkutan agar dapat kooperatif dan memenuhi panggilan pertama sebagai tersangka.

“Yang bersangkutan akan segera dipanggil nanti oleh penyidik sebagai tersangka. Itu dijadwalkan sekitar minggu depan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (16/7).

“Ada tahapannya (sebelum jemput paksa). Kita berharap agar kooperatif,” imbuhnya.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 18 tersangka. Belasan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dan Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Selain itu, Kejagung juga menetapkan saudagar minyak Mohammad Riza Chalid selaku Beneficial Owner dari PT Orbit Terminal Merak (OTM) dan anaknya Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

Kejagung menyebut total kerugian negara dalam perkara korupsi tersebut mencapai Rp285 triliun yang terdiri dari kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 dan Rp91,3 triliun dari kerugian perekonomian negara.

(tfq/dal)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman angkat suara merespons kritik sejumlah pihak terkait pembahasan revisi KUHAP (RKUHAP) yang dinilai hanya melakukan partisipasi omong kosong.

Habib mengaku menerima pesan langsung dari Ketua YLBHI Muhammad Isnur yang mengkritik proses pembahasan tersebut. Menurut dia, ada seorang ahli dari pemerintah yang menolak karena tidak dilibatkan dalam pembahasan daftar inventarisir masalah (DIM) dan merasa hanya dijadikan ‘stempel’ alias tukang cap.

“Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyampaikan kepada saya bahwa ada seorang ahli yang tidak dilibatkan pemerintah dalam pembahasan DIM sehingga dia menolak pengesahan KUHAP dan hanya merasa dijadikan ‘stempel’,” ujar Habib di rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (16/7).

Tak dibeberkan olehnya secara lugas mengenai ahli yang tak dilibatkan pemerintah itu.

Pada kesempatan itu, Habib yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) RKUHAP mengatakan sejumlah substansi dalam RUU tersebut merupakan hasil dari aspirasi masyarakat dan pengetahuan anggota DPR selama menjadi advokat publik.

Namun, dia mengakui, pihaknya tak bisa menampung seluruh aspirasi masyarakat. Pasalnya, kata dia, tak seluruh aspirasi itu sama antara satu pihak atau kelompok dengan kelompok yang lain.

“Bahkan aspirasi Ketua Komisi III saja, belum tentu sepenuhnya bisa diakomodir,” ujar politikus Gerindra itu.

Habib mengatakan Panja RKUHAP hanya bisa berupaya pembahasan RUU memenuhi asas transparansi dan partisipatif. Begitu juga dengan substansi penting usulan masyarakat sudah dimasukkan.

“Saat ini, sangat lah urgent segera mengganti KUHAP 1981, dengan KUHAP baru yang jauh lebih berkualitas,” katanya.

Namun, Habib membuka peluang RKUHAP tidak batal disahkan jika penolak RUU tersebut bisa meyakinkan para pimpinan partai. Hanya saja, dia mewanti-wanti bahwa publik akan kembali menyaksikan korban-korban akan kembali berjatuhan akibat menerapkan KUHAP lama.

“Belajar dari kegagalan pembentukan KUHAP 2012 yang baru berjalan lagi 2024, kami perkirakan kita menunggu 12 tahun lagi untuk mengganti KUHAP 1981,” katanya mengingatkan.

Koalisi masyarakat sipil sebelumnya memberikan sejumlah catatan terhadap substansi dan proses pembahasan RKUHAP. Secara formil, salah satunya mereka menyoroti pembahasan lebih dari 1.600 DIM yang dibahas hanya dalam dua hari.

Pada Senin (14/7), rencana debat dan audiensi antara koalisi sipil dan Komisi III DPR itu gagal lantaran kedua pihak ngotot menolak ajakan masing-masing.

Koalisi meminta audiensi digelar di luar alias di depan gerbang Pancasila kompleks parlemen. Sementara, Komisi III DPR meminta audiensi digelar di ruang rapat.

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Iskandar Marwanto mengungkapkan kerugian keuangan dan perekonomian negara akibat kasus korupsi meningkat signifikan setiap tahunnya.

Hal itu disampaikan Iskandar dalam sidang perkara nomor: 142/PUU-XXII/2024 dan 161/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian materiil Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (16/7).

KPK bersama Mahkamah Agung (MA) dan Kepolisian RI menjadi pihak terkait dalam perkara tersebut.

Iskandar menuturkan apabila dikelompokkan dari cara atau modus di dalam melakukan perbuatannya, secara doktriner dapat dibagi menjadi tujuh kelompok yakni tindak pidana korupsi berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

“Sehingga menunjukkan bahwa korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut secara riil terjadi setiap tahun,” ujar Iskandar di hadapan majelis hakim konstitusi sebagaimana dilansir dari laman resmi MK, Rabu (16/7).

Iskandar mengatakan penambahan prasyarat dalam unsur Pasal-pasal yang diuji sebagaimana kehendak pemohon akan menimbulkan ganda perbuatan yang dilarang yakni antara melawan hukum/penyalahgunaan kewenangan dengan suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi, dalam satu Pasal.

Sementara suap menyuap dan sebagainya itu merupakan bentuk delik atau tindak pidana tersendiri dalam UU Tipikor yang diancam sanksi tersendiri.

Jika dikaitkan dengan kerugian atau perekonomian negara, Iskandar mengatakan keadaan-keadaan suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, serta benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi hanya merupakan modus atau cara sebagai perwujudan konkret perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang.

Oleh karena itu, menurut Iskandar, dalam pembuktiannya tidak harus dibuktikan tersendiri sebagai unsur, melainkan sudah tercakup dalam pembuktian unsur melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan.

Iskandar menambahkan signifikansi dan urgensi pengaturan korupsi kerugian keuangan atau perekonomian negara tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga memiliki relevansi empiris dengan merujuk pada jumlah kerugian keuangan atau perekonomian negara yang ditimbulkan serta prevalensi penanganan perkara korupsi kerugian keuangan atau perekonomian negara.

Dia mengutip riset Indonesia Corruption Watch (ICW) berjudul “Tren Vonis Kasus Korupsi” Tahun 2014 sampai 2023 yang menyimpulkan jumlah total kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi pada periode itu secara nasional mencapai lebih dari Rp291,5 triliun.

Sejak tahun 2014 sampai Mei 2025, Iskandar mengungkapkan KPK telah menangani 310 perkara tindak pidana korupsi dengan klasifikasi kerugian keuangan atau perekonomian negara. Total jumlah kerugian keuangan atau perekonomian negara yang ditangani KPK pada 2018-2025 mencapai lebih dari Rp25,1 triliun.

Norma tidak tegas

Sementara itu, Wakil Ketua KPK periode 2016-2024 Alexander Marwata menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sering kali menimbulkan perdebatan hanya karena ada perbedaan penafsiran yang tidak jelas kriteria penerapannya. Hal ini disampaikan Alex sebagai saksi yang dihadirkan oleh pemohon perkara nomor: 161/PUU-XXII/2024.

“Hal terpenting yang menjadi catatan adalah maraknya pemidanaan terhadap seseorang yang perbuatannya kemudian dirangkai sedemikian rupa agar tampak seolah-olah melanggar hukum, semata-mata untuk memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU Tipikor. Padahal, dalam kenyataannya tidak terdapat hubungan kausalitas antara tindakan yang dilakukan dengan adanya kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut,” tutur Alex.

Salah satu contoh konkret dari praktik tersebut berdasarkan pengalaman langsung Alex sebagai Hakim Ad Hoc yang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 35/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST dengan terdakwa Hotasi Nababan (Direktur BUMN yakni PT Merpati Nusantara Airlines atau PT MNA), yang menjadi pemohon dalam perkara pengujian ini.

Dalam perkara tersebut, Hotasi didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor karena keputusan bisnis yang diambilnya dianggap merugikan keuangan negara dan menguntungkan pihak Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) yang melakukan kerja sama atau bisnis untuk pengadaan sewa-menyewa pesawat dengan PT MNA. Sebagai bagian dari perjanjian, PT MNA telah membayarkan security deposit sebesar Rp1 juta dollar Amerika Serikat. Namun, TALG kemudian tidak menyerahkan pesawat dan tidak mengembalikan dana tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi PT MNA.

Dalam pemeriksaan tingkat pertama, Hotasi diputus bebas karena terbukti keputusan tersebut diambil secara profesional, telah mendapat persetujuan direksi, tidak ada niat jahat atau mens rea, tidak ada keuntungan yang diperoleh secara pribadi, serta tidak terbukti ada afiliasi dengan TALG. Namun, pada tingkat kasasi, Hotasi dinyatakan bersalah hanya karena timbulnya kerugian negara dan ada pihak yang “diperkaya”, tanpa mempertimbangkan niat atau hubungan kausalitas dari perbuatannya terhadap kerugian keuangan negara tersebut.

Alex mengatakan perbedaan tajam antara putusan bebas dan pemidanaan tersebut mencerminkan ketidaktegasan norma dalam Pasal 2 ayat (1) das Pasal 3 UU Tipikor, yang memungkinkan penafsiran luas tanpa batasan mens rea, sehingga kebijakan bisnis ataupun keputusan-keputusan pejabat dapat dengan mudah dirangkai sedemikian rupa untuk memenuhi unsur Pasal.

Menurut Alex, terdapat sejumlah permasalahan yang muncul dari adanya Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, di antaranya orang dapat didakwa padahal tidak ada mens rea pada dirinya, karena tidak ada unsur dengan maksud di dalam Pasal 2 UU Tipikor.

Hotasi mengajukan uji materi Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor yang mengatur perihal delik kerugian keuangan atau perekonomian negara.

Dia memohon kepada MK agar menyatakan frasa “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dengan maksud merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum”.

Selain itu, dia memohon agar MK juga menyatakan frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Sidang tersebut diselenggarakan bersamaan untuk perkara nomor: 142/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan Mantan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (2016-2017) Syahril Japarin (Pemohon I), Mantan Pegawai PT Chevron Pacific Indonesia Kukuh Kertasafari (Pemohon II), serta Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam (Pemohon III). Para Pemohon memohon MK agar ada syarat bagi tersangka atau terdakwa yang dikenakan sanksi pidana/denda dalam ketentuan norma yang diuji tersebut.

Dalam petitumnya para pemohon tersebut memohon kepada MK untuk menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pemohon memohon kepada MK menjatuhkan putusan alternatif agar menyatakan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU Tipikor,” atau “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan,” atau “memperkaya diri secara langsung atau tidak langsung dan orang lain atau suatu korporasi”.

Kemudian menyatakan frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU Tipikor”, atau “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi sebagai akibat dari atau dalam kaitannya dengan penyuapan” atau “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara langsung atau tidak langsung, dan orang lain, atau suatu korporasi”; dan menyatakan frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(ryn/dal)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyambut baik wacana Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua.

Menurut Jokowi, rencana tersebut menunjukkan komitmen pemerintah terhadap percepatan pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan di tanah Papua.

“Rencana kan semuanya harus dipersiapkan agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira baik sekali. Bagus sekali,” ujar Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Selasa (15/7).

Jokowi menilai Bumi Cenderawasih itu memiliki posisi strategis sebagai masa depan Indonesia.

Karena itu, perhatian pemerintah terhadap wilayah timur Indonesia tersebut perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Penyelesaian persoalan Papua membutuhkan keseriusan sekaligus pendekatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” katanya.

Selain itu, kata dia, penugasan khusus kepada Wapres untuk menangani isu Papua bukan hal baru.

Hal serupa juga pernah dilakukan pada masa Wapres ke-13 RI Ma’ruf Amin.

“Wapres untuk fokus ke Papua itu memang sudah sejak Pak Ma’ruf Amin, memang beliau kita berikan penugasan Papua,” ujarnya.

Wacana Gibran bakal berkantor di Papua sempat mencuat lewat pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril, dengan tugas khusus itu, bukan tidak mungkin Gibran nantinya akan punya kantor di Papua.

“Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” ujarnya dalam Launching Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa (8/7).

Belakangan, Yusril meralatnya. Ia menyatakan Gibran tak berkantor di Papua.

Menurut Yusril, yang berkantor di Papua ialah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang dibentuk oleh Presiden, bukan Gibran.

Dia menegaskan, sama halnya dengan Presiden, Wapres mempunyai tugas-tugas konstitusional yang diatur UUD 1945, sehingga tempat kedudukan wakil presiden adalah di Ibu Kota Negara.

“Jadi bukan Wakil Presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua,” kata Yusril dalam keterangan resmi, Rabu (9/7).

(fdl/wis)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melakukan mediasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang dengan Al-Washliyah terkait penggunaan gedung sekolah/madrasah. Hasilnya, disepakati penggunaan aset secara bersama dan para siswa dapat kembali belajar di kelas mulai Senin mendatang.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Kepala Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang pada Rabu (16/7) itu dihadiri Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan secara daring dari Jakarta, Wakil Bupati Lomlom Suwondo, Ketua PW Al-Washliyah Sumut Dedi Iskandar Batubara dan pimpinan Forkopimda kabupaten, serta Kepala Desa Petumbukan Zulhilfan Saragih.

Bobby mengatakan, berdasarkan keterangan Pemkab Deliserdang, sebenarnya tak ada hal yang disengketakan. Pasalnya, gedung sekolah yang berada tidak jauh dari Kantor Desa Petumbukan itu merupakan aset Pemkab Deliserdang yang berada di atas lahan milik Al-Washliyah.

Akibat tarik-menarik penggunaan aset tersebut, gedung sekolah pun disegel sejak Senin (14/7), dan para siswa madrasah Al-Washliyah tidak dapat belajar seperti biasa di dalam kelas.

“Dari keterangan pihak Pemkab Deliserdang tadi, kita ketahui bahwa sebenarnya persoalan ini tak perlu lagi kita sebut sengketa. Jadi bukan soal aturan, melainkan bagaimana aktivitas anak-anak kita mendapatkan pendidikan, itu yang penting. Apalagi pendidikan itu adalah sektor penting sebagaimana disampaikan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto,” kata Bobby.

Menurut Bobby, prinsip berpikir dalam persoalan ini adalah mencari solusi terbaik bagi kedua pihak dengan prioritas utama agar siswa bisa kembali belajar di sekolah.

Dalam diskusi itu, dipaparkan bahwa bangunan terdiri dari 18 ruang belajar (rumbel), yang selama ini digunakan untuk Madrasah Tsanawiyah Al-Washliyah sebanyak 8 kelas, dan SMPN 2 Galang sebanyak 10 kelas.

Adapun terkait permohonan hibah dari Al-Washliyah ke Pemkab Deliserdang untuk pelepasan aset gedung disebut belum bisa direalisasikan, karena menunggu pembangunan gedung baru oleh Pemkab Deliserdang yang diperkirakan akan terwujud dua tahun mendatang. Termasuk pengurusan pinjam pakai yang dibatalkan, karena dianggap tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016.

“Jadi bukan lagi pinjam pakai, kita patuhi Permendagri tersebut. Dan proses hibah kita minta tetap dijalankan. Soal pembangunan gedung baru SMPN 2 Galang, nanti kita upayakan untuk bantuan pembangunannya. Menunggu itu, kedua belah pihak, baik Pemkab Deliserdang maupun Al Jam’iyyatul Washliyah, bisa kembali menggunakan gedung sekolah yang sekarang secara bersama-sama, dibagi dua. Dan proses belajar upayakan bisa dimulai secepatnya, kalau bisa Senin (21/7/2025) depan,” papar Bobby.

(Foto: arsip Pemprov Sumut)

Ketua PW Al-Washliyah Sumut, Dedi Iskandar Batubara menyatakan menyambut baik solusi dari Gubernur dalam upaya menuntaskan persoalan tersebut. Menurutnya, sudah ada kesepakatan sebelumnya untuk penggunaan ruang kelas, antara yang dibutuhkan Madrasah Al-Washliyah dan SMPN 2 Galang.

“Saya kira saran beliau (Bobby) itu sangat bijaksana. Intinya bukan persoalan punya siapa, tetapi yang terpenting proses belajar mengajar. Kami menyadari, bahwa gedung itu bukan Al-Washliyah yang membangun. Tetapi kita pikirkan anak-anak kita,” kata Dedi.

Pertemuan itu pun membuahkan kesepakatan untuk penggunaan sekolah seperti sebelumnya, dan kedua pihak baik Pemkab Deliserdang maupun Al-Washliyah sama-sama bisa menggunakanya dengan konsep pemanfaatan bersama.

Usai pertemuan, Bobby dan seluruh rombongan meninjau lokasi madrasah. Turut hadir sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sumut, Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Hendria Lesmana dan Anggota DPRD Deliserdang, serta pengurus PD Al-Washliyah Deliserdang dan perwakilan Forkopimda kabupaten.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Pendaki asal Swiss bernama Benedikt Emmenegger yang jatuh di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah berhasil dievakuasi menggunakan helikopter.

Hal itu disampaikan pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) dalam unggahan di akun Instagramnya @btn_gn_rinjani.

“Rabu, 16 Juli 2025 korban telah berhasil dievakuasi dengan menggunakan helikopter pada pukul 17.00 WITA. Korban selanjutnya langsung diterbangkan ke salah satu Rumah Sakit di Bali untuk mendapatkan tindakan medis lebih lanjut,” demikian keterangan dalam unggahan tersebut seperti dikutip Rabu (16/7).

Dalam unggahan itu, pihak BTNGR turut mengimbau kepada para pendaki berhati-hati saat pendakian Gunung Rinjani.

“Semeton Rinjani, mari lebih berhati-hati ketika melakukan aktivitas pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani, perhatikan pijakan kaki di setiap langkahnya, jangan terburu-buru dan tetap utamakan keselamatan,” tuturnya.

Pendaki asal Swiss bernama Benedikt Emmenegger dilaporkan jatuh saat mendaki Gunung Rinjani, Rabu.

Korban memulai pendakian via Jalur Sembalun pada Selasa (15/7). Ia dilaporkan terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak.

Laporan insiden tersebut diterima Kantor SAR Mataram pada Rabu siang dari Yarman selaku Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR). Menanggapi informasi tersebut, Kantor SAR Mataram langsung memberangkatkan Tim Rescue Pos SAR Kayangan menuju lokasi kejadian.

“Tim ini kemudian disusul oleh personel tambahan dari Kantor SAR Mataram untuk memperkuat upaya evakuasi,” kata Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Mataram, Saidar Rahmanjaya dalam keterangannya.

(dis/wis)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air usai menjalani rangkaian lawatan luar negeri sejak awal Juli 2025 lalu.

Prabowo tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta sekitar Pukul 14.55 WIB. Ia disambut Wapres Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Mereka ialah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Ada juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kalpori Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Prabowo memulai rangkaian lawatannya dari Arab Saudi. Di sana, ia Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud. Selain itu, Prabowo juga menjalani ibadah umrah.

Dari Arab Saudi, Prabowo bertolak ke Rio de Janiero, Brasil menghadiri KTT BRICS 2025.

Setelahnya, ia mengunjungi Brasilia, menggelar pertemuan dengan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva di di Istana Kepresidenan Palacio do Planalto pada Rabu (9/7).

Dari Brasilia, Prabowo pun memulai rangkaian lawatan luar negerinya ke Benua Eropa. Ia mengunjungi Brussel, Belgia.

Di Brussel, Prabowo bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa António Costa.

Pertemuan itu melahirkan kesepakatan atas Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Selain itu, Prabowo juga bertemu dengan Raja Belgia Philippe Léopold Louis Marie.

Setelah dari Brussel, Prabowo melanjutkan kunjungannya ke Paris untuk menghadiri perayaan Bastille Day 2025.

Ia hadir sebagai tamu kehormatan. Ia diundang langsung oleh Macron saat berkunjung ke Indonesia pada akhir Mei lalu.

Selain itu, Prabowo juga menghadiri makan malam privat bersama dengan Macron di Istana Élysée, Paris, Senin (14/7).

Melalui Instagram-nya Prabowo membagikan momen pertemuan tersebut. Dalam foto yang dibagikan itu, Prabowo mengenakan jas biru tua, sedangkan Macron mengenakan jas hitam.

Salah satu foto yang dibagikan, kehadiran Prabowo dan Macron disambut jajar pasukan kehormatan.

Kemudian, Prabowo juga membagikan fotonya duduk semeja dengan Macron di bagian dalam Istana Élysée. Mereka tampak duduk berhadapan di meja bundar seraya berbincang.

Setelahnya Prabowo pun ke Kota Minsk, Belarus. Di pertemuan itu pemerintah Belarus mengaku membutuhkan banyak komoditas asal RI.

“Dan kita juga membahas sama mereka karena kita butuh untuk pupuk,” ujar Prabowo di Halim.

(mnf/isn)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap bahwa sebanyak 678 badan usaha milik negara (BUMD) di seluruh Indonesia mencatat laba alias keuntungan dan 300 BUMD lain masih mengalami kerugian.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja di Komisi II DPR, Rabu (16/7). Dia mengatakan sebagian besar BUMD yang mengalami kerugian besar bergerak di bidang aneka usaha.

Sisanya, Tito mengungkap sebanyak 678 BUMD menghasilkan keuntungan dan 113 BUMD belum menyampaikan laporan terakhir.

“Dari jumlah BUMD tersebut 678 BUMD memperoleh laba, 300 BUMD rugi. Ada 113 belum laporkan data terakhir, sebagian besar BUMD yang mengalami kerugian berasal dari sektor aneka usaha,” kata Tito.

Kemendgari mencatat total BUMD di seluruh Indonesia saat mencapai 1.091. Dari jumlah itu 172 dimiliki provinsi, 714 milik kabupaten, dan 205 milik kota.

Tito menjelaskan, total angka kerugian dari 300 BUMD sebesar Rp5,5 triliun. Sedangkan, jumlah aset sebesar Rp1.240 triliun, laba sebesar Rp29,6 triliun, dengan dividen sebesar Rp12,02 triliun.

Tito mengatakan sebaran BUMD yang paling menguntungkan sejauh ini banyak didominasi di sektor perusahaan air minum daerah dan bank perekonomian rakyat (BPR).

“Karena ini cenderung lebih didominasi atau monopoli Pemerintah daerah. Kemudian, bank perekonomian rakyat (BPR). Ini yang paling banyak menghasilkan laba,” kata dia.

Sedangkan, data BUMD yang paling banyak menghasilkan laba adalah PT BPD Jabar dan Banten tbk, sebesar Rp678 miliar. Sebaliknya, BUMD dengan laba paling rendah yakni PT BPR BKK Wonosobo hanya sebesar Rp1 juta. 

(thr/wis)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Kejaksaan Agung (Kejagung) masih belum menahan Staf Khusus mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yakni Jurist Tan meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar mengatakan pihaknya belum melakukan penahanan lantaran saat ini Jurist Tan diketahui berada di luar negeri. Oleh karena itu, sambungnya, Jurist Tan telah ditetapkan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buronan Kejagung.

Qohar menjelaskan sedianya penyidik telah melayangkan tiga kali panggilan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Akan tetapi, Jurist selalu mangkir dari panggilan penyidik.

“Saudara JS atau JT ya, memang sudah dilakukan pemanggilan oleh penyidik dengan patut tiga kali berturut-turut, tapi yang bersangkutan tidak hadir,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (15/7).

Qohar mengatakan kepada penyidik Jurist meminta pemeriksaan dilakukan secara tertulis namun tidak dapat dipenuhi lantaran tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam KUHP dan KUHAP.

Di sisi lain, ia menyebut saat ini Kejagung telah memasukkan Jurist sebagai buronan dalam DPO. Tak hanya itu, penyidik juga telah bekerja sama dengan instansi terkait untuk memulangkan Jurist ke Indonesia.

“Kami pertama sudah melakukan DPO dan tentu kami bekerja sama dengan pihak terkait agar yang bersangkutan bisa hadir, bisa pulang di Tanah Air [Indonesia],” tuturnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Selama periode tersebut, Kemendikbudristek mengadakan 1,2 juta unit laptop untuk sekolah-sekolah di Indonesia khususnya di daerah 3T dengan total anggaran mencapai Rp9,3 triliun.

Pengadaan laptop ini dipilih menggunakan sistem operasi Chrome atau Chromebook meskipun memiliki banyak kelemahan dan tidak efektif untuk sarana pembelajaran pada daerah 3T karena belum memiliki akses internet.

Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan empat orang tersangka yakni Direktur SMP Kemendikbudristek 2020-2021, Mulyatsyah; Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek 2020-2021, Sri Wahyuningsih; Mantan stafsus Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan; dan Ibrahim Arief selaku Konsultan Teknologi pada Kemendikbudristek era Nadiem.

Atas perbuatan para tersangka, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp1,98 triliun yang terdiri dari kerugian akibat Item Software (CDM) sebesar Rp480 miliar dan penggelembungan atau mark up harga laptop sebesar Rp1,5 triliun.

(tfq/kid)

Jakarta, CNN Indonesia —

Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap konsultan teknologi eks Menteri Nadiem Makarim, Ibrahim Arief meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar mengatakan hal itu diambil pihaknya dengan pertimbangan yang bersangkutan memiliki penyakit jantung kronis.

Ia mengatakan kondisi sakit tersebut juga sudah dipastikan dari hasil pemeriksaan dokter sehingga penyidik memutuskan agar Ibrahim hanya dilakukan penahanan kota.

“Untuk Ibrahim Arief yang bersangkutan dilakukan penahanan kota karena berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang bersangkutan mengalami gangguan jantung yang sangat kronis,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (15/7).

Dalam kasus ini, Qohar menyebut Ibrahim berperan merencanakan program pengadaan TIK Chromebook di Kemendikbudristek bersama Nadiem Makarim meskipun saat itu belum dilantik sebagai Menteri.

Selain itu, Ibrahim yang juga ditugaskan sebagai konsultan teknologi di Kemendikbudristek sempat menolak menyetujui hasil kajian teknis pertama yang tidak merekomendasikan penggunaan Chrome OS untuk pengadaan TIK.

Qohar menyebut Ibrahim beralasan hal itu tidak sesuai dengan arahan Nadiem yang meminta agar pengadaan dilakukan dengan Chrome OS.

“Sehingga dibuatkan kajian yang kedua yang menyebutkan operating system tertentu. Serta diterbitkan buku putih atau review hasil kajian teknis yang sudah menyebutkan operating system tertentu yaitu Chrome OS,” tuturnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Selama periode tersebut, Kemendikbudristek mengadakan 1,2 juta unit laptop untuk sekolah-sekolah di Indonesia khususnya di daerah 3T dengan total anggaran mencapai Rp9,3 triliun.

Pengadaan laptop ini dipilih menggunakan sistem operasi Chrome atau Chromebook meskipun memiliki banyak kelemahan dan tidak efektif untuk sarana pembelajaran pada daerah 3T karena belum memiliki akses internet.

Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan empat orang tersangka yakni Direktur SMP Kemendikbudristek 2020-2021, Mulyatsyah; Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek 2020-2021, Sri Wahyuningsih; Mantan stafsus Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan; dan Mantan Konsultan Teknologi pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief.

Atas perbuatan para tersangka, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp1,98 triliun yang terdiri dari kerugian akibat Item Software (CDM) sebesar Rp480 miliar dan mark up harga laptop sebesar Rp1,5 triliun.

(tfq/dal)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah dan DPR mengebut pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP.

Bahkan, Panitia Kerja (Panja) RKUHAP di Komisi III DPR hanya membutuhkan waktu dua hari saja untuk menyelesaikan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah yang berisi 1.676 poin usulan.

Kemudian, DPR menargetkan pembahasan tersebut rampung pada September mendatang. Sementara pemerintah mengusulkan undang-undang ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026, bersamaan dengan pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, UU 1/2023.

Namun, pembahasan itu mendapat kritik dari publik, terutama pihak terkait hukum seperti organisasi nonsipil hingga riset. Salah satu yang menjadi sasaran kritik adalah pemenuhan syarat formil penerapan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

Target waktu penyelesaian pembahasan dan usul pemberlakuan sebagaimana disebut di atas sangat sulit diwujudkan dengan masih banyak substansi bermasalah dalam draf RKUHAP yang perlu untuk dilakukan pembahasan secara matang dan mendalam.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama pascadisahkannya perubahan UU KPK pada 2019 silam, asas keterbukaan yang di dalamnya mengatur partisipasi publik selalu menjadi hal yang dibicarakan. Dampak dari pengabaian masukan publik adalah kinerja KPK kini dinilai menjadi tidak sekuat dulu.

Selain UU KPK, banyak UU lain yang dikritik karena dalam proses pembentukannya mengabaikan partisipasi publik seperti UU Cipta Kerja (2020), UU KSDAHE (2024), dan UU TNI (2025).

Pengamat menilai, pemerintah dan DPR seharusnya bijak dan bertindak dewasa untuk tidak terburu-buru mengesahkan RKUHAP yang mengatur hajat hidup semua orang.

Keberatan yang disampaikan oleh banyak pihak termasuk lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga Koalisi Masyarakat Sipil menandakan partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukan Undang-undang dalam hal ini RKUHAP belum terpenuhi.

Padahal, pemenuhan poin tersebut menjadi tolok ukur suatu produk hukum telah tersusun dengan sempurna secara formil, sehingga secara materiil juga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat.

Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan menyatakan apa yang sudah dilakukan DPR dengan mengundang audiensi sejumlah pihak dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) belum memenuhi kaidah partisipasi yang bermakna.

“Undang-undang ini enggak bisa ketika DPR sudah dipilih dan Presiden sudah dipilih, kemudian dia yang tentukan semuanya. Enggak gitu konsepnya, tetapi harus didengar dalam satu proses yang disebut deliberatif; ada respons, diskusi-tanya jawab, dan lainnya,” ujar Fadhil saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (14/7) malam.

Apalagi, berdasarkan informasi yang diperolehnya, Fadhil mengatakan RDPU tersebut rata-rata dilakukan tanpa ada draf yang diberikan sebelumnya.

“Kan kita bingung juga masukan mana yang diterima, masukan mana yang enggak diterima,” imbuhnya.

“Kan enaknya begini: ‘Mana bahan kalian, naskah akademik, sini kasih kami biar kalau RDPU jelas masukannya dalam batasan itu’. Ini kan enggak, ini kayak tarung bebas saja,” tambah dia.

Fadhil lantas mengutip Putusan MK Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 (halaman 393) yang mengartikan partisipasi bermakna sebagai hak masyarakat untuk didengar pendapatnya (the right to be heard), hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya (the right to be considered), dan hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (the right to have an explanation).

Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian terhadap rancangan UU yang sedang dibahas. Dalam konteks RKUHAP, semua orang masuk kualifikasi.

Adapun pemenuhan partisipasi yang bermakna sekurang-kurangnya harus dipenuhi dalam tahap pengajuan RUU, pembahasan, serta persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

“Prinsip pertama hak untuk didengar itu mewujud dalam beberapa konsep sebenarnya, salah satunya ketika seseorang mau didengar pendapatnya, harus dapat juga kesempatan yang sama. Itu dulu yang harus dipenuhi,” kata Fadhil.

Pemerintah dan DPR diminta untuk taat terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian diubah UU 13/2022.

Dalam putusan 91/2020, MK meminta Pemerintah dan DPR melakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan Undang-undang, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna- yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945.

Dampak dari konsep partisipasi yang bermakna sedikit banyak diakomodasi dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU 12/2011. Dalam UU tersebut terdapat beberapa perubahan salah satunya Pasal 96 yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat atau publik.

Perubahan dimaksud cukup signifikan yakni yang awalnya dalam Pasal 96 UU 12/2011 hanya memiliki 4 butir ayat, kemudian diubah menjadi 9 butir ayat dalam Pasal 96 UU 13/2022.

Ilustrasi. Koalisi masyarakat sipil menggeruduk salah satu rapat komisi di DPR, Rabu (2/7). (Arsip Koalisi)

Konsep partisipasi bermakna

Konsep partisipasi yang bermakna berasal dari Mahkamah Konstitusi (MK) Afrika Selatan yang pada saat menjatuhkan putusan perkara Doctors for Life tahun 2006 mengembangkan “meaningful involvement test”.

Konsep tersebut sering disampaikan para ahli dalam sejumlah perkara uji formil di MK, satu di antaranya oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Profesor Susi Dwi Harijanti.

Dilansir dari keterangannya dalam uji formil UU TNI perkara nomor 69 dan 81 tahun 2025, Susi menyoroti pentingnya prosedur dalam hukum dan kelembagaan termasuk di dalamnya mengenai partisipasi publik yang bermakna.

Mengutip Charles G. Howard dan Robert S. Summer, Susi mengingatkan prosedur adalah inti atau jantungnya hukum yang tidak hanya mengikat cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif, tetapi sangat penting dalam kerja lembaga legislatif.

“Ketaatan terhadap prosedur adalah representasi dari penghormatan terhadap nilai-nilai dasar konstitusional seperti demokrasi, keterbukaan, dan negara hukum,” kata Susi.

“Dalam kerangka ini, prosedur menjadi alat utama untuk memastikan bahwa produk legislasi tidak menjadi hasil transaksi kuasa, melainkan ekspresi kehendak rakyat yang diperoleh melalui mekanisme deliberatif,” sambungnya.

Sementara itu mengutip keterangan Susi, pasal 96 UU pembuatan peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai hak-hak fundamental, bukan sebagai mekanisme yang semata-mata bersifat formal.

“Sebagai hak, pengaturan dan penegakannya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar hak asasi sebagaimana tercantum dalam Vienna Declaration and Programme of Action 1993, yaitu ‘indivisible, interrelated, interdependent and of equal importance to human dignity‘,” ucap dia.

Sebagai informasi pada Kamis (10/7) lalu, Komisi III DPR bersama pemerintah secara resmi merampungkan pembahasan daftar inventarisir masalah (DIM) RKUHAP. Sebanyak 1.676 DIM rampung dibahas hanya dalam waktu dua hari sejak Rabu (9/7). Dari jumlah itu, sebanyak 1.091 DIM bersifat tetap dan 295 DIM redaksional.

Kemudian, Habib yang juga Ketua Panja RKUHAP menjelaskan dari total 1.676 DIM, ada 68 DIM yang diubah, 91 DIM dihapus, dan 131 DIM dengan substansi baru. Usai rampung pembahasan DIM, pembahasan RKUHAP selanjutnya akan masuk pada tahap sinkronisasi.

Pihaknya menargetkan RKUHAP bisa disahkan pada tingkat satu atau pleno pada pekan depan sebelum kemudian dibawa ke Paripurna untuk menjadi undang-undang.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pembahasan RKUHAP ditargetkan rampung pada September 2025. Ia menyebut DPR membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan.

“Ini kabar terbaik, bahwa kami lagi menyusun KUHAP. Bagaimana fungsi advokat ini harus di-protect, jangan sampai di ujung. Ketika mendampingi kliennya itu, hanya di persidangan tahunya sudah jadi tersangka,” kata Cucun, Minggu (13/7).

(ryn/kid)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

TNI Angkatan Laut (TNI AL) buka suara terkait aksi penembakan kapal nelayan di perairan wilayah Tanjung Jabung, Palembang, Sumatera Selatan.

Diketahui, peristiwa tersebut turut terekam dalam sebuah video dan viral di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @kasadaraceh.

“TNI Angkatan Laut membenarkan adanya penembakan dengan peluru karet terhadap nelayan di perairan wilayah Tanjung Jabung Palembang, seperti yang ramai diberitakan,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul dalam keterangannya, Rabu (16/7).

Tunggul menerangkan peristiwa bermula saat KRI Sutedi Senoputra-378 (KRI SSA-378) melaksanakan patroli di sekitar Perairan Tenggara Tanjung Jabung pada Sabtu (12/7) sekitar pukul 12.45 WIB.

Pada kontak di radar dan AIS terlihat nama TB Karya Pasific 2229 yang membawa kapal tongkang TK. Pasific Star 8615 dengan muatan batubara.

Tak jauh dari situ, terlihat kontak tiga kapal nelayan kecil sedang menambatkan tali di buritan tongkang, sehingga diduga ada tindakan ilegal.

Selanjutnya, KRI SSA-378 melakukan pengejaran terhadap dua kapal nelayan yang tidak kooperatif berupaya melarikan diri yaitu KM Aqshal dan KM Aqshal 2.

Tim patroli kemudian memerintahkan dua kapal itu untuk merapat ke KRI dengan menggunakan pengeras suara. Namun KM Aqshal menambah kecepatan dan mengarahkan haluannya untuk menabrak KRI.

“Selanjutnya KRI SSA-378 melepaskan tembakan peringatan pertama menggunakan peluru hampa namun KM Aqshal tidak mengindahkan instruksi tersebut, sementara di saat bersamaan KM Aqshal 2 terus melarikan diri menuju daratan,” ucap Tunggul.

KRI SSA-378 menerjunkan tim Visit, Board, Search, and Seizure (VBSS) 1 untuk pengejaran, penangkapan dan penyelidikan (Jarkaplid) ke KM Aqshal 2 dengan melepaskan tembakan peringatan. Namun KM Aqshal 2 mencoba untuk menabrakkan kapalnya.

Tim VBSS 1 lantas melepaskan tembakan dengan peluru karet sebanyak lima butir ke arah KM Aqshal 2. Tapi KM Aqshal 2 yang berawak lima ABK itu tetap menambah kecepatan ke arah daratan dengan kondisi satu orang terkena peluru karet.

“Kemudian, tim VBSS 2 laksanakan Jarkaplid terhadap kapal terdekat yaitu KM Aqshal dengan melepaskan 15 butir peluru karet. KM Aqshal berhasil diamankan dan dikawal merapat ke lambung kanan KRI, dengan kondisi ABK empat personel, di mana tiga ABK terkena peluru karet dan mengalami luka ringan,” tutur Tunggul

“Saat dilaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap KM Aqshal, ditemukan bekas obat-obatan yang telah terpakai (diduga obat-obatan psikotropika). Selanjutnya, KM Aqshal dikawal menuju Lanal Bangka Belitung untuk proses hukum lebih lanjut,” imbuhnya.

Tunggul mengungkapkan dari hasil pendalaman terhadap KM Aqshal di Lanal Bangka Belitung diketahui ada ABK ternyata positif mengonsumsi narkoba.

“Pengakuan ABK menyatakan benar bahwasanya menggunakan Pukat Trawl, dan KM Aqshal tanpa dokumen,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tunggul menegaskan penembakan yang dilakukan prajurit itu sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“TNI AL juga menegaskan bahwa tindakan yang diambil oleh prajurit di lapangan saat peristiwa terjadi sudah sesuai dengan Prosedur Tetap Kamla tahun 2009 terkait penghentian dan pemeriksaan kapal mencurigakan,” katanya.

(dis/isn)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

Pemilu nasional antara lain pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota serta kepala dan wakil kepala daerah.

Dari pihak DPR selaku pembuat undang-undang yang bermitra dengan pemerintah meradang atas putusan itu.

Salah satunya Ketua DPR, Puan Maharani menilai putusan MK yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah itu telah menyalahi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Puan menilai semua partai telah bersepakat bahwa pemilu mestinya digelar sekali dalam lima tahun. Dia pun memastikan semua fraksi pada saatnya akan menyampaikan sikap tersebut.

“Semua partai politik mempunyai sikap yang sama, bahwa pemilu sesuai dengan undang-undangnya adalah dilakukan selama 5 tahun,” kata Puan di kompleks parlemen, Selasa (15/7).

“Jadi, apa yang sudah dilakukan oleh MK menurut undang-undang itu menyalahi undang-undang dasar,” imbuh dia yang juga Ketua DPP PDIP itu.

Merespons hal tersebut, Dosen hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menilai kondisi politik saat ini memang menunjukkan ada upaya perlawanan dari DPR atas putusan MK tersebut.

“Jadi ada semacam feedback, upaya untuk melakukan perlawanan yang dilakukan oleh DPR terhadap putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal,” kata Castro saat akrabnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa malam.

Castro menyebut dalam Pasal 22E UUD 1945 telah mengatur soal pemilu digelar setiap lima tahun sekali. Namun, hal itu tak bisa serta merta dijadikan sebagai alasan bagi DPR untuk menolak atau menganggap putusan MK inskonstitusional.

Menurutnya, putusan MK tersebut memang berdampak terjadinya perpanjangan jabatan bagi anggota DPRD. Namun, hal ini bukan sesuatu yang baru pertama kali terjadi dalam gelaran pemilu di Indonesia.

Ia mencontohkan pada pemilu tahun 1977, di mana saat itu terjadi perpanjangan masa jabatan anggota DPR dan DPRD selama satu tahun hasil pemilu tahun 1971.

Kemudian, pada pemilu tahun 1999, justru masa jabatan anggota DPR dan DPRD hanya sekitar empat tahun. Hal ini sebagai akibat dari transisi sistem demokrasi setelah terjadi reformasi.

“Jadi ada semacam perubahan yang berkaitan dengan masa jabatan yang disebut sebagai masa jabatan fixed term yang harusnya lima tahun,” ucap Castro.

“Jadi sebenarnya kita punya preseden, artinya kalau kemudian alasannya inkonstitutional itu saya kira keliru, karena kita punya preseden yang berarti secara hukum konsekuensi yuridisnya kita bisa melakukan rekayasa konstitusional untuk memperpanjang masa jabatan anggota DPRD,” lanjutnya.

Castro juga meyakini MK mempunyai landasan yang kuat di balik putusan memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah.

Selain itu, Castro juga berpendapat putusan MK tersebut berdampak positif bagi partai untuk bisa meningkatkan kualitas kadernya yang bertarung dalam kontestasi pemilu dari pilkada, pileg, maupun pilpres.

“Jadi Kalau kemudian justru DPR yang menolak keputusan MK ini kan keliru. Artinya DPR sendiri yang nota bene-nya adalah anggota-anggota partai politik atau yang berasal dari partai politik ya tidak punya keinginan untuk berbenah, tidak punya keinginan untuk memperbaiki atau mereformasi dirinya sendiri sebagai partai politik Jadi aneh menurut saya,” tutur dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an menilai tak ada upaya pembangkangan dari DPR atas putusan MK tersebut.

“Ini bukan pembangkangan, tetapi keputusan MK terkait dengan pemilu nasional dan pemilu lokal itu paradoks menurut saya, kenapa paradoks, karena putusan itu dianggap bertentangan dengan UUD 1945,” kata dia.

Menurut Ali, putusan MK itu juga tak menyentuh masalah utama dari penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Diketahui, salah satu yang disorot MK dalam putusan itu adalah soal beban kerja penyelenggara pemilu.

“Karena kalau kita bicara substansi perbaikan pemilu itu justru aspek money politic, aspek kecurangan dan lain-lain, tapi ini aspek-aspek teknis yang sebenarnya lebih banyak dijadikan alasan atau landasan dari putusan MK itu,” ujarnya.

Ali menyebut yang dilakukan DPR adalah sebagai bentuk pelaksanaan mekanisme pengimbangan dari lembaga legislatif atau check and balances. Sebab, DPR memang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.

“Jadi ketika kemudian DPR itu mengevaluasi atas putusan MK itu tidak ada masalah, menurut saya itu check and balances, tetapi memang secara aturan putusan ini mengikat sehingga harus dilaksanakan,” ucap Ali.

Baca halaman selanjutnya.

---

Jakarta, CNN Indonesia —

Keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk wakil menteri (wamen) untuk merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai kritik.

Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti turut menanggapi isu ini, dengan menyoroti tidak hanya potensi konflik kepentingan, tetapi juga soal etika dan kepatutan sosial di tengah situasi ekonomi yang sulit.

Menurut Ikrar, persoalan utama bukan sekadar apakah rangkap jabatan itu melanggar aturan atau tidak, melainkan lebih pada sensitivitas sosial.

Ia menilai tidak adil ketika banyak masyarakat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kesulitan mencari pekerjaan, sementara ada segelintir orang justru mendapatkan banyak jabatan sekaligus, beserta penghasilan tambahan.

“Kalau dilihat dari conflict of interest, memang kalau seseorang itu bergerak dalam bidang pertambangan lalu tiba-tiba jadi komisaris di BUMN yang terkait pertambangan, itu akan terjadi COI (conflict of interest),” ujar Ikrar dalam program Prime Plus di CNNIndonesia TV, Senin (14/7).

Ia menyatakan perdebatan soal rangkap jabatan ini seharusnya tidak hanya berpaku pada legalitas atau tidaknya tindakan tersebut.

“Oh iya, jangan kita berpatok pada ini melanggar atau tidak, atau ini ada di hukum atau tidak. Saya tidak berbicara mengenai itu, tapi saya bicara dari asas kepatutan, di saat orang sedang kesulitan mencari kerja,” katanya.

Ikrar menambahkan, meskipun tugas sebagai komisaris di BUMN umumnya hanya memerlukan waktu sedikit, seperti pertemuan sebulan sekali.

“Kalau soal pekerjaan, kita tahu pertemuannya paling satu bulan satu kali. Tapi yang jadi persoalan, apakah tidak ada conflict of interest? Apakah ini patut atau tidak patut?” ujarnya.

Berikut daftar lengkap 30 wamen Kabinet Merah Putih yang menjabat sebagai komisaris di BUMN atau anak usahanya:

1. Wamen Pertanian Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)

2. Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)

3. Wamen Kebudayaan Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

4. Wamen Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia Tbk

5. Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk

6. Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk

7. Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara Tbk

8. Wamen Keuangan Suahasil Nazara – Komisaris PT PLN (Persero)

9. Wamen BUMN Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT PLN (Persero)

10. Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

11. Wamen UMKM Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

12. Wamen Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)

13. Wamen ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

14. Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia

15. Wamen Perhubungan Suntana – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

16. Wamen Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika

17. Wamen Pertahanan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana

18. Wamen P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

19. Wamen Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telkomsel

20. Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria – Komisaris PT Telkomsel

21. Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah

22. Wamen Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)

23. Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

24. Wamen Sekretariat Negara Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk

25. Wamen Komunikasi dan Digital Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk

26. Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan – Komisaris PT Citilink Indonesia

27. Wamen Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia

28. Wamen Luar Negeri Arif Havas Oegroseno – Komisaris PT Pertamina International Shipping

29. Wamen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi

30. Wamen Koperasi Ferry Juliantono – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga

(fdl/dal)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —
Kejagung menetapkan empat tersangka proyek laptop pendidikan Rp9,3 triliun. Empat anak buah Nadiem itu meliputi dua eks direktur, stafsus, dan konsultan.

Jakarta, CNN Indonesia —

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak tanpa dilakukan secara tergesa-gesa.

Puan mengatakan DPR melalui Komisi III DPR RI masih terus membahas RUU tersebut dengan melibatkan pakar serta perwakilan masyarakat dalam setiap tahapan.

“Terkait dengan KUHAP, DPR tentu saja sampai saat ini masih melakukan proses pembahasan. Dan kami melakukan pembahasan tersebut secara terbuka, mengundang pihak-pihak yang memang kami harus lakukan bersama-sama untuk bisa melakukan pembahasan tersebut,” kata Puan usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/7).

Saat ini, draf revisi KUHAP yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu telah memasuki tahap pembahasan di tingkat tim perumus (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin) usai pembahasan daftar inventarisir masalah (DIM).

Puan memastikan pembahasan tidak akan dipercepat hanya demi mengejar tenggat waktu. Dia mengatakan penyerapan aspirasi bahkan telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu.

“Jadi kita tidak terburu-buru, kita juga sudah melakukan ini dari bulan-bulan yang lalu, dari sidang-sidang yang lalu. Dan nanti tentu saja kami akan juga membuka hal ini pada waktunya,” kata politikus PDIP tersebut.

Sebelumnya, DPR bersama pemerintah menargetkan RKUHAP rampung pada September mendatang. Diharapkannya, KUHAP yang baru akan berlaku pada 2 Januari 2026 bersamaan dengan KUHP yang lebih dulu disahkan menjadi UU 1/2023.

Pimpinan Komisi III DPR menyebut draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk proses finalisasi setelah tahap penyelarasan redaksional tuntas. Mereka menegaskan bahwa masukan dari kelompok sipil masih bisa dimasukkan selama disetujui seluruh fraksi di DPR.

Koalisi masyarakat sipil sebelumnya memberikan sejumlah catatan terhadap substansi dan proses pembahasan RKUHAP. Mereka menyoroti pembahasan lebih dari 1.600 DIM yang dibahas hanya dalam dua hari.

Pada Senin (14/7), rencana debat dan audiensi antara koalisi sipil dan Komisi III DPR itu gagal lantaran kedua pihak ngotot menolak ajakan masing-masing.

Koalisi meminta audiensi digelar di luar alias di depan gerbang Pancasila kompleks parlemen. Sementara, Komisi III DPR meminta audiensi digelar di ruang rapat.

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]

Surabaya, CNN Indonesia —

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyoroti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur yang mengharamkan fenomena sound horeg.

Cak Imin mengatakan penggunaan sound system berdaya besar atau yang populer disebut sound horeg tentu punya sisi nilai ekonomi.

Menurutnya, aktivitas masyarakat seperti hajatan dan hiburan lokal menggunakan sound horeg bisa berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat bawah. Namun hal itu tetap tidak boleh menimbulkan gangguan bagi lingkungan dan masyarakat.

“Kalau ekonomi tumbuh ya harus dibantu, tapi kalau mengganggu orang lain itu yang enggak boleh,” kata Cak Imin di Ponpes Al Yasin, Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (15/7).

Menurut Cak Imin fatwa haram terhadap sound horeg yang sebelumnya dikeluarkan MUI Jatim tidak ditujukan pada aspek ekonominya, melainkan karena potensi gangguan sosial yang ditimbulkan sound horeg.

“Haramnya itu karena mengganggu orang lain, membuat kericuhan,” ujarnya.

Cak Imin menegaskan, apa yang harus dilakukan saat ini ialah memastikan kegiatan sound horeg atau hiburan masyarakat semacamnya tidak menimbulkan keresahan dan gangguan di tengah masyarakat.

“Ya fenomena ini yang penting tidak mengganggu orang lain, intinya itu,” katanya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penggunaan sound horeg bila digunakan secara berlebihan dan melanggar norma syariat dan mengganggu ketertiban.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Sholihin Hasan, menjelaskan sound horeg adalah sistem audio dengan potensi volume tinggi, terutama pada frekuensi rendah atau bass. Istilah ‘horeg’ sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti ‘bergetar’.

“Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar sehingga dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan, dan atau merusak fasilitas umum atau barang milik orang lain, memutar musik diiringi joget pria wanita dengan membuka aurat dan kemunkaran lain, baik dilokalisir pada tempat tertentu maupun dibawa berkeliling pemukiman warga hukumnya haram,” kata Sholihin, Senin. (14/7).

Keputusan ini diambil setelah MUI Jatim mendapatkan surat permohonan fatwa dari masyarakat perihal fenomena sound horeg di Jawa Timur. Surat atau petisi itu ditandatangani 828 orang, pada 3 Juli 2025. Mereka juga menggelar forum dengan pengusaha sound horeg hingga dokter THT.

Dalam pertimbangnya, MUI Jatim menyebut sound horeg bisa mencapai 120-135 desibel (dB) atau lebih, sedangkan ambang batas yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO) adalah 85 desibel (dB) untuk paparan selama 8 jam.

“Battle sound atau adu sound yang dipastikan menimbulkan mudarat, yaitu kebisingan melebihi ambang batas dan berpotensi tabdzir serta idha’atul mal atau menyia-nyiakan harta hukumnya haram secara mutlak,” ucapnya.

MUI tetap membolehkan penggunaan soundhoreg untuk kegiatan positif seperti resepsi pernikahan, pengajian dan selawatan, asalkan dilakukan secara wajar dan bebas dari hal-hal yang diharamkan.

(fra/frd/fra)

[Gambas:Video CNN]

Denpasar, CNN Indonesia —

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Marthinus Hukom melarang anggotanya untuk menangkap pengguna narkoba, termasuk dari kalangan artis.

Marthinus menjelaskan berdasarkan ketentuan Undang-undang Narkotika, pengguna narkoba harus menjalani rehabilitasi bukan pidana.

“Lho kan begini, jangankan artis, semua pengguna (narkoba) saya larang untuk ditangkap. Karena rezim Undang-undang kita mengatakan bahwa dibawa ke rehabilitasi,” kata Marthinus usai memberikan kuliah umum di Universitas Udayana, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (15/7).

Marthinus mengatakan di Indonesia ada 1.496 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang merupakan pusat kesehatan atau lembaga rehabilitasi. Ia mengajak masyarakat yang memiliki keluarga pengguna narkoba untuk melaporkannya.

“Tidak diproses ya, tolong dicatat ya, tidak diproses. Kalau ada petugas penegak hukum yang coba-coba bermain memproses itu, dia berhadapan dengan hukum itu sendiri. Kan sudah diatur, lapor wajib diterima, lalu direhabilitasi tanpa proses hukum,” ujarnya.

Marthinus menyebut pengguna narkoba merupakan korban dari para bandar.

“Jadi gini, pengguna itu dia adalah korban. Kalau ada artis yang menggunakan, berarti moralnya perlu dipertanyakan. Jadi bukan kita harus menangkap dan membawa ke pengadilan,” katanya.

Ia mencontohkan musisi Fariz RM yang kembali terkena kasus narkoba. Ia sudah beberapa kali ditangkap, tetapi tetap menggunakan narkotika.

“Seperti kasus Fariz RM, berapa kali dia menggunakan dan ditangkap? Artinya dia dalam kondisi sebagai orang yang ketergantungan. Kalau, kita membawa dia ke penjara, kita menghukum dia untuk kedua kali. Kita menjadikan korban untuk kedua kalinya,” katanya.

“Maka yang harus digunakan adalah pendekatan rehabilitasi. Mungkin perlu direhabilitasi inap yang lama dengan intervensi-intervensi. Banyak kok yang selesai rehabilitasi kembali lagi,” ujar Marthinus menambahkan.

Saat ditanya bagaimana terkait adanya kesalahan asesmen narkotika di tingkat bawah, Marthinus menyebut sudah ada Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2010.

“Asesmen itu bukan sekedar datang terus melihat kamu berapa? Kan di surat edaran MA, Nomor 4, tahun 2010 menulis tentang gramisasi batas maksimal seorang yang kedapatan di badannya menggunakan narkoba, satu gram artinya dia harus direhabilitasi, dia adalah pengguna,” ujarnya.

“Tapi tidak menutup kemungkinan yang di badannya itu hanya satu gram. Tapi dia pengedar. Karena kebetulan sudah habis sisa tinggal satu gram. Maka asesmen itu bertumpu pada informasi intelijen lainnya,” kata dia.

(fra/kdf/fra)

[Gambas:Video CNN]

Yogyakarta, CNN Indonesia —

Pihak keluarga menyebut Arya Daru Pangayunan alias ADP (39) sebelum ditemukan meninggal dunia sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk tinggal bersama keluarga di Helsinki, Finlandia.

Daru, sapaan akrab ADP, adalah diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang ditemukan tewas dalam kondisi wajah terlakban di sebuah kos, Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7) lalu.

Meta Bagus, kakak ipar Daru menyebut almarhum beserta istri bersama kedua anaknya akan terbang dan tinggal di Finlandia akhir bulan ini. Ini seiring dengan penempatan almarhum di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Helsinki.

Penempatan Daru di Helsinki disambut bahagia oleh keluarga, karena kedua anak almarhum juga kebetulan sudah lulus sekolah. Sehingga, mereka tak perlu menunggu selesai pendidikan untuk menyusul seperti ketika pengalaman sang ayah di KBRI lain sebelum ini.

“Keluarga ini tuh betul-betul senang banget mau penempatan ke Finlandia. Karena ini baru pertama kali mereka akan berangkat, penempatan itu langsung berempat. Satu keluarga langsung berangkat,” kata Bagus ditemui di kediamannya, Banguntapan, Bantul, DIY, Selasa (15/7).

Bagus bilang, Daru beserta istri, Meta Ayu Puspitranti alias Pita juga sudah menjual semua kendaraan bermotor, termasuk mobil mereka karena hanya akan tak terpakai selama mereka menetap di Finlandia.

Kedua putra putri Daru-Pita juga sudah direncanakan untuk melanjutkan mengenyam pendidikan di sana. Bagus mengatakan, almarhum pun pergi berbelanja kelengkapan sandang di Grand Indonesia (GI) Mall, Senin (7/7) malam atau malam sebelum ia ditemukan meninggal dunia keesokan harinya.

“Karena barang-barangnya kan sudah dipack semua ya, bisa jadi bajunya sudah di dalam koper. Iya untuk keperluan ke Helsinki. Jadi dia masih melengkapi kekurangan-kekurangan baju, dasi, atau apa gitu,” ungkap Bagus.

“Jadi bisa dibilang persiapannya itu sudah hampir 100 persen tinggal berangkat,” sambung Bagus.

Namun sayang, rencana indah keluarga itu pada akhirnya urung terlaksana. Daru ditemukan tak bernyawa dalam kondisi wajah terlakban di sebuah kos, Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Selasa (8/7) pukul 08.30 WIB.

Menurut Bagus, kedua anak Daru belum mencari sekolah lagi untuk meneruskan pendidikan masing-masing di tahun ajaran baru ini, sedangkan Pita nampak ‘sangat amat lelah’. Bagus tak bisa menemukan kata-kata yang pas buat menggambarkan kondisi adiknya itu.

Sementara penyelidikan kasus ini masih bergulir, Bagus meminta publik turut mengawal proses di kepolisian ini.

“Sekarang konsentrasi keluarga ini kan masih recovery ya dari berita shock seperti ini. Dan ini kan juga bukan sesuatu yang ringan bagi kami. Bagi istri dan anak-anak Almarhum, bagi kami kakak-kakaknya, bagi kami orang tuanya. Ini bukan kejadian yang ringan dan ini kami masih berproses juga,” pungkasnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad Daru. Selain itu, barang milik korban juga tidak ada yang hilang.

Berdasarkan olah TKP, polisi menemukan sidik jari korban pada lakban yang menutup wajahnya. Sejauh ini polisi belum menemukan indikasi pembunuhan.

Namun, kepastian terkait penyebab kematian korban masih menunggu hasil autopsi, termasuk hasil pemeriksaan histopatologi, toksikologi hingga patologi.

Kini, penyelidikan kasus tersebut ditangani Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan kesimpulan terkait penyebab kematian korban akan rampung dalam satu pekan.

(dal/kum/dal)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar dua orang saksi perihal dugaan pemerasan dan atau penerimaan gratifikasi di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Dua saksi tersebut ialah Maria Magdalena S dan Nur Nadlifah yang merupakan mantan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan era Hanif Dhakiri.

“Pemeriksaan masih seputar tentang perkara, apakah praktik-praktik dugaan pemerasan juga terjadi pada periode para saksi tersebut menjadi staf ahli,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kantornya, Jakarta, Selasa (15/7) petang.

“Semuanya didalami secara umum,” imbuhnya.

Pada hari ini, KPK seyogianya juga memanggil satu saksi lain atas nama Mafirion selaku Anggota Komisi XIII DPR RI yang juga merupakan mantan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan. Namun, yang bersangkutan mangkir.

“(Yang bersangkutan) meminta penjadwalan ulang karena ada keperluan lain yang tidak bisa ditinggalkan,” ucap Budi.

Saat dikonfirmasi perihal kemungkinan memeriksa Hanif sebagai saksi, Budi menjawab hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik.

“Kita masih akan melihat dulu hasil pemeriksaan hari ini seperti apa. Tentu akan didalami dan nanti dilihat kebutuhan penyidik seperti apa untuk memanggil pihak-pihak untuk kemudian dimintai keterangan berikutnya,” ujarnya.

Kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah terjadi sejak tahun 2012.

Sejak 2019-2024, KPK menemukan jumlah uang yang dikumpulkan mencapai Rp53,7 miliar. Delapan orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka antara lain Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2023 Suhartono.

Kemudian Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2019-2024 yang kemudian diangkat menjadi Dirjen Binapenta & PKK tahun 2024-2025 Haryanto; Direktur PPTKA tahun 2017-2019 Wisnu Pramono.

Selanjutnya Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA tahun 2020-Juli 2024 yang diangkat menjadi Direktur PPTKA 2024-2025 Devi Anggraeni; Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Ditjen Binapenta & PKK tahun 2019-2021 sekaligus PPK PPTKA tahun 2019-2024 dan Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Direktorat PPTKA tahun 2021-2025 Gatot Widiartono.

Lalu Staf pada Direktorat PPTKA pada Ditjen Binapenta & PKK tahun 2019-2024 Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

Para tersangka telah mengembalikan uang diduga hasil tindak pidana sejumlah Rp5,4 miliar ke KPK.

Mereka belum dilakukan penahanan tetapi sudah dilakukan pencegahan ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 4 Juni 2025.

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK sudah menyita total sebelas mobil dan dua sepeda motor. Barang bukti tersebut sudah berada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur.

Selain itu, penyidik juga telah menyita dokumen diduga terkait perkara saat memeriksa Dirjen Binapenta Kemnaker periode 2020-2023 Suhartono pada Senin (2/6).

(fra/ryn/fra)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap alasan penyidik turut memeriksa mantan CEO PT Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Andre Soelistyo dan pemegang saham Melissa Siska Juminto di kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut pemeriksaan terhadap keduanya dilakukan penyidik terkait tugas fungsi serta peranan kedua saksi dalam kasus tersebut.

“Terkait dengan tugas-tugas, fungsi dan peran yang bersangkutan,” ujarnya kepada wartawan di Kejagung, Selasa (15/7).

Harli menjelaskan pemeriksaan juga dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus untuk mendalami kaitan kedua saksi terhadap eks Mendikbud Nadiem Makarim. Termasuk, kata dia, dalam proses pengadaan laptop Chromebook.

“Apakah terkait dengan orang-orang yang dipanggil hari ini dan terkait dengan pengadaan chromebook. Ini yang akan terus digali oleh penyidik,” jelasnya.

Di sisi lain, ia menyebut pemeriksaan terhadap eks CEO dan pemegang saham itu juga berkaitan dengan kegiatan penggeledahan yang telah dilakukan di Kantor GoTo.

“Sebelumnya penyidik sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan, tentu penyidik melihat ada urgensi atau keterkaitan yang bersangkutan,” katanya.

“Maka penyidik memandang perlu untuk melakukan penggalian lebih dalam lagi terkait dengan informasi dan tentu fungsinya kan mengumpulkan bukti-bukti,” imbuhnya.

Sebelumnya Kejagung memeriksa pemilik PT Gojek Indonesia Melissa Siska Juminto di kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022.

Pemeriksaan dilakukan berbarengan dengan eks Chief Executive Officer (CEO) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Andre Sulistyo, pada Senin (14/7) kemarin.

Selain kedua petinggi tersebut, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga memeriksa Senior Division Manager PT Datascript berinisial FHK.

Kejagung telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Mereka antara lain Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2020-2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran.

Kemudian Mulyatsyah selaku Direktur SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2020-2021.

Lalu Jurist Tan selaku staf khususNadiem serta IbrahimArief yang merupakan konsultan mantan Mendikbud Nadiem Makarim periode Maret-September 2020.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) sudah buka suara soal kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek yang turut menyeret nama para mantan petinggi perusahaan, termasuk Nadiem Makarim dan Andre Soelistyo.

“GoTo menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya mendukung penegakan hukum. Kami bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak berwenang,” ujar Direktur Public Affairs & Communications GoTo Ade Mulya, dalam keterangan resmi, Selasa (15/7).

(fra/tfq/fra)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat suara soal peluang menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar mengatakan pihaknya masih perlu mendalami alat bukti tambahan usai memeriksa Nadiem.

“Kenapa tadi NAM (Nadiem Makarim) sudah diperiksa mulai pagi sampai malam, kemudian belum ditetapkan sebagai tersangka. Karena berdasarkan kesimpulan penyidik masih perlu ada pendalaman alat bukti,” kata Qohar dalam konferensi pers di Kejagung, Selasa (15/7) malam.

Qohar memastikan penyidik masih terus mengembangkan kasus dugaan korupsi tersebut. Menurutnya, proses penyidikan tidak berhenti usai pihaknya menetapkan empat orang sebagai tersangka.

“Tidak usah khawatir, beberapa kegiatan atau kasus yang kita tangani tidak berhenti sampai di tahap pertama, tapi ada kedua dan seterusnya. Sabar. Karena bicara hukum, bicara alat bukti. Ketika dua alat bukti cukup pasti akan kami tetapkan sebagai tersangka,” jelasnya.

Dalam kasus ini, Qohar menyebut Nadiem berperan menemui pihak Google untuk membahas Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbud berupa pengadaan TIK.

Hasil pertemuan Nadiem dengan pihak Google kemudian ditindaklanjuti oleh Staf Khusus Nadiem yakni Jurist Tan terkait proses teknis pengadaan TIK di Kemendikbudristek yang berbasis Chromebook dengan sistem operasi Chrome OS.

“NAM dalam rapat zoom meeting memerintahkan pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan menggunakan Chrome OS,” ujarnya.

(fra/tfq/fra)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua orang dekat mantan Mendikbud Nadiem Makarim sebagai tersangka korupsi pengadaan laptop dalam Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022.

Kedua orang dekat Nadiem yang ditetapkan tersangka itu adalah Jurist Tan selaku Staf Khusus serta Ibrahim Arief selaku konsultan teknologi di Kemendikbudristek.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Direktur SD Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih dan Direktur SMP Kemendikbud Mulyatsyah.

“Terhadap keempat orang tersebut berdasarkan alat bukti yang cukup, pada malam hari ini penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar, Selasa (15/7).

Qohar menjelaskan Jurist Tan selaku Staf Khusus membentuk grup WA bernama ‘Mas Menteri Core Team’ dan membahas Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbudristek.

Jurist mewakili Nadiem membahas teknis pengadaan TIK menggunakan Chrome OS dengan Tim Teknis dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan.

Selain itu, Jurist juga menghubungi Ibrahim Arief dan meminta tim teknis untuk membuatkan kontrak kerja sebagai konsultan teknologi.

“Staf Khusus Menteri seharusnya tidak mempunyai kewenangan dalam tahap perencanaan dan pengadaan barang dan jasa terkait dengan Chrome OS,” ujarnya.

Sementara itu, Ibrahim sempat tidak mau menandatangani hasil kajian teknis pertama yang tidak merekomendasikan penggunaan Chrome OS untuk pengadaan TIK di Kemendikbudristek.

Menurut Qohar, Ibrahim beralasan hal itu tidak sesuai dengan arahan Nadiem yang meminta agar pengadaan dilakukan dengan Chrome OS.

“Sehingga dibuatkan kajian yang kedua yang menyebutkan operating system tertentu. Serta diterbitkan buku putih atau review hasil kajian teknis yang sudah menyebutkan operating system tertentu yaitu Chrome OS, dengan panduan pelaksanaan pengadaan TIK,” ujarnya.

Lebih lanjut, Qohar mengatakan empat tersangka ini diduga menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chromebook OS untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi pada tahun anggaran 2020-2022.

Menurutnya, perbuatan para tersangka bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor juncto Pasal 55 KUHP.

“Sehingga merugikan keuangan negara serta tujuan pengadaan TIK untuk siswa sekolah tidak tercapai karena Chromebook OS banyak kelemahan untuk daerah 3T,” ujarnya.

Dalam kasus ini, Nadiem sudah dua kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Terbaru hari ini, Selasa (15/7), Nadiem sembilan jam diperiksa oleh penyidik Kejagung.

Nadiem mengaku berterima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan kepada penyidik di kasus korupsi tersebut.

“Saya baru saja selesai panggilan kedua saya dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada Kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan keterangan terhadap kasus ini,” kata Nadiem.

(fra/tfq/fra)

Jakarta, CNN Indonesia —

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan kerugian negara kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dalam Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022 Kemendikbudristek era Menteri Nadiem Makarim mencapai Rp1,98 triliun.

“Akibat perbuatan tersebut negara mengalami kerugian Rp1,980 triliun,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar, Selasa (15/7) malam.

Qohar menyampaikan penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini.

Mereka antara lain Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2020-2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran.

Kemudian Mulyatsyah selaku Direktur SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Lalu Jurist Tan selaku staf khususNadiem serta IbrahimArief yang merupakan konsultan mantan Mendikbud Nadiem Makarim periode Maret-September 2020.

“Terhadap keempat orang tersebut berdasarkan alat btukti yang cukup penyidik menetapkan sebagai tersangka. Pertama MUL, kedua SW, ketiga IBAM, keempat JS,” ujar Qohar.

Lebih lanjut, Qohar mengatakan para tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chromebook OS untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi pada tahun anggaran 2020-2022.

Menurutnya, perbuatan para tersangka bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor juncto Pasal 55 KUHP.

“Sehingga merugikan keuangan negara serta tujuan pengadaan TIK untuk siswa sekolah tidak tercapai karena Chromebook OS banyak kelemahan untuk daerah 3T,” ujarnya.

Kejagung telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi ini, termasuk mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Nadiem kembali diperiksa sebagai saksi pada hari ini. Ia datang didampingi oleh kuasa hukumnya Hotman Paris Hutape. Nadiem diperiksa sekitar 9 jam.

Nadiem mengaku berterima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan kepada penyidik di kasus korupsi tersebut.

“Saya baru saja selesai panggilan kedua saya dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada Kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan keterangan terhadap kasus ini,” kata Nadiem.

(fra/tfq/fra)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keberatan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) mengatur larangan bepergian ke luar negeri hanya untuk tersangka.

Padahal, KPK dalam melaksanakan tugasnya selama ini bisa mengajukan pencegahan ke luar negeri juga untuk saksi. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-undang KPK.

“Di RKUHAP itu yang bisa dilakukan cekal adalah hanya tersangka, namun KPK berpandangan cekal tentunya tidak hanya dibutuhkan bagi tersangka saja, tapi bisa juga terhadap saksi ataupun pihak-pihak terkait lainnya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kantornya, Jakarta, Selasa (15/7).

Budi menjelaskan keberadaan pihak terkait termasuk saksi di dalam negeri sangat penting dalam proses penyidikan termasuk untuk kepentingan pemeriksaan.

“Esensi dari cekal itu adalah kebutuhan atau keberadaan dari yang bersangkutan untuk tetap di dalam negeri sehingga ketika dilakukan proses-proses penyidikan dapat dilakukan lebih efektif. Misalnya dilakukan pemanggilan untuk pemeriksaan itu bisa segera dilakukan sehingga prosesnya itu juga bisa menjadi lebih cepat, efektif dan tentu itu baik untuk semua,” kata dia.

Budi menambahkan saat ini KPK tengah melakukan kajian mendalam terhadap draf RKUHAP. Setelahnya, lanjut dia, KPK akan menyerahkan hasil kajian untuk menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan DPR.

“KPK nanti akan memberikan masukan dari hasil kajian yang sudah dilakukan, termasuk pengayaan dari para pakar hukum yang sudah diundang oleh KPK,” imbuhnya.

Bagian Kesembilan Draf RKUHAP mengatur mengenai larangan bagi tersangka untuk ke luar wilayah RI, tepatnya di Pasal 133. Terdapat tiga ayat yang diatur mengenai pelarangan ke luar negeri bagi tersangka. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sementara itu, dalam Undang-undang KPK dijelaskan bahwa lembaga antirasuah berwenang memerintahkan instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.

Sebelum ini, KPK sudah menyampaikan dua poin keberatan dalam RKUHAP yang hingga kini masih berproses di DPR. Yakni perihal penyelidikan dan penyadapan.

“Penyadapan misalnya, dalam RUU KUHAP disebutkan penyadapan dimulai pada saat penyidikan dan melalui izin pengadilan daerah setempat ya. Namun, penyadapan yang dilakukan oleh KPK selama ini telah dimulai sejak tahap penyelidikan, dan tanpa izin pengadilan negeri atau pengadilan tinggi di daerah setempat,” terang Budi.

Budi menyebut RKUHAP yang sudah disepakati DPR dan pemerintah itu juga mereduksi kewenangan penyelidik.

“Penyelidik dalam RUU KUHAP itu hanya berwenang untuk mencari peristiwa tindak pidananya, sedangkan penyelidik di KPK bahkan sampai mencari sekurang-kurangnya dua alat bukti,” lanjut dia.

(ryn/dal)

[Gambas:Video CNN]

Cianjur, CNN Indonesia —

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Cianjur, Jawa Barat, pada Selasa (15/7), digelar dengan melibatkan aparat TNI dan Polri. 

Para tentara dan polisi memasuki sekolah-sekolah dari tingkat SD, madrasah, hingga sekolah menengah pertama (SMP). 

Polisi dan tentara memasuki sekolah hingga ke ruang kelas. Mereka memberikan materi kebangsaan kepada siswa baru, bertujuan untuk memupuk kedisiplinan dan nasionalisme.

Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Ats-Tsuur Ayi Ruslan Majani menuturkan pelibatan TNI-Polri mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

“Kita melibatkan TNI-Polri tujuannya agar siswa lebih disiplin. Kami ingin pelaksanaan MPLS ini menjadi pondasi dalam membentuk siswa yang berintegritas, memiliki kecintaan terhadap negara,” ujar Ayi.

MPLS di Tsanawiyah Ats-Tsuur digelar selama tiga hari dari 14 sampai 16 Juli. Selama tiga hari kegiatan MPLS, siswa diberikan berbagai materi dan perkenalan lingkungan serta karakter.

Ayi berharap MPLS tahun ini dapat menjadi pondasi penting bagi siswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. 

Pelaksanaan MPLS tahun ini mengacu pada pedoman teknis Kementerian Pendidikan, diselaraskan dengan visi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang menekankan pentingnya pendidikan karakter sejak usia sekolah. Program pendidikan karakter di Jabar dikenal dengan nama Gapura Pancawaluya.

Sekolah-sekolah lain di Jabar juga menggelar MPLS dengan melibatkan aparat dari TNI dan Polri. 

Pada Kamis pekan lalu Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengatakan MPLS melibatkan anggota TNI/Polri sekitar 2 sampai 3 orang itu untuk mendampingi selama lima hari ospek. Tujuannya untuk memberikan pendidikan karakter.

Selama lima hari mendampingi, Herman mengatakan para anggota TNI/Polri ini akan turut menyampaikan materi kebangsaan dan bela negara. Namun dia menegaskan pemberian materi ini tak bersifat militeristik.

“Kita kolaborasi dengan TNI. Jadi bukan militeristik, karena materinya materi bela negara, materi wawasan kebangsaan agar mereka punya tekad untuk menjemput masa depan,” kata Herman di Gedung Disdik Jabar.

Dengan pelibatan TNI/Polri, kata dia, MPLS tidak hanya jadi kesempatan adaptasi lingkungan sekolah semata bagi para siswa, namun juga mencetak generasi muda unggul sesuai visi Panca Waluya.

“Jiwa kebangsaan akan muncul dan mereka akan satu tekad untuk jadi generasi Panca Waluya, generasi cageur, bageur, bener, pinter dan singer,” ujarnya.

Pelibatan TNI dan Polri selama MPLS juga terjadi di luar Jabar, termasuk di sekolah rakyat yang dinisiasi oleh pemerintah dan resmi berjalan 14 Juli kemarin.

MPLS bagi 100 murid Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang, NTT dimulai Senin (14/7).

Pembukaan MPLS tersebut diikuti 100 murid Sekolah Rakyat Menengah 19 Kupang, dimulai dengan materi pembentukan kedisiplinan para siswa lewat materi yang disampaikan TNI dan Polri

Kepala Sekolah Rakyat Menengah 19 Felipina Agustina Kale mengatakan materi disiplin ini bukan hanya diikuti 100 siswa sekolah rakyat tapi juga guru-guru atau tenaga pengajar.

“Waktunya (untuk pembentukan disiplin) hanya dua jam yakni jam 8 sampai jam 10 pagi dan akan berlangsung selama tiga hari,” jelas Felipina di Kompleks Sentra Efata, kemarin.

Hal serupa juga terjadi di Padang, Sumatera Barat. Sebanyak 150 pelajar Sekolah Rakyat tingkat SMP di Kota Padang menjalani MPLS yang dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kementerian Sosial setempat, Selasa kemarin.

Kepala BBPPKS Nuryadi mengatakan implementasi Sekolah Rakyat akan mengacu kepada kurikulum nasional. Namun, yang membedakannya dengan sekolah umum yakni penguatan pendidikan karakter karena sekolah mengusung konsep boarding school.

“Untuk penguatan karakter, kita bekerja sama dengan unsur TNI agar anak didik memiliki jiwa korsa dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Respons Kemendikdasmen

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat merespons maraknya pelibatan TNI dan Polri dalam MPLS.

Dia meminta dengan tegas seluruh pemerintah provinsi untuk mematuhi pedoman pelaksanaan MPLS Ramah yang telah disusun oleh pihaknya.

Wamendikdasmen Atip usai meninjau pelaksanaan hari pertama MPLS Ramah di SDN Utan Kayu Selatan 05 Jakarta Timur pada Senin menyampaikan, pernyataan tersebut guna merespons pertanyaan media terkait pelibatan instansi TNI dan Polri dalam pelaksanaan MPLS Ramah tahun ajaran 2025/2026 di Provinsi Jawa Barat.

“Ya, di pedoman itu sudah jelas, di sana kan hanya ada tiga pihak yang terlibat, panitia MPLS atau sekolah, kemudian dinas dan kami Kemendikdasmen, itu saja. Jadi ikuti pedoman, ikuti pedoman ya, pedoman itu untuk dipedomani,” tegasnya.

(gas/eli/antara/wis)

[Gambas:Video CNN]

Pasuruan, CNN Indonesia —

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut sejumlah sektor industri Indonesia terancam dampak serius oleh kebijakan Presiden AS Donald Trump tentang tarif 32 persen impor produk RI.

“Bentar lagi Indonesia itu kena tarif 32 persen ke Amerika. Yang paling kena terancam ini industri sepatu, alas kaki, garmen itu sudah enggak kuat lagi,” kata Cak Imin, saat berpidato di acara Halaqoh Kiai dan Alim Ulama Nusantara di Ponpes Al Yasini di Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (15/7).

Ia menjelaskan bahwa situasi ekonomi global saat ini sedang tidak stabil dan penuh tekanan. Hal itu pula yang menurutnya menjadi alasan Presiden Prabowo Subianto aktif melakukan kunjungan ke berbagai negara belakangan ini.

“Nah, Pak Prabowo hari ini sudah tiga minggu lebih di luar negeri. Karena dunia lagi nggak baik-baik saja. Keliling semua negara Eropa, negara Barat karena semua lagi nggak baik-baik saja,” ujarnya.

Cak Imin menilai bahwa tren perang dagang global, termasuk kebijakan terid Trump, harus direspons serius oleh Indonesia dengan membangun strategi ekonomi baru yang lebih mandiri.

“Ada cowboy yang namanya Donald Trump itu. Yang betul-betul sekarang ekonominya dalam posisi yang perang dagang yang luar biasa yang berdampak pada kita,” ucapnya.

Menurutnya, satu-satunya pilihan yang dimiliki Indonesia adalah membangun kekuatan ekonomi dari dalam negeri dengan mengedepankan kemandirian.

Ia juga menyoroti peran penting pesantren dalam strategi pembangunan nasional yang lebih mandiri dan berbasis nilai-nilai serta ilmu pengetahuan.

(frd/asa)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Mantan Mendikbud Nadiem Makarim rampung diperiksa penyidik di kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022, pada Selasa (15/7).

Pantauan CNNIndonesia.com, Nadiem keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung) pada pukul 18.07 WIB atau sekitar 9 jam lamanya sejak hadir pukul 09.00 WIB.

Kepada awak media, Nadiem mengaku berterima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan kepada penyidik di kasus korupsi tersebut.

“Saya baru saja selesai panggilan kedua saya dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada Kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan keterangan terhadap kasus ini,” jelasnya.

Kendati demikian, ia enggan menjawab seluruh pertanyaan yang dilayangkan oleh awak media. Ia hanya meminta izin untuk kembali pulang dan memilih langsung masuk ke mobil.

“Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, izinkan saya kembali ke keluarga saya,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut salah satu materi yang didalami penyidik berkaitan dengan hasil penggeledahan di Kantor GoTo pada Selasa (8/7) pekan lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti.

“Semua materi terkait apa yang sudah diperoleh penyidik selama ini baik berdasarkan dokumen, berdasarkan hasil penggeledahan dan penyitaan, maupun dari barang bukti elektronik,” kata Harli kepada wartawan, Senin (14/7).

“Semua itu akan menjadi bahan konfirmasi, bahan pemeriksaan kepada yang bersangkutan bahkan kepada pihak manapun misalnya jika itu terkait dengan perannya,” imbuhnya.

Dalam kasus ini, Kejagung tengah mengusut dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Harli menyebut dalam kasus ini penyidik menemukan indikasi adanya pemufakatan jahat melalui pengarahan khusus agar tim teknis membuat kajian pengadaan alat TIK berupa laptop dengan dalih teknologi pendidikan.

Melalui kajian itu dibuat skenario seolah-olah dibutuhkan penggunaan laptop dengan basis sistem Chrome yakni Chromebook. Padahal hasil uji coba yang dilakukan pada tahun 2019 telah menunjukkan bahwa penggunaan 1.000 unit Chromebook tidak efektif untuk sarana pembelajaran.

(tfq/wis)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Satgas Pangan Polri kembali memeriksa 25 pemilik merek beras kemasan 5 kilogram terkait kasus pelanggaran mutu dan takaran beras alias oplosan.

Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf menyebut 25 produsen itu diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Gedung Bareskrim Polri, Selasa (15/7) hari ini.

“Mulai hari ini penyidik Satgas Pangan Polri melakukan pemeriksaan terhadap 25 pemilik merek beras kemasan kilogram lainnya,” ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat.

Kendati demikian, ia tidak memerinci lebih lanjut ihwal 25 produsen merek beras kemasan 5 kg yang diperiksa itu. Ia hanya mengatakan sebelumnya Satgas Pangan Polri telah memeriksa 6 PT dan 8 merek beras kemasan 5 kg dengan total saksi yang diperiksa 22 orang.

“Pemeriksaan tersebut untuk pendalaman, ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum atas dugaan penjualan beras dalam kemasan yang tidak sesuai komposisi yang tertera pada kemasannya,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Satgas Pangan Polri menemukan praktik pengoplosan 212 merek beras.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan dalam pengoplosan itu, beras yang dijual dengan harga premium, ternyata isinya dicampur dengan beras medium alias tidak sesuai standar mutu beras premium.

“Sangat kami sayangkan, sejumlah perusahaan besar justru terindikasi tidak mematuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Masyarakat membeli beras premium dengan harapan kualitasnya sesuai standar, tetapi kenyataannya tidak demikian. Kalau diibaratkan, ini seperti membeli emas 24 karat namun yang diterima ternyata hanya emas 18 karat,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Senin (14/7).

Amran mengatakan sesuai standar mutu beras yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020, beras premium berkadar air maksimal 14 persen, butir kepala minimal 85 persen, dan butir patah maksimal 14,5 persen.

(tfq/wis)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Mantan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan era Hanif Dhakiri, Maria Magdalena S, bungkam setelah diperiksa KPK selama kurang lebih empat jam.

Maria hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan dan atau penerimaan gratifikasi di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun 2020-2023.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Maria selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 14.04 WIB. Adapun dia diperiksa penyidik pada pukul 10.04 WIB.

Maria hanya diam, tidak memberikan komentar mengenai pemeriksaannya tersebut. Dia hanya fokus berjalan meninggalkan kantor lembaga antirasuah.

Belum ada penjelasan dari KPK mengenai pemeriksaan Maria.

Pada hari ini, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menuturkan penyidik memanggil tiga orang saksi untuk menjalani pemeriksaan. Selain Maria, ada Nur Nadlifah dan Mafirion yang juga merupakan mantan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan. Nur menghadiri pemeriksaan, sedangkan Mafirion tidak ada konfirmasi

KPK mengungkapkan dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait TKA sudah terjadi sejak tahun 2012. Adapun sejak 2019-2024, KPK menemukan jumlah uang yang dikumpulkan mencapai Rp53,7 miliar.

Dalam kasus ini, delapan orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yakni Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2023 Suhartono.

Kemudian Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2019-2024 yang kemudian diangkat menjadi Dirjen Binapenta & PKK tahun 2024-2025 Haryanto; Direktur PPTKA tahun 2017-2019 Wisnu Pramono.

Selanjutnya Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA tahun 2020-Juli 2024 yang diangkat menjadi Direktur PPTKA 2024-2025 Devi Anggraeni; Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Ditjen Binapenta & PKK tahun 2019-2021 sekaligus PPK PPTKA tahun 2019-2024 dan Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Direktorat PPTKA tahun 2021-2025 Gatot Widiartono

Lalu Staf pada Direktorat PPTKA pada Ditjen Binapenta & PKK tahun 2019-2024 Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

Para tersangka telah mengembalikan uang diduga hasil tindak pidana sejumlah Rp5,4 miliar ke KPK. Mereka belum dilakukan penahanan tetapi sudah dilakukan pencegahan ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 4 Juni 2025.

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK sudah menyita total sebelas mobil dan dua sepeda motor. Barang bukti tersebut sudah berada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur.

Selain itu, penyidik juga telah menyita dokumen diduga terkait perkara saat memeriksa Dirjen Binapenta Kemnaker periode 2020-2023 Suhartono pada Senin (2/6).

(ryn/dal)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Kejaksaan Agung (Kejagung) menjemput paksa Ibrahim Arief yang merupakan konsultan dari mantan Mendikbud Nadiem Makarim periode Maret-September 2020.

Pantauan CNNIndonesia.com Ibrahim yang mengenakan baju berwarna hitam turun dari mobil Kejagung sekitar pukul 14.35 WIB. Ia tampak digiring penyidik Kejagung memasuki Gedung Bundar Kejagung.

Terpisah, kuasa hukum Ibrahim, Indra Haposan Sihombing membenarkan upaya jemput paksa penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus terhadap kliennya.

Ibrahim kembali diperiksa penyidik yang ketiga kalinya di kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022 oleh Kejagung.

“Iya benar dijemput (paksa),” ujarnya kepada wartawan di Gedung Bundar Kejagung, Selasa (15/7).

Pada Selasa ini penyidik juga tengah memeriksa Nadiem untuk yang kedua kalinya di kasus tersebut. Nadiem tiba di Gedung Bundar Kejagung sekitar pukul 08.58 WIB, didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut salah satu materi yang didalami penyidik berkaitan dengan hasil penggeledahan di Kantor GoTo pada Selasa (8/7) pekan lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti.

“Semua materi terkait apa yang sudah diperoleh penyidik selama ini baik berdasarkan dokumen, berdasarkan hasil penggeledahan dan penyitaan, maupun dari barang bukti elektronik,” kata Harli kepada wartawan, Senin (14/7).

“Semua itu akan menjadi bahan konfirmasi, bahan pemeriksaan kepada yang bersangkutan bahkan kepada pihak manapun misalnya jika itu terkait dengan perannya,” imbuhnya.

Dalam kasus ini, Kejagung tengah mengusut dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Harli menyebut dalam kasus ini penyidik menemukan indikasi adanya pemufakatan jahat melalui pengarahan khusus agar tim teknis membuat kajian pengadaan alat TIK berupa laptop dengan dalih teknologi pendidikan.

Melalui kajian itu dibuat skenario seolah-olah dibutuhkan penggunaan laptop dengan basis sistem Chrome yakni Chromebook. Padahal hasil uji coba yang dilakukan pada tahun 2019 telah menunjukkan bahwa penggunaan 1.000 unit Chromebook tidak efektif untuk sarana pembelajaran.

(tfq/wis)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Fraksi PKS di DPR kembali melakukan perombakan terhadap jajaran anggotanya di alat kelengkapan dewan (AKD). Kini, mereka menunjuk Adang Daradjatun sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menggantikan Aboe Bakar Al-Habsy.

Rapat pergantian dipimpin Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad di ruang MKD DPR, Selasa (15/7).

“Dengan ini kami selaku pimpinan dewan menetapkan saudara Adang Daradjatun nomor anggota 451 dari Fraksi PKS menjadi Wakil Ketua MKD DPR RI menggantikan saudara Habib Aboe Bakar Al-Habsy nomor anggota 482,” kata Cucun.

PKS sebelumnya telah mengganti perwakilannya di jajaran pimpinan Komisi I DPR, dengan menunjuk Sukamta menggantikan Ahmad Heryawan.

Sebagai gantinya, Ahmad Heryawan alias Aher mendapat tugas baru sebagai Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM). Dia menggantikan posisi istrinya, Netty Prasetiyani Heryawan.

Sejumlah perombakan itu dilakukan tak lama setelah Musyawarah Majelis Syuro penetapan struktur baru kepengurusan di jajaran tingkat pusat.

Lewat forum itu, PKS telah menetapkan Muzammil Yusuf sebagai presiden baru dan Sohibul Iman sebagai Ketua Majelis Syuro.

(thr/wis)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Seorang pria berinisial MR (21) tewas usai ditemukan dengan kondisi bersimbah darah dan luka tusuk di trotoar Jalan Jembatan Tanah Tinggi, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (14/7) sekitar pukul 23.30 WIB.

Penemuan korban bermula saat saksi S sedang berjalan kaki dari Jalan Jembatan Tinggi menuju ke sebuah warnet di sekitar Gedung Hijau Tanah Abang.

“Saat itu saksi melihat korban berlari mengarah jembatan sambil korban teriak ‘tolong-tolong saya ditusuk’ sehingga saksi berbalik ternyata korban sudah tersungkur di atas trotoar,” kata Kapolsek Tanah Abang Kompol Haris Akhmad Basuki saat dikonfirmasi, Selasa (15/7).

Di saat itu, kebetulan nenek korban sedang berada di atas jembatan dan melihat peristiwa tersebut. Tak berselang lama, korban langsung dilarikan ke RS Tarakan.

Namun, setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan oleh petugas medis, korban dinyatakan sudah tidak bernyawa.

“Korban datang sudah tidak bernyawa dikarenakan kehabisan darah akibat adanya luka terbuka di bagian punggung sisi kanan,” ucap Haris.

Disampaikan Haris, saat ini pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut. Kata dia, jasad korban kini juga telah dibawa ke RSCM untuk dilakukan proses autopsi.

“Melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk pengungkapan kasus,” ujarnya.

(dis/dal)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Gunung Semeru erupsi dengan letusan kolom abu mencapai 1200 meter atau 1,2 kilometer di atas kawah, Selasa (15/7) pagi.

Erupsi Gunung yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa timur, terjadi pada pukul 07.15 WIB.

Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan.

Status Gunung Semeru hingga kini masih level 2 atau waspada.

“Telah terjadi erupsi Gunung Semeru dengan ketinggian 1.200 meter. status masih level 2 atau waspada,” ujar Kepala Pos Pengamatan gunung Semeru Liswanto seperti dikutip dari detikJatim.

Petugas mengimbau agar masyarakat tidak melakukan aktivitas di radius 13 kilometer dari puncak dan 500 meter dari sepadan sungai Besuk Koboan sepanjang 17 kilometer.

Selain itu, masyarakat diimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru.

Baca berita lengkapnya di sini.

(kid/ugo)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Koalisi masyarakat sipil menyampaikan sederet catatan kritis terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah.

Sejumlah organisasi sipil menilai materi RKUHAP sejauh ini berpotensi melegitimasi praktik kesewenang-wenangan aparat, melemahkan peran advokat, hingga mengancam perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Selain memprotes keterbukaan hingga kilatnya waktu pembahasan RKUHAP, dari catatan YLBHI bersama koalisi masyarakat sipil untuk pembaruan KUHAP terhadap pembahasan RKUHAP menemukan setidaknya 11 persoalan krusial.

Berikut sederet catatan kritis RKUHAP yang menjadi sorotan koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas sejumlah individu dan organisasi sipil yang dikutip dari laman YLBHI dan KontraS, serta dalam diskusi di platform X pada akhir pekan lalu.

1. Polri jadi makin superpower

Polri jadi makin superpower dalam proses penyidikan membawahi Penyidik non-Polri dikecualikan hanya untuk KPK, Kejaksaan, dan TNI. Penyidik Polri menjadi Penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Syarat kepangkatan, pendidikan, dan sertifikasi akan diatur dengan peraturan (Pasal 6 s/d 8 jo Pasal 20);

Hal tersebut dinilai berpotensi berbahaya di tengah tingginya catatan kekerasan oleh aparat, terutama kepolisian.

“Kita kemarin juga lihat Polri bisa atur rapat anggaran DPR minta anggaran tambahan dana 60 lebih triliun di saat peningkatan kerusakan mereka. Berdasarkan laporan KontraS, setidaknya dalam satu tahun terakhir ada 602 kekerasan yang dilakukan Polri bahkan ada 10 orang setidaknya meninggal dunia. Apakah kita mau menyepakati bahwa penyusunan KUHAP yang banyak mengatur kewenangan polisi itu akan berjalan di situasi Polri seperti hari ini?” ujar perwakilan KontraS dalam diskusi di platform X pada Minggu (13/7).

Wakil Ketua YLBHI Arif Maulana juga menyebut draf ini tidak jauh berbeda dengan RUU Polri yang sempat muncul pertengahan 2024.

“Kalau dibaca, ini tidak jauh dengan RUU Polri yg sempat muncul di pertengahan 2024. Misalnya, jadi penyidik utama, kewenangan penyadapan, dan sebagainya, itu ternyata masuk ke RUU KUHAP,” sambung Arif dalam kesempatan yang sama.

2. Ruang bagi TNI jadi penyidik tindak pidana umum

Koalisi juga mengkritisi ruang yang diberikan kepada TNI semua matra bisa menjadi penyidik tindak pidana. (Pasal 7 Ayat (5), Pasal 87 Ayat (4), Pasal 92 Ayat (4)). Mengutip dari laman YLBHI, hal itu membuka ruang bagi TNI untuk menjadi Penyidik dalam Tindak Pidana Umum.

3. Penangkapan dan penahanan oleh polisi

Mereka juga mengkritisi polisi bisa melakukan penangkapan sampai dengan 7 hari. Pasal ini berbahaya karena bertentangan dengan standar HAM internasional dan lebih buruk dari KUHAP lama yang membatasi waktu penangkapan maksimal 1×24 jam.

Polisi bisa melakukan penahanan kapan saja tanpa izin Pengadilan dengan dalih mendesak. Makna mendesak diserahkan kepada Penyidik.

Alasan penahanan dipermudah. Jika dianggap tidak bekerjasama dalam pemeriksaan atau dianggap memberikan informasi tidak sesuai fakta dapat ditahan oleh Penyidik. (Pasal 93 Ayat (5)).

Pasal itu pun membuka ruang penahanan terhadap tersangka yang dianggap tidak kooperatif, tanpa kejelasan definisi. Durasi penahanan juga diperpanjang. Indonesia Judicial Research Society (IJRS) mengkritisi ketidakjelasan frasa ‘tidak bekerjasama’ dalam pasal tersebut.

“Tersangka bisa ditahan ketika dia tidak mau bekerjasama dengan penegak hukum. Enggak jelas maksud bekerjasama ini apa, bukankah tersangka terdakwa memiliki hak ingkar?” ujar perwakilan IJRS dalam diskusi di platform X akhir pekan lalu.

Lebih lanjut, dalam diskusi yang sama, LBH Jakarta menyoroti logika penambahan masa penahanan bagi tersangka yang sakit.

“Penahanan ini ditambah durasinya, 2 kali 30 hari dengan 2 alternatif alasan, tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat dengan surat keterangan dokter atau ancaman pidana di atas 9 tahun. Bagi kami, orang yang menderita gangguan fisik atau kondisi mental yang berat ya dirawat di RS, diobati, bukan ditahan atau penambahan penahanan,” tegas perwakilan LBH Jakarta.

4. Penggeledahan dan penyitaan sewenang-wenang

Penggeledahan sewenang-wenang dilegitimasi. Penggeledahan bisa dilakukan tanpa izin Pengadilan jika dalam keadaan mendesak dan bukan hanya pada benda yang terkait dengan tindak pidana. Makna mendesak diserahkan kepada penilaian subyektif Penyidik. (Pasal 105 jo Pasal 106);

Penyitaan sewenang-wenang dilegitimasi. Penyitaan bisa dilakukan tanpa izin pengadilan jika dalam keadaan mendesak. Makna mendesak diserahkan kepada penilaian subyektif Penyidik. (Pasal 112 Ayat (3)).

5. Risiko abaikan pengaduan atau laporan warga

Koalisi juga memandang potensi risiko pengaduan atau laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti berpotensi terus menumpuk karena tidak tersedia mekanisme penyelesaian yang jelas dan independen.

Jika Penyidik mengabaikan laporan, masyarakat hanya diarahkan untuk mengadu kepada atasan Penyidik atau pejabat pengawas penyidikan – itupun baru bisa dilakukan setelah 14 hari. Mekanisme ini sepenuhnya berada di lingkup internal kepolisian, yang selama ini terbukti gagal menangani pelanggaran, terutama jika pelakunya adalah anggota kepolisian itu sendiri.

6. Tak akomodasi bantuan hukum untuk semua orang

Keadilan untuk semua hanya akan jadi jargon karena bantuan hukum tidak untuk semua orang, hanya untuk tersangka yang tidak mampu atau tidak mempunyai advokat sendiri yang diancam pidana kurang dari 5 tahun. Sedangkan bantuan hukum untuk kelompok rentan tidak diakomodasi.

Hak untuk memilih kuasa hukum sendiri dihapus dalam draf KUHAP baru. Jika tersangka tidak mampu atau tidak punya kuasa hukum, justru Penyidik yang akan menunjuk pengacara – bukan si tersangka yang memilih. Ini membuka ruang praktik kuasa hukum formalitas atau pocket lawyer, yang hanya jadi pelengkap tanpa membela kepentingan hukum tersangka. (Pasal 145 ayat (1)).

LBH Jakarta menilai ini sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab negara.

“Kalau bantuan hukum sama dengan pro bono advokat, artinya negara lari dari tanggung jawab. Advokat sebagai entitas mandiri justru dibebankan kewajiban baginya untuk memberikan dampingan hukum, padahal harusnya negara juga hadir, dalam konteks memberikan fasilitas memadai, anggaran proporsional untuk bantuan hukum,” tegas LBH Jakarta dalam diskusi di platform X akhir pekan lalu.

7. Melemahkan advokat

Koalisi menilai klaim penguatan advokat oleh pemerintah tidak berdasar. Pasal 36, misalnya, membuat advokat harus memanggil sendiri saksi yang meringankan klien mereka. IJRS dalam diskusi koalisi sipil di platform X akhir pekan lalu menyebut ini justru memperlemah peran advokat.

“Coba cek pembahasan kemarin, ketika tersangka dan advokatnya membutuhkan saksi yang bisa meringankan dia supaya bisa diperiksa penyidik, pemanggilannya tidak dilakukan penyidik, tapi oleh advokat itu sendiri. Advokat harus kerja keras untuk memanggil saksi-saksi, itu di Pasal 36. Ini memperlemah advokat sebenarnya,” ujar perwakilan IJRS dalam diskusi iut.

Senada, YLBHI juga tidak melihat adanya penguatan advokat dalam RUU KUHAP seperti yang terus diklaim oleh DPR dan pemerintah.

“Penguatan advokat menurut mereka yang kami lihat secara kasar, perlindungan advokat dari kriminalisasi atau impunitas advokat, tapi ini kan bukan hal baru. Impunitas advokat telah diatur dalam berbagai aturan perundang undangan sehingga KUHAP punya kewajiban menguatkan. Tapi kebaruan apa yang ada, dalam konteks lain misalnya, enggak ada kebaruan terkait free trial discovery rights, hak advokat mengakses berkas perkara, bukti, dokumen peradilan berimbang, menyanggah bukti yang dihadirkan negara, itu kan enggak ada. Dalam konteks ini penguatan apa yang terjadi? Klaim penguatan advokat kami pikir tidak bisa dikatakan penguatan karena ngga ada kebaruan,” tegas Arif.

8. Penyadapan

Ada bahaya penyadapan sewenang-wenang. Poin ini diatur dalam Pasal 124 yang bilang bahwa Penyidik dapat menyadap tanpa izin pengadilan dengan alasan mendesak yang salah satu indikatornya adalah situasi berdasarkan penilaian subjektif Penyidik.

Dalam diskusi di platform X akhir pekan lalu, BEM FH UI mengkritisi tumpang tindih regulasi penyadapan.

“Dalam pembahasan daftar inventaris masalah (DIM), DPR dan pemerintah sepakat untuk membiarkan pelaporan soal penyadapan berserakan di perundang-undangan. Padahal MK dalam putusan nomor 5 tahun 2010 sudah pernah memerintahkan adanya sinkronisasi peraturan mengenai penyadapan dalam suatu undang undang,” demikian pernyataan mereka.

9 Partisipasi publik tidak bermakna 

YLBHI dan IJRS menilai proses partisipasi publik dalam penyusunan RUU KUHAP hanya formalitas dan tidak mencerminkan dialog substantif.

“Partisipasi bermakna tidak boleh hanya dimaknai diundang, didengar, sudah. Tapi masukannya tidak dipertimbangkan dan diberikan penjelasan bagaimana mereka mempertimbangkan masukan itu,” kata Arif mewakili YLBHI.

Baca halaman selanjutnya

---

Jakarta, CNN Indonesia —

Pilkada ulang di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan diikuti lima pasangan calon yang sebelumnya hanya diikuti calon tunggal.

Ketua KPU, Mochammad Afifuddin mengatakan pilkada ulang di Kabupaten Bangka akan digelar pada 27 Agustus, bersamaan dengan pilkada ulang di Kota Pangkal Pinang.

“Jumlah bakal pasangan calon yang mendaftar pada bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bangka, ada sebanyak lima pasangan calon,” kata Afif di Rapat Persiapan Pilkada Ulang Komisi II DPR, Senin (14/7).

“Dulunya enggak ada. Cuma calon tunggal, sekarang malah lima,” imbuh dia.

Namun, jumlah tersebut saat ini masih berstatus bakal calon. Afif menyebut para bakal pasangan calon itu akan ditetapkan pada 22 Juli mendatang berdasarkan jadwal tahapan pilkada.

Lima bakal pasangan calon itu, masing-masing yakni Andi Kusuma dan Budiyono yang didukung dan diusung sembilan partai, antara lain Hanura, PSI, hingga Partai Buruh. Lalu, Ferry Insani dan Syahbudin yang didukung Gerindra dan PDIP.

Ketiga, ada Rato Rusdiyanto dan Ramadian yang didukung NasDem dan Golkar. Keempat, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli didukung PKS dan PPP. Dan terakhir, Naziarto dan Usnen yang didukung PAN dan Partai Demokrat.

Berdasarkan aturan, setiap calon harus memenuhi dua syarat dukungan. Selain 10 persen dukungan 10 persen suara sah partai hasil pemilu 2024, setiap pasangan calon juga harus mendapat dukungan dari 10 persen dari daftar pemilih tetap (DPT).

“Pasangan calon yang mendaftar harus memenuhi syarat 10 persen dari DPT pilkada 23.793 dukungan, dengan sebaran 5 kecamatan,” kata Afif.

Pada Pilkada serentak 2024, Pilkada Bangka hanya diikuti calon tunggal yakni Mulkan dan Ramadian melawan kotak kosong. Mereka didukung sembilan partai koalisi, mulai dari PDIP, Gerindra, NasDem, Demokrat, Golkar, PPP, PKS, PKB, hingga Perindo.

Namun, sama halnya dengan Kota Pangkal Pinang, calon tunggal di dua wilayah itu dimenangkan kotak kosong, namun kurang dari 50 persen. Walhasil, MK memutuskan dua wilayah itu harus digelar pilkada ulang.

(thr/isn)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Bob Sitepu memprotes penunjukan Agus Fatoni sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua yang baru menggantikan Mayjen TNI (Purn) Ramses Aburaksa Limbong pada Senin (7/7).

Protes itu disampaikan Bob dalam rapat Komisi II DPR yang turut dihadiri Wakil Menteri dalam Negeri, Ribka Haluk, Senin (14/7).

Rapat membahas persiapan pemilihan suara ulang (PSU) Pilkada di Papua.

Bob dalam rapat terutama mempermasalahkan penunjukan itu dilakukan hanya sekitar sebulan sebelum pelaksanaan PSU.

“Berapa kali udah jadi PJ. Ini banyak dirjen-dirjen di sini, apakah memang kelebihan Pak Fatoni ini apa Bu, sehingga terakhir ditaruh lagi di Papua. Sedangkan pemilu, pilkada ini tinggal sebulan lagi ya bu, Agustus di Papua,” kata Bob.

Politikus PDIP itu mengaku tak ingin menaruh curiga dengan pergantian tersebut. Namun, penunjukan Fatoni menimbulkan pertanyaan, apalagi dilakukan sebulan sebelum PSU Pilkada di Papua.

Bob berharap pilkada ulang pada Agustus mendatang di Papua, dan beberapa daerah lain berjalan dengan lancar. Dan semua pasangan calon siap untuk menang maupun kalah.

Namun, hal itu harus dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintah.

“Kalau kita mau netral, kalau kita mau betul-betul pilkada ini berjalan dengan lancar dan tidak unsur kecurigaan, tolong biarkan aja PJ gubernur yang lalu melaksanakan pilkada,” kata Bob.

Merespons itu, Ribka menegaskan penunjukan Fatoni tanpa intervensi dari pihak mana pun. Menurut dia, penunjukan itu murni karena kebutuhan daerah.

Ribka menyebut, Fatoni hingga kini telah empat kali menjadi Penjabat. Selain itu, dia bilang kemampuan Fatoni di bidang keuangan dibutuhkan untuk mengatasi masalah keuangan di Papua menjelang pilkada.

“Memang diminta dari langsung dari sana supaya memperbaiki keuangan daerah di sana. Pak Fatoni adalah salah satu orang yang diantarkan dari Kemendagri, punya spesialis khusus bagaimana bisa menilai, mengevaluasi dukungan keuangan bagi penyelenggara pemerintah daerah,” kata Ribka.

Meski begitu, Bob tak terima penjelasan Ribka. Dia menilai, selain Papua, toh ada beberapa daerah otonomi lain yang memiliki masalah yang sama, namun tak mendapat pendampingan khusus dari Kemendagri.

“Saya berharap, saya enggak curiga, saya berharap jangan tadi kalau memang ini masalah keuangan, waktu jauh hari bisa dibahas. Kenapa hari ini itu diturunkan sebulan lagi pemilu,” kata dia.

Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik Agus Fatoni sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua menggantikan Mayjen TNI (Purn) Ramses Aburaksa Limbong, Senin (7/7).

Pengangkatan Agus Fatoni didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 65/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat (Pj) Gubernur Papua.

Sebelum resmi dilantik, Agus Fatoni menjabat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Dia juga pernah ditugasi sebagai Pj Gubernur di Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Dengan rekam jejak tersebut, ia mencatat sejarah sebagai pejabat pertama yang menjabat Pj Gubernur di empat provinsi strategis.

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]

Daftar Isi

Banda Aceh, CNN Indonesia —

Pemerintah mulai melaksanakan program Sekolah Rakyat tahun ajaran baru 2025-2026.

Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo demi pendidikan anak tak mampu sudah mulai digelar, Senin (14/7) atau saat dimulainya tahun ajaran baru.

Total ada 63 Sekolah Rakyat di Indonesia yang memulai matrikulasi pada awal pekan ini. Sedangkan 37 lainnya akan menyusul pada akhir bulan.

Dan, berikut beberapa rangkuman pelaksanaan sekolah rakyat hari pertama di berbagai daerah di Indonesia:

Aceh

Sebanyak 275 siswa program Sekolah Rakyat di Aceh antusias masuk perdana tahun ajaran baru 2025/2026 pada Senin kemarin.

Total siswa tersebut dibagi di 3 lokasi sekolah masing-masing 100 orang di SMA Unggul Ali Hasjmy Aceh Besar, 100 di Sentra Darussaadah dan 75 di Kabupaten Aceh Selatan.

Pantauan CNNIndonesia.com di SMA Unggul Ali Hasjmy, sebelum masuk ke ruang sekolah para siswa di tes kesehatan seperti pemeriksaan mulut, gigi, telinga, tes penglihatan dan tes kesehatan lainnya.

Siswa Sekolah Rakyat yang jenjang SMA tampak masih menggunakan seragam SMP mereka, karena seragam untuk tingkat SMA belum dibagikan sekolah di hari perdana masuk.

Seorang siswa, Lina Anjania, mengaku senang karena bisa masuk Sekolah Rakyat tanpa biaya apapun.

275 siswa program Sekolah Rakyat di Aceh antusias masuk perdana tahun ajaran baru 2025/2026 pada Senin (14/7). (CNN Indonesia/Dani)

Lina merupakan anak berprestasi di sekolah menengah pertama (SMP) sebelumnya dan selalu mendapat rangking 2. Ayahnya berprofesi sebagai nelayan dan ibunya penjaga kios kecil-kecilan di Meunasah Mon, Aceh Besar.

“Sangat senang karena bisa menerima kami, kalau kita ke sekolah umum kan harus bayar, ini alhamdulillah saya bisa masuk,” kata Lina.

Dia mengaku mendapat info soal program Sekolah Rakyat dari pendamping PKH yang mendaftarkan namanya untuk bisa bersaing masuk di program tersebut.

“Info awal dari pendamping PKH di gampong (desa),” katanya.

Kepala Sekolah Rakyat di SMA Ali Hasjmy, Seri Amalia mengatakan di sekolah tersebut akan menerapkan kurikulum yang membentuk karakter, peningkatan skill dan keterampilan yang didukung dengan ekosistem digital.

Untuk tenaga pengajar berjumlah 17 orang, 10 orang wali asuh dan 2 wali asrama. 100 siswa dibagi ke dalam 4 rombongan belajar dan setiap kelas berisi 25 orang.

Bandung

Untuk di Kota Bandung, Jawa Barat, ada dua lokasi yang dijadikan tempat untuk sekolah rakyat yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 9 Kota Bandung yang sebelumnya merupakan Gedung Wyataguna yang digunakan bagi yang disabilitas dan sekolah rakyat Poltekesos.

Untuk di SMPR 9, ada 50 peserta didik yang ikut dalam program ini. Mereka merupakan, siswa yang melanjutkan pendidikan dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama.

Kepala SRMP 9 Kota Bandung, Setia Nugraha mengatakan, para peserta didik saat ini akan mengikuti massa pengenalan lingkungan sekolah yang akan digelar selama lima hari. Untuk akhir pekan para siswa diperbolehkan untuk pulang.

Adapun tambahan pendidikan yang ada di SMPR 9 Kota Bandung, para peserta didik akan diajarkan kemandirian dengan harapan adanya perubahan karakter pada peserta didik.

“[Pelajar] Akan dididik dalam karakter, kasih sayang, sesuai dengan harapan dari pemerintah. Mereka seperti itu akan menjadi anak-anak yang unggul,” ujarnya.

Ada dua lokasi yang dijadikan tempat untuk sekolah rakyat di Bandung yakni di Gedung Wyataguna dan di Poltekesos. (CNN Indonesia/Cesar)

Dari 50 peserta didik, diketahui 30 di antaranya siswa pria dan 20 siswa perempuan. Mereka terdaftar di sekolah rakyat berdasarkan data Kemensos keluarga miskin ekstrem sesuai dengan DTSEN.

“(Untuk peserta didik yang di SMPR 9 Kota Bandung) merupakan pelajar dari Kota Bandung. Hari ini masuk MPLS. Jadi masa pengenalan sekolah, lingkungan sekolah. Untuk hari ini langsung asrama. Beres dari sini langsung asrama,” kata dia,

Sementara itu, salah seorang orang tua siswa, yakni Endah (48) warga Kota Bandung mengaku senang anaknya dapat masuk ke SMPR 9 Kota Bandung.

Endah mengaku tidak langsung mendaftarkan anaknya ke SMPR 9 Kota Bandung. Namun ia mengakui telah didatangi oleh petugas dari Kementrian Sosial, yang menyatakan anaknya terpilih masuk untuk melanjutkan pendidikan di SMPR 9 Kota Bandung.

“Saya mendukung 100 persen. Sekolah ini bagus, semoga maju dan bisa anak-anak bisa mandiri. Jadi nggak tergantung sama orang tua. Jadi Alhamdulillah anak saya terpilih di sekolah ini,” ungkap Endah.

Surabaya

Sekolah Rakyat (SR) Menengah Atas di Surabaya yang telah melaksanakan kegiatan awal pekan ini adalah di Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Pada hari pertama, siswa menunjukkan semangat dan antusiasme tinggi saat mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Sesuai aturan Dinas Pendidikan Jawa Timur, siswa tidak wajib mengenakan seragam SMA. Sehingga, mereka masih memakai seragam SMP, putih-biru.

Koordinator SR Unesa, Mufarrihul Hazin menyampaikan seluruh fasilitas, seperti ruang kelas, perpustakaan, ruang guru hingga asrama telah siap 100 persen untuk digunakan.

Pihaknya juga membuka akses ke berbagai laboratorium Unesa dan fasilitas olahraga seperti kolam renang, jika dibutuhkan siswa SR.

Dari sisi pengelolaan, Farrih menegaskan bahwa tenaga pendidik dan pengasuh di SR telah direkrut langsung oleh Kementerian Sosial. Mereka sebelumnya adalah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang berpengalaman.

Sekolah Rakyat (SR) Menengan Atas sebagai resmi dimulai di tahun ajaran baru 2025/2026 Senin (14/7). Salah satu lokasi perintisnya adalah di Universitas Negeri Surabaya (Unesa).  (CNN Indonesia/Farid)

Pada kesempatan itu, Novi, salah satu orang tua siswa asal Pandegiling, Surabaya, tak bisa menyembunyikan haru saat melepas anak pertamanya tinggal di asrama SR. Namun ia ikhlas, karena ini merupakan kesempatan emas demi masa depan anaknya.

“Bismillah, semoga anak saya betah di sini. Mudah-mudahan ke depannya bisa berguna bagi bangsa,” ujarnya.

“Saya ini orang tua tunggal. Dua anak saya sekarang masuk Sekolah Rakyat. Alhamdulillah, sangat terbantu,” ucapnya.

Salah satu siswa, Chovivil Naila Ikhasani (15) asal SMP Brawijaya 2 Surabaya menyambut SR ini dengan semangat. Sebagai anak, dirinya juga ikut merasa senang karena biaya sekolah telah ditanggung pemerintah.

“Awalnya deg-degan, tapi senang dapat teman baru. Dulu mau masuk [SMA] swasta tapi tidak ada biaya, sekarang masuk sini jadi meringankan orang tua,” katanya.

Diketahui, sebanyak 12 Sekolah Rakyat di Jatim resmi melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Total siswa pada tahap 1A ini mencapai 1.183 anak.

12 lokasi SR itu tersebar di Kota Batu, Kota Malang, Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan, Surabaya, Jombang, Kediri, Pacitan, dan Kota Probolinggo.

(dra/csr/frd/kid)

Jakarta, CNN Indonesia —

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan pengadaan laptop periode 2019-2022, Selasa (15/7) hari ini.

Ini merupakan pemeriksaan kedua terhadap Nadiem. Sedianya, pemeriksaan kedua ini dilakukan pada Selasa (8/7) pekan lalu, namun Nadiem mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyebut salah satu materi yang akan didalami penyidik kepada Nadiem berkaitan dengan hasil penggeledahan di Kantor GoTo.

Diketahui, penyidik telah menggeledah Kantor GoTo yang didirikan Nadiem pada Selasa (8/7) pekan lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti.

“Semua materi terkait apa yang sudah diperoleh penyidik selama ini baik berdasarkan dokumen, berdasarkan hasil penggeledahan dan penyitaan, maupun dari barang bukti elektronik,” kata Harli kepada wartawan, Senin (14/7).

“Semua itu akan menjadi bahan konfirmasi, bahan pemeriksaan kepada yang bersangkutan bahkan kepada pihak manapun misalnya jika itu terkait dengan perannya,” imbuhnya.

Pada Senin kemarin pun Kejagung sudah memeriksa eks CEO GoTo Andre Soelistyo.

Dan, pada Selasa ini, Harli mengatakan pihaknya berharap Nadiem dapat memenuhi panggilan pemeriksaan lanjutan dari penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus tersebut.

Dalam kasus ini, Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Harli menyebut dalam kasus ini penyidik menemukan indikasi adanya pemufakatan jahat melalui pengarahan khusus agar tim teknis membuat kajian pengadaan alat TIK berupa laptop dengan dalih teknologi pendidikan.

Melalui kajian itu dibuat skenario seolah-olah dibutuhkan penggunaan laptop dengan basis sistem Chrome yakni Chromebook. Padahal hasil uji coba yang dilakukan pada tahun 2019 telah menunjukkan bahwa penggunaan 1.000 unit Chromebook tidak efektif untuk sarana pembelajaran.

(dis/kid)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memastikan siswa Sekolah Rakyat benar-benar berlatar belakang keluarga tidak mampu.

Cak Imin mengatakan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah memverifikasi data para siswa Sekolah Rakyat secara langsung.

“Ya, Kemensos itu peninjauan ke rumah. Kemensos setelah dapat data, timnya berkunjung ke rumahnya (calon siswa), dipotret, dihitung, dikalkulasi. Jadi, berdasarkan fakta rumahnya,” ujar Cak Imin, sapaan akrabnya, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin (14/7) malam.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga memastikan setiap calon siswa Sekolah Rakyat telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Pertama, lulus administrasi atau masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Desil 1 dan 2.

Setelah itu, kata Gus Ipul, panitia atau pihak yang ditunjuk akan mendatangi rumah calon siswa-siswi Sekolah Rakyat untuk memastikan data yang masuk sesuai kondisi di lapangan.

Selanjutnya, Kemensos bersama pemerintah daerah berkoordinasi guna memastikan setiap individu yang didaftarkan betul-betul layak masuk Sekolah Rakyat.

Terakhir, masing-masing calon siswa Sekolah Rakyat akan mengikuti tes kesehatan sebelum dinyatakan diterima.

Gus Ipul menjelaskan validasi data tersebut mengacu pada sebuah mekanisme atau sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Artinya, individu yang mendaftar ke Sekolah Rakyat merupakan orang yang betul-betul dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, yakni miskin dan miskin ekstrem.

(fra/antara/fra)

Surabaya, CNN Indonesia —

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meminta pengusaha sound horeg untuk mematuhi fatwa haram yang sudah dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim.

Hal itu sampaikan Emil dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Rijalul Ansor NU yang diselenggarakan di Aula al-Muktamar, Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Senin (14/7).

Emil mengatakan aktivitas sound horeg harus diatur agar tidak mengganggu ketertiban umum dan kegiatan keagamaan.

“Sound horeg harus patuhi aturan pemerintah dan fatwa ulama. Kita harus memastikan bahwa kegiatan ini tidak mengganggu ketertiban umum dan kegiatan keagamaan,” kata Emil dalam keterangannya, Kamis (14/7).

Emil menybut ada sejumlah dampak negatif yang berpotensi timbul di masyarakat dalam kegiatan sound horeg. Misalnya acara itu diisi dengan penari-penari yang berpakaian kurang sopan di tempat umum.

“Saya tanya definisi sound horeg sebenarnya itu apa? Itu yang ada penari penari tidak senonoh, penari penari yang pakai pakaian tidak sopan apalagi di tempat terbuka, di tempat umum, di lapangan seakan akan club malam dipindah ke jalan. Apakah saya setuju? Tidak,” ucapnya.

Selain itu, Emil juga mempersoalkan acara sound horeg sampai merusak infrastruktur di desa, seperti portal dan gapura kampung, hanya karena kendaraan yang melintas tidak cukup untuk melintasi desa.

“Apabila sound horeg didefinisikan sebagai acara yang kemudian mengundang orang membawa kendaraan yang ada soundnya terus kalau portal yang gak muat, portalnya dibongkar, ada gapura, gapuranya dirusak. Kira kira saya setuju tidak? Tidak,” katanya.

Emil juga menekankan pentingnya mematuhi regulasi yang ada, seperti izin keramaian dan batasan desibel suara.

“Kita harus memastikan bahwa sound horeg tidak melebihi batas desibel yang ditentukan dan tidak mengganggu kegiatan keagamaan,” ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Demokrat Jatim ini juga menyambut baik fatwa MUI Jatim yang mengharamkan penggunaan sound horeg.

“Fatwa Ulama tentang penggunaan sound horeg sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan baik dan tidak mengganggu ketertiban umum,” ujar Emil.

Meski begitu, Emil juga mengungkapkan kegiatan sound horeg berpotensi mendorong perputaran roda ekonomi di masyarakat. Namun dengan catatan, tidak boleh melupakan aspek agama dan moralitas.

“Kita semua setuju kan bahwa sound system juga memberi penghidupan, tapi jangan kemudian mengutamakan penghidupan tapi melupakan masalah agama, melupakan masalah moralitas,” tutup Emil.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penggunaan sound horeg bila digunakan secara berlebihan dan melanggar norma syariat dan mengganggu ketertiban.

Sementara itu Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Sholihin Hasan menjelaskan sound horeg adalah sistem audio dengan potensi volume tinggi, terutama pada frekuensi rendah atau bass. Istilah ‘horeg’ sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti ‘bergetar’.

“Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar sehingga dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan, dan atau merusak fasilitas umum atau barang milik orang lain, memutar musik diiringi joget pria wanita dengan membuka aurat dan kemunkaran lain, baik dilokalisir pada tempat tertentu maupun dibawa berkeliling pemukiman warga hukumnya haram,” kata Sholihin, Senin. (14/7).

Dalam sidang, MUI Jatim mendapatkan surat permohonan fatwa dari masyarakat perihal fenomena sound horeg di Jawa Timur. Surat atau petisi itu ditandatangani 828 orang, pada 3 Juli 2025. Mereka juga menggelar forum dengan pengusaha sound horeg hingga dokter THT.

MUI Jatim menyebut sound horeg bisa mencapai 120-135 desibel (dB) atau lebih, sedangkan ambang batas yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO) adalah 85 desibel (dB) untuk paparan selama 8 jam.

“Battle sound atau adu sound yang dipastikan menimbulkan mudarat, yaitu kebisingan melebihi ambang batas dan berpotensi tabdzir serta idha’atul mal atau menyia-nyiakan harta hukumnya haram secara mutlak,” ucapnya.

(fra/fra)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Pengacara mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengatakan jaksa penuntut umum tidak mampu menghadirkan saksi utama, seperti mantan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Salah satu kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi menilai peristiwa pidana kasus dugaan korupsi impor gula yang didalilkan menjadi tidak utuh karena jaksa gagal menghadirkan Rini Soemarno serta Jokowi di pengadilan.

Teruntuk Rini, jaksa hanya membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang bersangkutan tanpa menghadirkannya langsung dalam sidang.

“Dalam perkara a quo, jaksa penuntut umum tidak mampu menghadirkan saksi-saksi utama yang seharusnya bisa memperkuat konstruksi peristiwa pidana seperti Menteri BUMN Rini Soemarno dan Presiden Joko Widodo, sehingga peristiwa hukum yang didalilkan menjadi tidak utuh dan kontradiktif,” ujar Pengacara Tom, Zaid Mushafi, dalam sidang agenda duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (14/7).

Zaid menyatakan jaksa tidak mampu menunaikan beban pembuktian dalam kasus impor gula secara sempurna. Menurut dia, unsur mens rea atau niat jahat kliennya tidak teruraikan dengan utuh.

“Dengan demikian, beban pembuktian yang menjadi tanggung jawab JPU tidak tertunaikan secara sempurna, menjadikan dakwaan mengandung kelemahan fundamental dalam aspek negatief wettelijk bewijsstelsel,” ucap Zaid.

“Oleh karenanya hakim tidak dapat menghukum terdakwa Thomas Trikasih Lembong berdasarkan Pasal 183 KUHAP,” sambungnya.

Kuasa hukum Tom lainnya menambahkan jaksa hanya mencari-cari kesalahan Tom. Kata dia, jaksa mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan.

“Bahwa JPU tetap bersikeras mencari-mencari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas. Padahal, berdasarkan analisis fakta persidangan dan analisis yuridis yang telah penasihat hukum maupun terdakwa uraikan secara lengkap dalam nota pembelaan, seluruh perbuatan-perbuatan yang didakwakan adalah tidak terbukti serta surat dakwaan maupun tuntutan mengandung kekeliruan hukum,” ucap dia.

Tom Lembong dituntut dengan pidana tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Tom telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp515.408.740.970,36 (Rp515 miliar), merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp578.105.411.622,47 (Rp578 miliar) dalam kegiatan impor gula semasa ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

Perbuatan itu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(ryn/fra)

[Gambas:Video CNN]

Surabaya, CNN Indonesia —

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk masyarakat. Hal itu akan berlangsung mulai 14 Juli 2025 hingga 31 Agustus 2025.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan program ini dilakukan untuk pembebasan denda dan pokok tunggakan pajak, khususnya bagi kendaraan roda dua milik masyarakat kurang mampu, ojek online, serta roda tiga yang digunakan untuk keperluan usaha.

“Program pemutihan ini adalah salah satu bentuk relaksasi fiskal bagi masyarakat. Kami ingin membantu meringankan beban masyarakat Jawa Timur, khususnya para pelaku usaha kecil dan pengemudi ojek online yang menggantungkan hidup dari kendaraan mereka,” kata Khofifah, Senin (14/7).

Program yang sudah memasuki gelaran tahun ke-6 ini, kata dia, merupakan bentuk kepedulian dan keberpihakan pemerintah provinsi terhadap masyarakat yang terdampak secara ekonomi, khususnya pascapandemi dan di tengah fluktuasi ekonomi global.

Khofifah juga menegaskan program ini tidak hanya membebaskan denda keterlambatan, tetapi juga pokok tunggakan pajak untuk kendaraan tertentu. Selain itu, terdapat juga kebijakan pembebasan dan keringanan pajak kendaraan lainnya yang turut diberlakukan selama masa pemutihan.

“Kami menghapuskan bukan hanya dendanya, tapi juga pokok tunggakan pajak bagi kendaraan roda dua milik masyarakat kurang mampu dan ojek online, serta roda tiga untuk usaha. Ini bentuk nyata keberpihakan kami,” ucapnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Jatim Bobby Soemarsiono mengatakan beda dari tahun sebelumnya, kali tidak hanya denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor saja yang dihapus, namun nilai pajak pokok juga dibebaskan untuk 3 kategori wajib pajak.

“Bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk Wajib Pajak tertentu,” kata Bobby.

Ketiga kategori wajib pajak tersebut yakni, pertama warga miskin yang datanya masuk dalam penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Syaratnya nilai pokok pajak maksimal sampai Rp 500.000.

Kedua pajak kendaraan bermotor roda 3 yang digunakan untuk usaha, dengan nilai pokok pajak maksimal sampai Rp 500.000. Sedangkan, ketiga wajib pajak ojek online dari aplikator yang terdaftar di Kementerian Komdigi.

Bobby yakin, banyak warga Jatim yang sebenarnya ingin aktif berpartisipasi membayar pajak untuk pembangunan di Jatim. Namun mereka terkendala kemampuan ekonomi sehingga harus menunggak pajak.

Ketiga kelompok masyarakat yang masuk kategori di atas menurut Bobby cukup membayar pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2025 saja.

“Yang punya tanggungan pajak sejak 2024 ke bawah cukup membayar untuk tahun 2025 saja,” katanya.

Kebijakan yang tertuang dalam Kepgub Nomor: 100.3.3.1/435/013/2025 tentang pembebasan pajak daerah 2025 itu menyebut selain penghapusan pokok pajak, pemutihan juga meliputi bebas sanksi administratif atas keterlambatan PKB, BBNKB, serta bebas PKB progresif.

Catatan Badan Pendapatan Daerah Jatim, pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB, diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 691.913 objek dan diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp194.669.313.368,00.

Kemudian pembebasan pengenaan PKB progresif, diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 1.619 objek dengan nilai pembebasan sebesar Rp1.190.207.491,00 dan diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp2.888.471.543,00.

Pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda dua yang dimiliki oleh wajib pajak yang masuk dalam data P3KE, diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 152.523 objek dengan nilai pembebasan sebesar Rp8.910.649.388,00, diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp29.534.527.222,00.

Selanjutnya, pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda dua yang dilakukan dengan aplikasi online, diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 16.334 objek dengan nilai pembebasan sebesar Rp2.216.072.170,00 dan diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp3.291.729.000,00.

Sementara pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda tiga, diprediksi akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jumlah 16.004 objek dengan nilai pembebasan sebesar Rp1.365.302.715,00 dan diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp655.371.045,00.

Total sebanyak 878.392 objek diprediksi akan memanfaatkan kebijakan dengan nilai pembebasan pajak sebesar Rp13.682.231.763,00 dan diprediksi akan diperoleh penerimaan sebesar Rp 231.039.412.177,00.

(frd/isn)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi markas Bareskrim Polri dan kembali menyerahkan barang bukti di kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Ketua TPUA Rizal Fadillah berharap dengan adanya bukti baru yang diserahkan itu laporannya di Bareskrim Polri dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pasalnya mereka meyakini ada dugaan tindak pidana yang dilakukan Jokowi.

“Jadi, harapannya setelah dengan bukti yang diajukan sekarang ini, adalah peningkatan proses tersebut bisa ke penyidikan, dan ditemukan nanti tersangkanya,” ujarnya kepada wartawan di Bareskrim Polri, Senin (14/7).

Rizal mengungkapkan bukti-bukti yang diserahkan meliputi video podcast ‘topi merah’ dengan Refly Harun pada RH Channel. Dalam video itu hasil analisis menggunakan metode Error Level Analysis (ELA), Luminance Gradient Analysis, hingga Face Comparation disebut menunjukkan hasil ‘tidak identik’.

Bukti kedua yakni video podcast Darmawan Sepriyosa dengan mantan Intel BIN Kol (Purn) Sri Radjasa Chandra dalam acara “Madilog” Forum Keadilan TV.

Video itu memuat hasil investigasi pembuatan dokumen palsu di Pasar Pramuka Pojok yang diduga menjadi lokasi pembuatan ijazah palsu Jokowi.

“Tentang dugaan dibuatnya ijazah palsu Joko Widodo itu di Pasar Pramuka, kepolisian harus melakukan penyelidikan lanjutan,” ujarnya.

Buktu ketiga merupakan tayangan dari QNC Opposite Channel mengenai dugaan keterlibatan tim inti pembuat ijazah palsu Joko Widodo yakni inisial DAY, AN, MI, W, ES, SW, dan PR.

TPUA mendesak agar Bareskrim dengan teliti memeriksa nama-nama yang disebutkan tersebut.

“Ini maksudnya, pihak Bareskrim teliti, nama-nama sudah disebut sebagai petunjuk, teliti, selidiki, gitu,” ujar Rizal.

Oleh sebab itu, Rizal meminta penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk tidak menghentikan kasus yang ia laporkan dan menindaklanjuti bukti baru yang disampaikan.

“Jangan hanya kasus di Polda Metro Jaya saja dengan bukti sederhana, langsung naik ke penyidikan dari penyelidikan. Sementara yang di Bareskrim, yang juga kuat bukti-bukti yang kita ajukan, tidak naik-naik tingkat status prosesnya,” katanya.

Sebelumnya Bareskrim Polri melakukan gelar perkara khusus di kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), pada Rabu (9/7).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan gelar perkara khusus akan dilakukan Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) terhadap hasil penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

“Memohon penjadwalan ulang gelar perkara khusus, sampai mereka mendapatkan kepastian atas nama-nama yang dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus dimaksud,” ujarnya kepada wartawan saat dikonfirmasi, Kamis (3/7).

Dalam perkara ini, polisi telah rampung melakukan penyelidikan atas kasus ijazah Jokowi yang dilaporkan TPUA. Hasilnya, polisi menilai bahwa ijazah Jokowi di SMAN 6 Solo dan Fakultas Kehutanan UGM asli. Polisi tidak menemukan unsur pidana dalam kasus itu dan penyelidikan dihentikan.

Selama proses penyelidikan, polisi mengaku telah meminta keterangan dari total 39 saksi yang terdiri dari berbagai pihak di Fakultas Kehutanan UGM hingga teman Jokowi selama menempuh studi. Selain itu, polisi juga sudah melakukan uji laboratorium forensik terhadap berbagai dokumen.

(tfq/kid)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDIP angkat suara soal penetapan Hari Kebudayaan Nasional (HKN) yang ditetapkan bersamaan dengan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengaku tak mau tendensius dengan kesamaan waktu tersebut. Dia menilai hal itu tak lebih dari kebetulan biasa.

“Bahwa Hari Kebudayaan Nasional itu bertepatan dengan hari lahir Bapak Presiden ya kebetulan saja. sehingga tidak perlu tendensius, tidak perlu lah kita ini melebih-lebihkan sesuatu yang penting substansinya bahwa kita punya Hari Kebudayaan Nasional,” kata Said di kompleks parlemen, Senin (14/7).

Menurut Said, lewat HKN semua daerah nantinya bisa menunjukkan gambaran kearifan lokal masing-masing. Dia berharap publik tak perlu mengaitkan kesamaan hari tersebut dengan hari lahir Presiden.

Sebab, substansinya kini masyarakat memiliki hari besar lain yang harus dirayakan.

“Kan itu yang paling penting. Sehingga dari pusat sampai daerah semua itu memberikan gambaran konkret tentang kearifan lokal budaya masing-masing, kan itu luar biasa,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima tak mau mengerdilkan kesamaan HKN dengan ulang tahun Presiden. Menurut dia, penetapan HKN jauh lebih penting, dan berharap hal itu akan memproteksi budaya lokal dari budaya-budaya luar yang menjadikan Bangsa tak berkarakter.

“Mari Hari Kebudayaan itu kita sambut baik. Saya mengapresiasi Pak Fadli Zon. Jangan disimplikasi, jangan terlalu dikecilkan, dikerdilkan dengan hal yang terkait dengan persamaan dengan hari lahirnya Pak Prabowo,” katanya.

Penetapan HKN didasarkan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025 yang ditandatangani Fadli Zon, 7 Juli 2025 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon mengatakan penetapan HKN diusulkan kalangan seniman dan budayawan Yogyakarta, baik dari tradisi maupun seni kontemporer. Mereka telah melakukan kajian sejak Januari 2025 dan menyampaikan gagasan itu kepada Kementerian Kebudayaan setelah melalui serangkaian diskusi mendalam.

“Budaya adalah perekat keberagaman di Indonesia yang mampu menyatukan perbedaan sehingga menjadi fondasi bagi kerukunan bangsa,” kata Fadli.

(thr/isn)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus mengungkapkan rentetan aksi teror pascainterupsi yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terkait RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Maret lalu.

Andrie mengaku mendapatkan sejumlah teror. Dia mengaku ditelepon nomor tak dikenal.

Dari hasil pengecekan dari nomor itu, kata Andrie, didapati identitas teridentifikasi berinisial T dan menunjukkan ada afiliasi dengan tagar nama beragam seperti Forkabin (Forum Kerukunan Bina Insan), Den Intel Dam Jaya, dan Cakra 45.

“Alih-alih aspirasi kami diakomodasi, kami malah mendapatkan rentetan peristiwa teror baik fisik, digital hingga serangan melalui hukum atau biasa disebut kriminalisasi yang kami duga berkaitan erat dengan advokasi penolakan erat penolakan RUU TNI,” kata Andrie di persidangan MK, Jakarta Pusat, Senin (14/7).

Andrie yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemohon perkara nomor: 81/PUU-XXIII/2025 mengungkapkan bentuk teror lainnya.

Dia mengatakan Kantor KontraS yang berada di Kwitang, Jakarta Pusat, didatangi oleh orang tak dikenal yang mengaku-aku dari media massa. Andrie menjelaskan biasanya permintaan wawancara atau janji temu di kantor dengan jurnalis dilakukan dengan komunikasi sebelumnya, sedangkan malam itu tidak ada komunikasi apa pun.

Pada dini hari selanjutnya, lanjut dia, ada sekitar 5-6 orang tak dikenal mendatangi kantor KontraS di titik yang tidak terpantau kamera pengawas (CCTV).

Semua orang tak dikenal itu rata-rata memiliki ciri berbadan tegap, menggunakan celana jeans ketat, sambil menenteng tas selempang.

Tak hanya itu, dalam sidang ini, Andrie dilaporkan ke polisi atas aksi interupsi di Hotel Fairmont dengan sangkaan Pasal 172, Pasal 212, Pasal 217, Pasal 503, dan Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Laporan polisi itu dia ketahui dari sejumlah jurnalis yang meminta pendapat dirinya atau konfirmasi mengenai laporan polisi tersebut.

Andrie menegaskan aksi interupsi dilakukan karena cara persuasif untuk mendapat dokumen-dokumen legislasi yang resmi berkaitan dengan RUU TNI tidak digubris pembentuk Undang-undang. Menurut dia, aksi interupsi itu harus dilaksanakan sebelum pengesahan RUU TNI yang dijadwalkan pada 20 Maret 2025.

“Sehingga kemudian kami menilai tidak ada waktu lagi untuk menunggu kapan dokumen-dokumen itu setidaknya diunggah dan bisa diakses oleh publik untuk dapat kami teliti dan pelajari hingga memberikan masukan. Oleh karena itu, atas berbagai macam pertimbangan kami lakukan interupsi Fairmont dengan maksud untuk mengingatkan DPR untuk membuka partisipasi publik namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen legislasi,” kata Andrie.

Sementara itu, ahli yang dihadirkan pemohon yakni Deputi Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi mengatakan pengesahan UU 3/2024 tentang TNI dilaksanakan dengan melanggar tahapan perencanaan dan penyusunan.

Selain itu, pembahasan dilakukan dengan tidak memperhatikan asas keterbukaan sehingga berdampak tidak tercapainya partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

“Dokumen perencanaan, dokumen Prolegnas (Program Legislasi Nasional), kami sangat anggap itu sebagai komitmen awal pembentukan legislasi satu tahun ke depan. Dokumen itu yang kami jadikan dasar untuk berpartisipasi. Partisipasi publik tidak akan muncul Bapak/Ibu ketika tidak ada transparansi di awal, surat-surat seperti itulah yang dijadikan oleh kami untuk dasar,” jelas dia.

Mengutip dari laman MK, di sisi lain, DPR baru menyerahkan keterangan Ahli/Saksi pada Jumat (11/7/). Padahal ada ketentuan harus disampaikan ke MK paling lambat dua hari kerja sebelum persidangan digelar.

Atas dasar itu, MK pun akan mengagendakan ulang Mendengar Keterangan Ahli/Saksi dari DPR pada Senin (21/7).

Sebagai informasi, sidang hari ini digelar sekaligus untuk Perkara Nomor 45, 56, 69, 75, 81/PUU-XXIII/2025.

Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025 dimohonkan tujuh mahasiswa yaitu Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siaahan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan R Yuniar A Alpandi.

Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025 dimohonkan para mahasiswa di antaranya Moch Rasyid Gumilar, Kartika Eka Pertiwi, Akmal Muhammad Abdullah, Fadhil Wirdiyan Ihsan, dan Riyan Fernando.

Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 dimohonkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) beserta perseorangan lainnya Inayah WD Rahman, Eva Nurcahyani, dan Fatiah Maulidiyanty.

Para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan pelanggaran sejumlah asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Asas dimaksud di antaranya asas kejelasan tujuan; asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; asas dapat dilaksanakan; asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; asas kejelasan rumusan; serta asas keterbukaan.

Dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan pembentukan UU 3/2025 tentang Perubahan atas UU 34/2004 tentang TNI tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang menurut UUD 1945.

Mereka juga meminta MK menyatakan UU 3/2025 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta menyatakan UU 34/2004 tentang TNI berlaku kembali.

(ryn/kid)

[Gambas:Video CNN]

Surabaya, CNN Indonesia —

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/kota se-Jatim untuk segera menerbitkan regulasi yang mengatur hingga membatasi penggunaan sound horeg.

Regulasi itu diharapkan akan mengatur perizinan, standar penggunaan hingga sanksi terhadap sound horeg. Hal itu mereka sampaikan menyusul fatwa haram terhadap sound horeg yang sudah MUI Jatim keluarkan.

“Meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menginstruksikan kepada pemerintah kabupaten/pemerintah kota di Jawa Timur agar segera membuat aturan sesuai kewenangannya tentang penggunaan [sound horeg] alat pengeras suara mulai dari perizinan, standar penggunaan, dan sanksi dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek, termasuk norma agama,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Sholihin Hasan, Senin (14/7).

Tak Hanya itu, mereka juga meminta Kementerian Hukum dan HAM RI tidak memberikan legalitas atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap sound horeg, sebelum ada komitmen dari para pengusaha atau pegiat sound horeg.

“Meminta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk tidak mengeluarkan legalitas berkaitan dengan sound horeg, termasuk HKI sebelum ada komitmen perbaikan dan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penggunaan sound horeg bila digunakan secara berlebihan dan melanggar norma syariat dan mengganggu ketertiban.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Sholihin Hasan, menjelaskan sound horeg adalah sistem audio dengan potensi volume tinggi, terutama pada frekuensi rendah atau bass. Istilah ‘horeg’ sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti ‘bergetar’.

“Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar sehingga dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan, dan atau merusak fasilitas umum atau barang milik orang lain, memutar musik diiringi joget pria wanita dengan membuka aurat dan kemunkaran lain, baik dilokalisir pada tempat tertentu maupun dibawa berkeliling pemukiman warga hukumnya haram,” kata Sholihin, Senin. (14/7).

Keputusan ini diambil setelah MUI Jatim mendapatkan surat permohonan fatwa dari masyarakat perihal fenomena sound horeg di Jawa Timur. Surat atau petisi itu ditandatangani 828 orang, pada 3 Juli 2025. Mereka juga menggelar forum dengan pengusaha sound horeg hingga dokter THT.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jatim tengah menyiapkan regulasi untuk sound horeg yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak memastikan regulasi itu akan mengatur aktivitas sound horeg. Pembahasannya tengah dilakukan lintas sektor.

“Sedang digodok, tidak didiamkan, sedang digodok, kita tunggu dari seluruh pihak yang terkait,” kata Emil, Rabu (9/7).

Emil menyatakan fenomena sound horeg tak bisa diabaikan lantaran bisa menimbulkan konflik sosial. Maka itu, perlu ada jalan tengah untuk melindungi semua pihak.

“Karena ini apa yang menjadi masyarakat tentu tidak didiamkan,” ucapnya.

Sound horeg merupakan sistem audio atau sound system dengan volume yang cenderung keras hingga menimbulkan getaran.

Perangkat pemutar musik disertai pengeras suara rakitan ini biasanya muncul dalam pesta rakyat, pawai warga dan sejumlah acara lainnya

Banyak masyarakat di beberapa daerah Jatim sedang menggandrungi sound horeg. Namun tak sedikit pula yang merasa terganggu dengan kebisingan dan gangguan yang ditimbulkan.

(frd/isn)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Polisi menyebut banyak motor sport atau kendaraan roda dua berkapasitas mesin besar di Jakarta tak menggunakan pelat nomor.

“Hari Sabtu kita juga melakukan penertiban cukup banyak kendaraan-kendaraan ber-cc besar, seperti kendaraan-kendaraan sport ber-cc besar yang ini juga cenderung tidak menggunakan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor),” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin kepada wartawan, Senin (14/7).

Komarudin menyebut total ada 30 kendaraan yang tak menggunakan pelat nomor saat dilakukan penindakan di sejumlah lokasi.

“Sekitar 30 yang kita tindak di sekitaran Monas, di sekitaran Bundaran HI, termasuk kemarin yang biasa beraktivitas di sekitar, Plaza Senayan, ya Senayan City, yang kita juga lakukan penegakan,” tutur dia.

Komarudin mengimbau kepada para pengendara untuk berkendara dengan mematuhi aturan yang berlaku. Salah satunya, penggunaan pelat nomor.

“Silakan menggunakan kendaraan yang dimiliki, tapi patuhi ketentuan yang berlaku,” ucap dia.

“Masyarakat dengan patuh itu sudah lebih dari cukup untuk membuat ataupun meminimalisir permasalahan transportasi atau lalu lintas di Jakarta,” imbuh Komarudin.

Komarudin mengatakan hal ini juga menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2025 yang digelar selama dua pekan pada 14-27 Juli 2025.

Dalam penindakannya, kata dia, pihaknya tetap mengedepankan sistem tilang elektronik, baik statis maupun mobile.

“Kami akan lebih memaksimalkan hunting system, baik dengan penggunaan ETLE mobile ataupun petugas yang berpatroli, pelanggaran kasat mata akan langsung ditindak,” katanya.

(dis/isn)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Penasihat hukum terdakwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, menilai replik jaksa KPK tidak sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Maqdir mengatakan keterangan jaksa KPK soal rekam data telepon (Call Data Record/CDR) telah terbantahkan oleh fakta persidangan. Padahal, terang dia, data CDR menjadi bukti dasar KPK menjerat kliennya dalam perkara dugaan perintangan penyidikan.

“Ini adalah fakta bahwa Call Data Record itu tidak bisa diandalkan,” kata Maqdir usai sidang replik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (14/7).

Berdasarkan data CDR KPK, tutur dia, mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku berpindah lokasi dari Kebon Jeruk Jakarta Barat ke Tanah Abang Jakarta Pusat dalam waktu 1 detik adalah tidak mungkin.

“Kalau saudara-saudara ingat, ketika kami tanya kepada ahli Bob Hardian (Ahli Sistem Teknologi dan Informasi dari Universitas Indonesia) mengenai perjalanan Harun Masiku dari daerah Jakarta Barat sampai ke Tanah Abang hanya perlu waktu satu detik menurut dia itu tidak mungkin,” kata Maqdir.

Selain itu, dia juga menyoroti data CDR mengenai perjalanan dari Menteng Jakarta Pusat ke Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta Selatan yang hanya memakan waktu 15 menit.

“Ini sesuatu yang tidak mungkin. Ahli itu pun kemarin saya ingat betul mengatakan bahwa itu juga tidak mungkin,” kata Maqdir.

Maqdir menegaskan argumen jaksa KPK mengenai data CDR telah terbantahkan oleh fakta persidangan termasuk dari keterangan ahli yang dihadirkan di persidangan.

“Jadi, apa yang hendak kami katakan adalah apa yang disampaikan terutama penolakan-penolakan oleh Penuntut Umum dengan dalih menggunakan teknologi khususnya Call Data Record ini sudah terbantahkan dengan fakta-fakta di persidangan bahkan juga diterangkan oleh ahli-ahli mereka,” tegas Maqdir.

“Sementara secara riil tidak ada satu bukti pun, tidak ada seorang saksi pun yang mengatakan bahwa HM [Harun Masiku] itu beserta pak HK [Hasto Kristiyanto] berada di PTIK,” katanya.

Kasus perintangan penyidikan

Pada kesempatan yang sama, pengacara lain Hasto, Ronny Talapessy, mengatakan kasus dugaan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku yang menjerat kliennya seharusnya gugur. Dia pun kembali merujuk pada CDR ponsel Hasto yang tak diaudit forensik.

“Kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tidak mampu menjawab atas pembelaan kami yang sangat krusial terkait dengan perintangan penyidikan adalah CDR, Call Data Record, yang di mana disampaikan tanggal 8 Januari 2020 mereka mengetahui titik posisi dari Call Data Record,” ujar Ronny usai sidang replik tersebut.

Ronny mengatakan CDR tersebut menjadi bukti dasar KPK menjerat Hasto dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Atas dasar inilah dia menilai seharusnya kasus tersebut gugur.

“Di dalam pleidoi kami, kami sampaikan bahwa Call Data Record tersebut tidak diforensik, kalau kawan-kawan tadi melihat bahwa KPK tidak bisa menjawab apakah Call Data Record tersebut diforensik atau tidak,” kata Ronny.

“Artinya apa? perintangan penyidikan tersebut gugur secara utuh karena bukti dasarnya adalah Call Data Record,” tandasnya.

Dalam repliknya, jaksa meminta majelis hakim menolak nota pembelaan atau pleidoi Hasto serta tetap menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara.

“Kami tetap bersikap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 3 Juli 2025 dan nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa harus dinyatakan ditolak,” kata jaksa.

“Selanjutnya kami Penuntut Umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah ada dibacakan 3 Juli 2025”.

Hasto dituntut dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menurut jaksa, Hasto telah terbukti merintangi penanganan perkara Harun Masiku yang merupakan mantan calon legislatif PDIP.

Hasto disebut menghalangi penyidik KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak tahun 2020 lalu.

Selain itu, Hasto juga dinilai terbukti menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sejumlah Sin$57.350 atau setara dengan Rp600 juta.

Suap diberikan agar Wahyu yang sempat menjadi kader PDIP mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto disebut memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku.

Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi belum diproses hukum, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

Ada satu nama lain yakni Agustiani Tio Fridelina (mantan Kader PDIP dan mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu) yang juga sudah selesai menjalani proses hukum.

Upaya memasukkan Harun Masiku ke Senayan untuk menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada akhirnya gagal. KPU melantik Kader PDIP Riezky Aprilia sebagai Anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Sumatera Selatan.

(ryn/kid)

[Gambas:Video CNN]

Surabaya, CNN Indonesia —

Pelaku usaha sound horeg menanggapi langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur yang resmi memberikan fatwa haram terhadap sumber penghasilan mereka. Para pelaku usaha meminta penerapan fatwa itu tak dipukul rata.

“Jangan dipukul rata. Yang salah, ya dibina, bukan langsung dihentikan (diharamkan) semua,” kata Pemilik Blizzard Audio sekaligus sebagai Ketua Paguyuban Sound Malang Bersatu, David Stefan, Senin (14/7).

David menghormati keputusan para ulama itu. Sebelum fatwa dikeluarkan, MUI juga sudah mengajak para pelaku usaha berdialog.

Namun David menyebut di lapangan, pelaku usaha hanya memenuhi permintaan masyarakat untuk menyediakan sound horeg. Dalam situasi demikian, pelaku usaha disebutnya hanya penyedia jasa, bukan penyelenggara.

“Yang kami lakukan hanya memenuhi permintaan masyarakat. Setelah kami jelaskan, akhirnya pihak MUI juga memahami posisi kami sebagai penyedia jasa, bukan penyelenggara acara,” ujarnya.

David menjelaskan kegiatan sound horeg juga tak sepenuhnya negatif. Ia mengeklaim banyak hal positif yang mereka lakukan seperti santunan anak yatim, pembangunan masjid, pembelian ambulans, hingga pemberdayaan UMKM dan sektor pariwisata.

Soal kebisingan, kata David, di beberapa daerah sudah ada kesepakatan lokal yang disusun bersama warga, termasuk mitigasi bila sound horeg membuat orang sakit atau anak kecil terdampak.

“Biasanya ada MOU-nya di masyarakat,” kata dia.

David tak menampik ada unsur-unsur dalam praktik sound horeg yang perlu dievaluasi. Misalnya seperti penampilan penari dengan pakaian terbuka. Karena itu, ia berharap penerapan fatwa ini dibuat selektif, bukan larangan menyeluruh.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penggunaan sound horeg bila digunakan secara berlebihan dan melanggar norma syariat dan mengganggu ketertiban.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Sholihin Hasan, menjelaskan sound horeg adalah sistem audio dengan potensi volume tinggi, terutama pada frekuensi rendah atau bass. Istilah ‘horeg’ sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti ‘bergetar’.

“Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar sehingga dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan, dan atau merusak fasilitas umum atau barang milik orang lain, memutar musik diiringi joget pria wanita dengan membuka aurat dan kemunkaran lain, baik dilokalisir pada tempat tertentu maupun dibawa berkeliling pemukiman warga hukumnya haram,” kata Sholihin, Senin.

Keputusan ini diambil setelah MUI Jatim mendapatkan surat permohonan fatwa dari masyarakat perihal fenomena sound horeg di Jawa Timur. Surat atau petisi itu ditandatangani 828 orang, pada 3 Juli 2025. Mereka juga menggelar forum dengan pengusaha sound horeg hingga dokter THT.

Sholihin mengatakan, MUI Jatim merasa perlu mencermati fenomena penggunaan perangkat audio berintensitas tinggi yang semakin marak itu, karena disebut berpotensi menimbulkan mudarat.

Lebih lanjut, dalam prosesnya, MUI Jatim memandang penggunaan teknologi audio bisa bernilai positif jika digunakan secara tepat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Namun, apabila berpotensi merusak dan melanggar hak orang lain, maka tidak dapat dibenarkan.

Dalam pertimbangnya, MUI Jatim menyebut sound horeg bisa mencapai 120-135 desibel (dB) atau lebih, sedangkan ambang batas yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO) adalah 85 desibel (dB) untuk paparan selama 8 jam.

“Battle sound atau adu sound yang dipastikan menimbulkan mudarat, yaitu kebisingan melebihi ambang batas dan berpotensi tabdzir serta idha’atul mal atau menyia-nyiakan harta hukumnya haram secara mutlak,” ucapnya.

Meski begitu, MUI tetap membolehkan penggunaan sound horeg untuk kegiatan positif seperti resepsi pernikahan, pengajian dan selawatan, asalkan dilakukan secara wajar dan bebas dari hal-hal yang diharamkan.

(frd/wis)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Sidang pembacaan putusan kasus dugaan impor gula dengan terdakwa Menteri Perdagangan periode 12 Agustus 2015-27 Juli 2016 Thomas Trikasih Lembong akan digelar pada Jumat, 18 Juli 2025.

“Jadi, untuk memberikan kesempatan majelis hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam putusan, untuk sidang agenda putusan dijadwalkan di hari Jumat tanggal 18 Juli 2025,” kata ketua majelis hakim Dennie Arsan Fatrika usai sidang agenda pembacaan duplik, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/7) petang.

Dalam duplik ini, Tom mengibaratkan pertarungan dalam persidangan yang melibatkan jaksa penuntut umum, penasihat hukum, saksi, hingga ahli seperti perang dengan “roket dan rudal” tuduhan.

Bantahan, kesaksian, serta keterangan pro dan kontra diluncurkan ke arena pertarungan.

Tom memahami semua pihak yang bertarung ingin menang. Namun, ia mengharapkan majelis hakim sebagai Sang Pengadil menjatuhkan putusan dengan berlandaskan bukti yang terungkap dalam persidangan.

“Kita sudah mencapai suatu titik di mana hemat saya, saatnya mengambil jeda sejenak supaya debu, abu, kabut dan asap dari peperangan dalam persidangan dapat mengendap sehingga udara kembali jernih dan suasana dapat kembali hening,” ucap Tom.

Tom sebelumnya dituntut dengan pidana tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum meyakini Tom telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp515.408.740.970,36 (Rp515 miliar), merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp578.105.411.622,47 (Rp578 miliar) dalam kegiatan impor gula semasa ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

Perbuatan itu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(ryn/wis)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden ke-7 Joko Widodo mencurigai ada agenda besar politik di balik polemik ijazah dan upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

“Saya berperasaan, memang kelihatannya ada agenda besar politik, di balik isu-isu ijazah palsu, isu pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui wartawan di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, dilansir detikJateng, Senin (14/7).

Menurut dugaan Jokowi, salah satu motif dari agenda besar politik adalah untuk menurunkan reputasi politik.

“Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade,” ujar dia.

“Termasuk itu (isu pemakzulan) jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik,” ucap Jokowi.

Meski demikian, Jokowi menyatakan dirinya merespons itu secara biasa saja. “Ya buat saya biasa-biasa aja lah dan biasa, ya bisa,” imbuh dia.

Isu pemakzulan Gibran mencuat setelah keluar pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, April 2025 lalu. 

Saat itu Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara terbuka mengeluarkan delapan tuntutan. Salah satunya adalah mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum.

Salah satu yang menandatangani itu adalah mantan Wapres Try Sutrisno. Ada pula nama sejumlah purnawirawan lain seperti Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.

Tuntutan ini masih berproses. Terbaru, mereka mengirimkan surat tuntutan ke MPR, DPR dan DPD meminta mereka untuk menindaklanjutinya secara politik.

Sementara polemik ijazah S! Jokowi sudah muncul sejak lama. Polemik ini timbul tenggelam. Kemunculan polemik ini biasanya menjelang pemilu, ketika Jokowi mencalonkan diri.

Kini, setelah lengser, polemik kembali muncul. Sejumlah orang melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi ke polisi. Jokowipun melaporkan sejumlah orang karena alasan dugaan pencemaran nama baik, terkait polemik ijazah.

Universitas Gadjah Mada (UGM) tempat Jokowi menimba ilmu saat kuliah, telah menyatakan keaslian ijazah Jokowi.

Baca selengkapnya di sini…

(tim/wis)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Kejaksaan Agung (Kejagung) segera memanggil saudagar minyak Mohammad Riza Chalid untuk diperiksa sebagai tersangka di kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut panggilan dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus usai Riza ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (10/7) kemarin.

“Karena statusnya sudah tersangka, maka langkah awal yang harus dilakukan oleh penyidik adalah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan dalam status sebagai tersangka,” ujarnya kepada wartawan, Senin (14/7).

Kendati demikian, Harli tidak mengungkapkan tanggal pemeriksaan terhadap Riza Chalid. Ia hanya mengatakan penyidik sedang memenuhi proses administrasi pemanggilan tersangka.

“Ini sedang direncanakan. Karena penyidik harus mengusulkan, mengusulkan kapan waktunya yang bersangkutan akan dipanggil dan diperiksa,” jelasnya.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 18 tersangka. Belasan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dan Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Selain itu, Kejagung juga menetapkan saudagar minyak Mohammad Riza Chalid selaku Beneficial Owner dari PT Orbit Terminal Merak (OTM) dan anaknya Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

Kejagung menyebut total kerugian negara dalam perkara korupsi tersebut mencapai Rp285 triliun yang terdiri dari kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 dan Rp91,3 triliun dari kerugian perekonomian negara.

(tfq/isn)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —
Suasana haru menyelimuti peluncuran hari pertama Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) Sentra Handayani tahun ajaran 2025/2026.

Jakarta, CNN Indonesia —
Sebanyak 100 siswa jejang SMP mulai memasuki asrama dan menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026.

Jakarta, CNN Indonesia —

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selaku terdakwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan menilai jaksa KPK tidak mampu menjawab soal kriminalisasi dan penyelundupan fakta hukum dalam repliknya.

“Dari replik tadi terlihat bahwa terhadap fakta-fakta yang kami sampaikan adanya rekayasa dan juga penyelundupan fakta dan kriminalisasi ternyata tidak mampu dijawab oleh Penuntut Umum,” ujar Hasto setelah mengikuti persidangan pembacaan replik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (14/7).

Menurut Hasto, yang justru terjadi adalah penggiringan opini bahwa saksi-saksi dari internal KPK adalah saksi fakta terhadap kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Padahal yang terjadi sebenarnya mereka dihadirkan dengan suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di mana di dalam BAP itu mengungkapkan suatu fakta-fakta yang diselundupkan, suatu fakta-fakta palsu yang berasal dari BAP dan itulah yang menjadi dasar dari pembuatan surat dakwaan dan surat tuntutan,” ucap Hasto.

“Dan seluruh argumentasi kami sampaikan dalam pleidoi tidak mampu dijawab oleh JPU,” sambungnya.

Hasto menambahkan pihaknya akan menyiapkan duplik untuk menjawab argumen-argumen yang tertuang dalam replik jaksa. Sidang duplik akan digelar pada Jumat, 18 Juli 2025.

Dalam repliknya, jaksa meminta majelis hakim menolak nota pembelaan atau pleidoi Hasto serta tetap menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara.

“Kami tetap bersikap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 3 Juli 2025 dan nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa harus dinyatakan ditolak,” kata jaksa.

“Selanjutnya kami Penuntut Umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah ada dibacakan 3 Juli 2025.

Hasto dituntut dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam menjatuhkan tuntutan pidana tersebut, jaksa mengungkapkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan.

Keadaan memberatkan adalah perbuatan Hasto tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tidak mengakui perbuatannya.

Sedangkan keadaan meringankan Hasto bersikap sopan selama persidangan, mempunyai tanggungan keluarga dan tidak pernah dihukum.

(ryn/wis)

[Gambas:Video CNN]

Sleman, CNN Indonesia —

Dua unit Sekolah Rakyat (SR) Menengah Atas yang dikelola Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Sonosewu, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul (SR 19) dan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman (SR 20) mulai resmi beroperasi, Senin (14/7) pagi.

Berdasarkan pantauan di SR 19 yang berlokasi di Gedung Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso, kompleks Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kemensos, ratusan siswa yang telah hadir langsung diarahkan mengikuti rangkaian cek kesehatan.

Mereka juga disiapkan untuk mengikuti aktivitas olahraga, seperti pemanasan dan lari pagi 1,6 km mengitari kompleks sebagai rangkaian pemeriksaan kesehatan.

Sementara itu, para orangtua atau wali murid nampak menunggu anak-anak mereka yang mulai pagi ini juga akan melakoni seluruh kegiatan pendidikan model asrama.

Sutini (36), salah seorang orang tua murid asal Gunungkelir, Jatimulyo, Kulon Progo, merasa terbantu dengan adanya program SR ini. Dirinya yang berprofesi sebagai petani dan tak ada penghasilan lain selain dari bercocok tanam.

Sutini sebenarnya khawatir anaknya akan mulai tinggal di asrama, meski ini bukan pengalaman pertama. Tapi dia yakin anaknya bisa melalui semua tantangan di SR nantinya dan jadi harapan baru bagi keluarga.

“Saya percaya sama anak saya,” tegas Sutini.

Kurnia Vita Anggarani, asal Imogiri, Bantul, salah seorang siswa SR 19 mengungkapkan bersedia menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat salah satunya demi mengurangi beban orangtua.

“Bapak (profesi) kuli pasir di Sleman, ibu di Srumbung (Kab. Magelang) bikin bakso,” kata Kurnia.

Kurnia pribadi merasa sedih tak bisa lagi dekat dengan keluarga karena harus menjalani kehidupan berasrama pagi ini. Bagaimanapun, semua itu dia tempuh demi meraih cita-citanya.

“Pengin kuliah, cita-cita di UGM,” katanya.

Kepala Dinas Sosial Pemda DIY, Endang Patmintarsih mengatakan SR 19 Sonosewu menampung 200 siswa, sedangkan SR 20 sebanyak 75 siswa. Seluruhnya terseleksi melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), diikuti dengan survei langsung ke lapangan.

“Hari ini kita sudah bisa melaksanakan penerimaan siswa untuk cek kesehatan dan juga nanti dilanjut dengan pengenalan lingkungan selama 2 bulan,” kata Endang.

Para siswa ini akan dibagi ke dalam setiap rombongan belajar (rombel) berjumlah masing-masing 20 siswa. Sembari masa pengenalan lingkungan (mapenaling) bergulir, murid-murid mulai mendapatkan pendidikan karakter di samping pendidikan reguler dan peningkatan keterampilan.

Selama tinggal di asrama, para siswa memperoleh beragam fasilitas, termasuk kebutuhan pangan serta sandang. Ada pula unit komputer PC, komputer jinjing (laptop) juga tablet untuk menunjang proses belajar.

“Pokoknya dari ujung kaki sampai ujung rambut itu semua diberikan oleh pemerintah. Semua buku, seragam, kemudian ransel, makan sehari tiga kali, ada snack dan lain sebagainya. Semuanya, pokoknya, dari sepatu semuanya kalau perempuan, ada pembalut segala,” tutur Endang.

Puluhan casis mengundurkan diri

Endang juga mengungkapkan soal adanya puluhan calon siswa (casis) yang mengundurkan diri selama masa pendaftaran dua unit SR ini. Total 29 casis memilih mundur karena alasan beragam.

“Mereka satu, masih kepingin di sekolah umum. Kedua alasannya, saya nggak bisa main nanti dengan teman-teman, nah itu yang menjadi, ini perlu masyarakat diedukasi memang. Jadi memang tidak mudah anak-anak dipindahkan dari lingkungan mereka masuk ke sekolah boarding school ini,” papar Endang.

Berkurangnya siswa akibat casis mengundurkan diri sudah langsung diisi dengan casis lainnya sehingga diperoleh angka yang sekarang.

Endang menekankan, pada prinsipnya program SR ini merupakan komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia, sekaligus upaya memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

“Mudah-mudahan anak-anak ini nanti akan bisa mengangkat derajat orang tuanya. Untuk mereka, boleh sekarang mereka dalam segi ekonomi mereka miskin, tapi secara mental, Insyaallah, nanti melalui jenjang Sekolah Rakyat ini, mereka bisa menjadi anak-anak tangguh, bermental tangguh untuk meraih cita-citanya, untuk masa depan mereka, juga untuk kebanggaan orang tua dan bangsa,” katanya.

Staff Ahli Gubernur DIY, Didik Wardaya menambahkan, kedua SR yang beroperasi hari ini masih menggunakan lokasi sementara. Nantinya keduanya disatukan di bangunan permanen daerah Moyudan, Sleman.

Sementara itu berdasarkan pantauan, di SR 19, sekolah ini memiliki 10 kelas dari A-J untuk setiap jenjangnya. Di dalam juga terdapat laboratorium fisika, kimia dan biologi.

Sedangkan di bagian asrama, ada tempat tidur tingkat yang jumlahnya menyesuaikan luasan ruangan. Disediakan pula lemari buat siswa serta beberapa kipas angin dinding di setiap ruangan.

(kum/isn)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Polisi menyebut pelat dinas pada mobil yang diduga menjadi penyebab kecelakaan beruntun di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Halte Transjakarta Utan Kayu, Jakarta Timur adalah palsu.

“Salah satu fakta yang kemarin, baru-baru ini terjadi, kecelakaan lalu lintas yang di Rawamangun atau beruntun, itu ternyata TNKB-nya menggunakan TNKB palsu,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin kepada wartawan, Senin (14/7).

Komarudin menyebut mobil Toyota Fortuner warna hitam itu sengaja menggunakan pelat dinas palsu untuk menghindari tilang elektronik atau ETLE.

“Menggunakan TNKB palsu untuk menghindari capture-an kamera,” ujarnya.

Padahal, kata Komarudin, saat ini mobil yang menggunakan pelat dinas pun akan terekam kamera ETLE jika melakukan pelanggaran.

“Karena yang disasar adalah pengendara, bukan lagi objek kendaraan, tapi perilaku dari pengendara itu ya,” ucap dia.

Lebih lanjut, Komarudin menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan POM TNI maupun Propam Polri terkait penindakan terhadap mobil berpelat dinas menggunakan tilang elektronik.

Sebelumnya, kecelakaan beruntun melibatkan lima mobil dan dua sepeda motor terjadi di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Halte Transjakarta Utan Kayu, Jakarta Timur pada Jumat (11/7). Insiden ini menyebabkan dua orang mengalami luka-luka.

Salah satu korban yang merupakan sopir taksi bernama Ridwan (30) mengatakan kecelakaan terjadi ketika sebuah mobil Toyota Fortuner melaju kencang saat kondisi lampu lalu lintas sedang merah.

“Kita posisi lagi antre lampu merah, kondisi lampu merah, tiba-tiba ada Fortuner nabrak langsung dengan kecepatan tinggi dan tidak rem,” kata Ridwan.

Lalu, mobil tersebut langsung menabrak beberapa kendaraan di depannya. Saat kejadian, kondisi lalu lintas sedang ramai karena bertepatan dengan jam berangkat kerja.

“Ramai itu, kejadian pagi sekitar pukul 06.30 WIB, Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi saya salah satu korbannya,” ucap Ridwan.

(dis/isn)

[Gambas:Video CNN]

Makassar, CNN Indonesia —

Polisi mengungkap penyebab kecelakaan truk yang mengangkut sekitar 20 warga usai mengikuti acara pesta adat Rambu Solo’ di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Dalam peristiwa itu tujuh orang tewas dan 13 orang menjalani perawatan medis.

Direktur Lalulintas Polda Sulsel Kombes Pol Karsiman mengatakan berdasarkan keterangan sopir truk, penyebab kecelakaan diduga akibat rem blong.

“Untuk sementara diduga rem blong (keterangan sementara sopirnya),” kata Karsiman kepada CNNIndonesia.com, Minggu (13/7).

Korban meninggal dunia sebanyak tujuh orang yakni empat korban meninggal di lokasi dan tiga orang meninggal di rumah sakit, sementara 13 korban masih menjalani perawatan medis.

Karsiman menuturkan pada saat terjadi kecelakaan truk nomor polisi DP 8979 KB dikemudikan oleh kernet, bukan sopir truk yang sesungguhnya. Kernet tersebut dikabarkan meninggal dunia.

“Informasi juga sopir pengganti. Lebih lengkapnya nanti kami informasikan,” ujarnya.

Truk dengan nomor polisi DP 8979 KB mengangkut sekitar 20 warga setelah menghadiri acara pesta adat Rambu Solo’ di Lembang Lo’ko’ Uru, Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Toraja Utara, Sabtu (12/7). Namun, saat memasuki tikungan tajam tiba-tiba oleng dan terbalik diduga sopir tidak mampu menguasai truknya.

“Truk tersebut melaju dari arah Pangala menuju Tikala setelah rombongan mengikuti acara adat. Saat tiba di lokasi ada tikungan tajam dan memang di situ ada bekas tanah longsor dan batu besar di pinggir jalan. Truk ini melaju dengan kecepatan tinggi,” ungkapnya.

Ia menerangkan kernet truk menggantikan sopir mengemudikan truk lantaran sopir lelah.

“Informasi yang didapatkan di TKP bahwa mengemudikan truk tersebut adalah kernetnya, bukan sopir aslinya, karena dalam kondisi capek, sehingga digantikan kernetnya,” jelasnya.

(mir/isn)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Seorang kakek berinisial IB (63), warga Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten ditangkap polisi karena memperkosa seorang wanita penyandang autisme berusia 47 tahun yang merupakan tetangganya sendiri.

Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko mengatakan penangkapan terhadap IB dilakukan di kediamannya pada Jumat, (11/7).

Proses penangkapan berlangsung cepat, tidak lama setelah petugas menerima laporan resmi dari pihak keluarga korban. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, pelaku tersebut kini telah resmi ditahan dan mendekam di rumah tahanan Mapolres Serang.

“Dugaan tindak pidana pencabulan ini terjadi pada hari Rabu (25/6) sekitar pukul 13.30 WIB,” ujarnya seperti dikutip dari Antara, Senin (14/7).

Pelaku yang tinggal bertetangga dengan korban memanfaatkan situasi saat mengetahui korban tengah berada di rumahnya seorang diri.Dengan niat jahat yang sudah terencana, tersangka langsung masuk ke dalam rumah korban. Namun, aksinya itu sempat terlihat oleh keponakan korban yang masih anak-anak, yang saat itu sedang asyik bermain masak-masakan di sekitar rumah.

Tanpa menghiraukan keberadaan saksi, pelaku terus melancarkan niatnya. Tersangka kemudian masuk ke dalam kamar dan mendapati korban sedang tertidur.

“Tanpa berpikir panjang, tersangka segera menutup pintu kamar dan langsung melampiaskan nafsu bejat nya kepada korban,” imbuhnya.

Menyadari perbuatannya dipergoki oleh keponakan korban, tersangka sontak membuka pintu dan secara brutal menendang perut anak kecil tersebut. Saksi langsung berlari ketakutan dan memberanikan diri untuk melapor kepada warga yang sedang berkumpul di sebuah warung tidak jauh dari lokasi.

Mendengar laporan tersebut, warga segera bergerak mendatangi rumah korban. Mereka mendobrak pintu kamar dan mendapati tersangka masih melakukan aksi keji nya.

“Pelaku langsung diamankan dan dibawa ke rumah Ketua RT setempat untuk menghindari amuk massa yang lebih besar. Pada Senin (30/6) pihak keluarga korban secara resmi melaporkan peristiwa ini ke Mapolres Serang,” ujarnya.

Atas perbuatannya, tersangka IB dijerat dengan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hukuman pidana penjara maksimal selama 12 tahun.

(antara/ugo)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —
Banjir dan longsor di sejumlah wilayah Tanah Air hingga sidang tuntutan terhadap Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong mewarnai pemberitaan media pada pekan lalu.

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah mulai melaksanakan program Sekolah Rakyat di tahun ajaran baru 2025-2026, pada Senin (14/7) hari ini. Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangan di laman sekolahrakyat.kemensos.go.id, Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang bertujuan memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sekolah Rakyat merupakan sekolah dengan model asrama atau boarding school yang menyediakan pendidikan 100 persen gratis untuk jenjang SD, SMP dan SMA.

Rencananya akan ada 200 Sekolah Rakyat yang menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dari 200 sekolah tersebut, sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan dibangun dengan dana APBN dan didukung penuh oleh Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU).

Sedangkan 100 sekolah lainnya dibangun melalui dukungan swasta, serta kolaborasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Mensesneg) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN).

Salah satu hal yang membedakan Sekolah Rakyat dengan sekolah konvensional adalah pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan personal (individual approach).

Sekolah ini menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit, yang artinya siswa dapat masuk kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru dan menyelesaikan pendidikannya sesuai capaian belajar sendiri.

Meski begitu, ijazah Sekolah Rakyat setara dengan sekolah umum karena pada dasarnya masih menggunakan Kurikulum Nasional.

Sebanyak 100 titik lokasi Sekolah Rakyat direncanakan beroperasi pada tahun 2025. Rinciannya 63 lokasi akan mulai matrikulasi pada hari ini dan 37 lainnya menyusul pada akhir bulan.

Pulau Jawa akan menjadi wilayah terbanyak Sekolah Rakyat sebanyak 48 lokasi, disusul Sumatra 22 lokasi, Sulawesi 15 lokasi, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan dan Maluku masing-masing 4 lokasi serta Papua 3 lokasi. Total kapasitas peserta didik pada tahap pertama ini mencapai 9.755 siswa.

Program Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat menjadi solusi pendidikan berkualitas yang terjangkau dan inklusif, serta mendukung pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

(tfq/ugo)

Jakarta, CNN Indonesia —

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengancam bakal memotong tunjangan kinerja (tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang telat masuk kerja karena mengantar anak masuk sekolah.

Hal itu disampaikan Rano menyusul Senin (14/7) akan menjadi hari pertama masuk sekolah bagi pelajar-pelajar di Jakarta usai liburan.

“Besok masuk sekolah pertama. ASN diperbolehkan telat enggak untuk antar anak sekolah? ASN telat, tukinnya dipotong,” kata Rano di Jakarta, Minggu malam (13/7) dikutip Antara.

Kendati demikian, ia tidak membeberkan secara rinci pemotongan tukin bagi PNS yang telat.

Berdasarkan Kalender Pendidikan DKI Jakarta Tahun Ajaran 2025/2026, hari pertama sekolah pada tahun ajaran baru dimulai pada 14 Juli 2025 setelah libur semester genap pada 28 Juni-12 Juli 2025.

Lalu, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru jenjang SD, SMP, dan SMA pada tahun ajaran 2025/2026 juga dimulai bersamaan dengan pembukaan tahun ajaran baru, yakni 14 Juli 2025.

(pta)

Jakarta, CNN Indonesia —

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung peran Presiden RI di forum internasional, terutama Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menurutnya tidak terlihat selama beberapa tahun terakhir. 

Anies mendorong kehadiran kepala negara di forum internasional, tidak melulu diwakili oleh menteri luar negeri. 

“Kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Bapak ibu sekalian bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri,” kata Anies saat berpidato dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Gerakan Rakyat, di Jakarta Pusat, Minggu (13/7), dikutip dari detikcom.

Anies tak menyebut nama presiden yang lama absen di forum PBB. Namun dia mengingatkan bahwa Indonesia merugi jika pasif di forum internasional.

Dia memberikan analogis Indonesia seperti seorang yang memiliki rumah besar di kampung, tapi tidak pernah ikut rapat RT.

“Kalau kita tidak aktif di dunia internasional. Itu seperti begini. Kita warga kampung. Ukuran kampungnya nomor 4 terbesar. Ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus,” ucapnya.

Lebih lanjut, Anies menuturkan Indonesia punya posisi penting di Asia Tenggara di tengah ketegangan kawasan Asia-Pasifik.

Menurut dia, Indonesia punya tugas menjaga kawasan ASEAN tetap teduh, sebagai salah satu kawasan yang berpotensi menjadi masa depan di Asia.

“Di Timur ada Tiongkok paling besar, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan ini semua wilayah yang suasananya tegang, bukan yang suasananya teduh. Tak terbayangkan utara dan selatan. Antara Korea Selatan dan selatan tegang. Antara Tiongkok dengan Jepang, tegang,” sebutnya.

“Wilayah yang ini (ASEAN) teduh. Dan Indonesia harus bisa menjaga keteduhan di wilayah ini. Jadi, kita kalau melihat ini. Inilah wilayah yang harus bisa menjadi kekuatan masa depan di Asia,” tambahnya.

Baca selengkapnya di sini…

(tim/wis)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Istri dari diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arya Daru Pangayunan alias ADP (39) disebut telah menghubungi penjaga kos tempat tinggal suaminya sebanyak tiga kali. Komunikasi dilakukan pada tanggal 7 dan 8 Juli 2025.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menuturkan pesan pertama dilayangkan pada pukul 22.40 WIB, 7 Juli 2025. Istri Arya Daru menghubungi penjaga kos ke nomor telepon yang lama (sudah tidak aktif) untuk dilakukan pengecekan kamar.

Komunikasi kedua dilakukan tak lama setelahnya, tepatnya pada 8 Juli pukul 00.48 WIB. Kali ini, istri Arya Daru menghubungi penjaga kos ke nomor telepon yang baru.

“(Ketiga) 8 Juli 2025 pukul 05.27 WIB, istri korban menghubungi penjaga kos untuk minta cek kembali kamar korban,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi melalui keterangan tertulis, Minggu (13/7).

Arya Daru ditemukan tewas dengan kondisi wajah terlilit isolasi atau lakban di sebuah kamar kos di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7) sekitar pukul 08.30 WIB.

Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad korban. Selain itu, polisi juga menyebut barang milik korban tidak ada yang hilang.

Polisi juga belum menemukan indikasi pembunuhan dalam kasus ini. Berdasarkan keterangan istri, korban diketahui memiliki riwayat penyakit gerd dan kolestrol.

Namun, untuk kepastian terkait penyebab kematian korban, masih menunggu hasil autopsi, termasuk hasil pemeriksaan histopatologi dan toksiologi.

Sebelum ditemukan meninggal, penjaga kos disebut masih melihat korban makan di sebuah ruangan di dalam kos.

“Si penjaga malam, penjaga di rumah malam hari, dia (korban) makan katanya, di kosan itu kan ada ruangan kayak ruangan dapurnya lah. Saat itu malam hari dia makan mungkin habis nge-gojek (pesan dari Gojek) kali ya,” kata Kapolsek Menteng Kompol Rezha Rahandhi kepada wartawan, Rabu (9/7).

Rezha menyebut keterangan dari penjaga kos tersebut sesuai dengan rekaman kamera pengawas atau CCTV yang telah diperiksa kepolisian. Dalam rekaman dimaksud, terang dia, korban juga sempat menyapa penjaga kos.

“Memang dibuktikan kelihatan di CCTV itu memang dia keluar buang sampah. Jadi, malam hari itu dia sekitar pukul 22.00, jam 10-an mendekati 22.30, dia nyapa, ayo mas, gitu aja,” kata Rezha.

Kasus ini sedang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan kesimpulan terkait penyebab kematian akan rampung dalam satu pekan.

“Mungkin seminggu lagi selesai, nanti ada kesimpulan, InsyaAllah mudah-mudahan seminggu lagi selesai ya,” kata Karyoto, Kamis (10/7).

(dis/ryn/wis)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia atau K-Sarbumusi mengungkapkan lebih dari 15 ribu kendaraan logistik terlibat dalam aksi mogok nasional yang dimulai, Minggu (13/7).

Aksi demo hari ini dilakukan sebagai respons terhadap “arogansi” Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Bagian Kewilayahan (Kemenko IPK) dan Kementerian Perhubungan dalam menyusun rencana penerapan kebijakan nol kelebihan muatan dan dimensi atau Zero Overdimension Overload (ODOL) tanpa melibatkan sopir dan buruh logistik.

“Secara nasional estimasi kami ada 15 ribu lebih kendaraan logistik yang berpartisipasi. Baik yang ada di titik kumpul aksi maupun yang mogok di tempat/gudang/rumah masing-masing,” kata Presiden Konfederasi Sarbumusi Irham Ali Saifuddin saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (13/7).

Dia menuturkan aksi tersebut digelar tanpa menyekat jalan, dan sejauh ini berjalan dengan lancar.

“Aksi senantiasa kami juga untuk damai dan tanpa penyekatan jalan. Salah satu strateginya dengan memarkir truk di tempat luas biar tidak mengganggu pengguna jalan lain,” ujar Irham.

Dia menambahkan aksi mogok nasional dilakukan secara serentak di beberapa titik di antaranya Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

“Ada beberapa titik aksi tambahan karena solidaritas dukungan terus berdatangan,” imbuh Irham.

“Besok kami akan merilis potensi economic loss atas mogok nasional transportasi logistik hari ini,” sambungnya.

Adapun organisasi yang terlibat antara lain Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN), Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), dan Konfederasi Sopir Logistik Indonesia (KSLI).

Mereka menuntut Pemerintah dan DPR untuk segera merumuskan Undang-undang Perlindungan Pengemudi/Sopir.

UU tersebut diharapkan memuat skema upah yang layak bagi pengemudi, hubungan industrial yang berkeadilan, hingga jaminan sosial tanpa biaya bagi para sopir yang memiliki risiko kerja tinggi.

Selain itu, mereka juga meminta agar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikaji ulang. Revisi ini perlu dilakukan dengan melibatkan pengemudi dan pelaku usaha logistik agar kebijakan yang lahir tidak merugikan pihak-pihak di lapangan.

Penerapan Zero ODOL, menurut mereka, terlalu tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan kesiapan industri transportasi, terutama armada kecil dan menengah yang belum bisa menyesuaikan spesifikasi teknis kendaraan sesuai aturan baru.

(ryn/rds)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan hampir separuh dari total lahan bersertifikat di Indonesia dikuasai oleh segelintir kelompok.

Nusron sebelumnya menjelaskan dari total 70,4 juta hektare areal penggunaan lain (APL) yang berada di bawah kewenangan ATR/BPN, sebanyak 55,9 juta hektare atau 79,5 persen telah terpetakan dan bersertifikat.

Hal itu disampaikan dalam paparan mengenai distribusi dan penguasaan lahan nasional dalam acara Pengukuhan dan Rakernas I PB IKA-PMII Periode 2025-2030.

“Dari 55,9 juta hektare (lahan bersertifikat) itu, 48 persen dari 55,9 juta, katakanlah 56 juta, dari 48 persen itu hanya dimiliki, sekali lagi, baik HGU maupun HGB, hanya dimiliki oleh 60 keluarga di Indonesia,” ujar Nusron di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/7).

“Jadi dari 55,9 juta hektare, 48 persennya itu hanya, bukan dimiliki, salah-salah, hanya dikuasai, salah, maaf, hanya dikuasai, kalau miliknya masih milik negara, tapi hanya dikuasai oleh 60 keluarga di negara,” tegasnya.

Menurutnya, penguasaan ini tidak dilakukan secara langsung oleh individu, melainkan melalui berbagai badan hukum atau perusahaan.

“Yang kalau dipetakan PT-nya, PT-nya bisa berubah macam-macam. Tapi kalau di-tracking siapa beneficiary ownership-nya, BO-nya, itu hanya 60 keluarga,” katanya.

Ia menilai ketimpangan tersebut sebagai hasil dari kebijakan masa lalu yang belum berpihak.

“Inilah problem di Indonesia, kenapa terjadi kemiskinan struktural? Karena ada kebijakan yang tidak berpihak. Ada tanda petik, kalau kami boleh menyimpulkan, ada tanda petik kesalahan kebijakan pada masa lalu,” ujar Nusron.

Pemerintah saat ini, lanjutnya, mengusung perubahan dengan tiga prinsip, yakni keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi.

Ia memaknai prinsip kesinambungan sebagai upaya mempertahankan pelaku usaha yang sudah berjalan, sementara prinsip keadilan dan pemerataan berarti lahan baru tidak lagi diberikan kepada pihak-pihak yang sebelumnya sudah menguasai terlalu banyak.

“Yang sudah ada jangan dimatikan. Kalau ada barang baru, jangan diberikan kepada mereka lagi,” kata Nusron.

(del/rds)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Pihak Jawa Pos mengungkapkan alasan menempuh jalur hukum melawan Dahlan Iskan.

Direktur Jawa Pos Holding Hidayat Jati mengatakan sengketa hukum antara Jawa Pos dengan Dahlan Iskan dan Nany Wijaya adalah terkait dengan penertiban aset.

Kata dia, proses di pengadilan sama sekali tidak mengingkari Dahlan Iskan adalah orang yang pernah berperan besar dalam pengembangan Jawa Pos di masa-masa awal pengelolaannya.

Namun Jati menegaskan bahwa hampir semua persoalan legal Jawa Pos terkait pihak lain adalah bagian dari upaya pemulihan dan penertiban aset.

“Seperti semua aksi korporasi, direksi harus merapikan pembukuan dan menjaga tata kelola perusahaan dalam memastikan kejelasan status kepemilikan asetnya,” kata Jati melalui keterangan tertulis, Minggu (13/7).

Jati menjelaskan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2016 menjadi momen penting dan strategis untuk merapikan seluruh aset perusahaan.

Hasil dari tax amnesty itu sudah masuk dalam Laporan Keuangan (LK) yang diaudit resmi, disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Jawa Pos. Pada RUPS tersebut, keputusan pemegang saham bulat.

Jati menuturkan dalam proses penertiban itu ada beberapa aset yang bersinggungan dengan kepemilikan dan transaksi atas nama atau pihak lain, termasuk Dahlan Iskan.

“Namun, berkat pendekatan yang baik, upaya penertiban di aset-aset pak Dahlan itu yang prosesnya tadinya rumit, sebagian besar bisa diselesaikan dengan damai dan baik-baik, kok,” kata Jati.

Salah satu proses pengalihan aset yang bisa diselesaikan secara damai adalah mengenai kewajiban Dahlan Iskan yang timbul pada perusahaan seputar investasi pribadi pada proyek PLTU di Kaltim.

Begitu juga dengan penertiban aset proyek pribadi Dahlan Iskan di bidang pengolahan Nanas.

“Jadi, tidak hanya soal PT Dharma Nyata, tapi menyangkut sejumlah aset dan transaksi di masa lalu, dan sebagian besar berlangsung sesuai prosedur dan kedua belah pihak bisa menemukan kesepahaman sehingga tercapai kompromi dengan damai,” ucap Jati.

Dia menyatakan pilihan melakukan upaya hukum adalah keputusan yang berat dan dipertimbangkan secara matang oleh direksi.

“Sebab, aset Jawa Pos harus diselamatkan dan hukum harus dipatuhi,” tehas dia.

Meskipun tegas dalam menempuh proses hukum, Jati mengungkapkan Jawa Pos selalu bersedia untuk melakukan negosiasi dengan Dahlan Iskan asal dengan niat baik dan berdasarkan fakta hukum.

“Kami selalu terbuka untuk itu karena kami sadar jika tidak paham betul atas duduk perkara hukum yang ada, akan mudah muncul salah persepsi,” tandasnya.

Dahlan Iskan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penggelapan aset.

Penetapan tersangka tersebut diputuskan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Timur setelah gelar perkara pada Selasa (2/7).

Selain Dahlan, Polda Jawa Timur juga menetapkan mantan Direktur Jawa Pos Nany Wijaya sebagai tersangka.

Penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap kedua tersangka untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut serta menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara.

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari laporan Rudy Ahmad Syafei Harahap yang terdaftar dengan nomor: LP/B/546/IX/2024/SPKT/Polda Jawa Timur pada 13 September 2024.

(ryn/wis)

[Gambas:Video CNN]

Makassar, CNN Indonesia —

Polisi menangkap wanita inisial KT (49) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, setelah diduga menganiaya seorang pria inisial MN (75) akibat tidak diberikan sejumlah uang usai melakukan hubungan intim.

“Betul, perempuan menganiaya laki-laki. Pelaku kesal karena setelah berhubungan tidak dibayar,” kata Kasubsi PIDM Sihumas Polres Bone, Iptu Rayendra Muchtar kepada CNNIndonesia.com, Minggu (13/7).

Peristiwa tersebut bermula pelaku masuk ke dalam rumah korban di Jalan MH Thamrin, kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Kamis (3/7) sekitar pukul 06.30 WITA. Di dalam rumah itu pelaku langsung menganiaya lansia dengan menggunakan sebuah kayu.

“Pelaku masuk ke dalam rumah korban dan langsung memukul di bagian kepala hingga mengalami luka robek, kemudian korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis,” ungkapnya.

Setelah kejadian itu, kata Rayendra, korban langsung melapor ke pihak kepolisian. Selanjutnya polisi berhasil menangkap wanita tersebut.

“Motif berdasarkan pengakuan terduga pelaku mengakui tidak dibayar setelah hubungan intim. Kekesalan pelaku karena merasa tidak dibayar sesuai kesepakatan,” jelasnya.

Meski demikian, kata Rayendra penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku maupun korban untuk mengungkap pasti motif kejadian tersebut.

“Sementara ini pelaku masih dilakukan pemeriksaan di Polres Bone,” katanya.

(mir/wis)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) menjelaskan soal suara desahan perempuan yang keluar dari pengeras suara (speaker) di area Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang sedang viral.

Suara tak senonoh itu muncul di speaker yang biasa dimanfaatkan untuk pengumuman dan memutar musik. Kejadiannya berlangsung pada sore hari dan viral di media sosial.

Pihak pengelola pun meminta maaf atas munculnya konten suara tak pantas dari speaker pengumuman.

“Kami menyampaikan permohonan maaf yang yang tulus atas insiden pemutaran konten audio tidak pantas yang sempat terdengar melalui pengeras suara di kawasan publik GBK,” kata Kepala Divisi Humas, Hukum, dan Administrasi PPKGBK Asep Triyadi dalam keterangan resmi, Minggu (13/7) dikutip Detikcom.

Berdasarkan hasil evaluasi internal pengelola GBK, kejadian itu terjadi akibat kelalaian petugas yang menyiapkan playlist di salah satu platform musik berbayar yang bebas hak cipta, tanpa melakukan pengecekan secara berkala dan menyeluruh.

Asep mengatakan setelah satu rangkaian playlist selesai, aplikasi secara acak memutar audio lain yang tidak layak untuk diputar di ruang publik, serta bukan berasal dari daftar kurasi resmi GBK.

Sebagai bentuk tanggung jawab, pengelola GBK telah mengambil langkah-langkah perbaikan berikut:
1. Teguran dan evaluasi: Petugas telah diberikan teguran keras dan dalam evaluasi
2. Penyaringan konten: Seluruh playlist audio telah direview ulang, sehingga ke depannya hanya playlist kurasi resmi yang diperkenankan digunakan
3. Pengamanan sistem dan prosedur: Akses pemutaran audio kini dibatasi hanya kepada personel terverifikasi dan terlatih, dengan metode pemutaran audio menggunakan media offline yang tersimpan di desktop dan bukan online playlist.

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa GBK adalah ruang publik yang dihormati dan digunakan oleh beragam lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan keluarga. Kami sangat menyesalkan kejadian ini dan berkomitmen untuk memperkuat pengawasan serta kualitas pelayanan,” imbuh Asep.

Ia memastikan PPKGBK senantiasa menjunjung tinggi standar etika dan profesionalisme dalam setiap operasionalnya.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat dan akan terus berupaya menjaga GBK sebagai ruang publik yang aman dan nyaman bagi semua,” imbuhnya.

Sebelumnya, seorang pengunjung GBK sempat merekam momen speaker pengumuman mengeluarkan suara perempuan mendesah. Suara aneh tersebut pun membuat geger. Video rekaman itupun viral di media sosial.

(pta)

Jakarta, CNN Indonesia —
Kapal Latih Esmeralda Milik AL Chile di Jakarta memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Chile.

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi dijadwalkan menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Sabtu, 19 Juli 2025, di Solo, Jawa Tengah, sekaligus akan mengisi satu sesi diskusi bersama kader.

“Tanggal 19 Juli malam, Pak Jokowi akan mengisi satu sesi diskusi bersama teman-teman PSI dan itu akan menjadi forum terbuka,” kata Ketua Steering Committee Kongres PSI Andy Budiman di Jakarta, Minggu (13/7).

Menurut Andy, kongres ini penting bagi perjalanan PSI karena untuk pertama kalinya calon ketua umum DPP PSI dipilih langsung oleh kader partai melalui Pemilihan Raya.

“Selain pertama kalinya kami melaksanakan satu pemilihan ketum secara terbuka, kami juga akan melakukan rebranding (penjenamaan ulang) partai, penyegaran partai. PSI akan ganti logo. Logonya jadi apa? Tunggu tanggal 19,” katanya.

Pemilihan Raya Ketua Umum DPP PSI periode 2025-2030 melibatkan 187.306 anggota PSI yang telah diverifikasi sejak Mei lalu.

Pemungutan suara secara daring telah dimulai sejak Sabtu (12/7) dan akan berlangsung hingga Jumat (18/7). Adapun nama ketua umum terpilih bakal diumumkan pada hari pertama kongres, Sabtu (19/7).

Pemilihan ini diikuti tiga calon ketua umum, yakni Ronald Aristone Sinaga (nomor urut 1), Kaesang Pangarep (nomor urut 2), dan Agus Mulyono Herlambang (nomor urut 3).

Berdasarkan rekapitulasi sementara pada Sabtu (12/7), Ronald Aristone Sinaga atau Bro Ron unggul dalam perolehan suara, disusul Kaesang Pangarep yang merupakan Ketua Umum DPP PSI saat ini pada posisi kedua, dan Agus Mulyono pada posisi ketiga.

(antara/wis)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ditargetkan rampung pada September 2025.

Salah satu poin yang menjadi perhatian utama adalah penguatan posisi dan perlindungan hukum bagi advokat.

“Ini kabar terbaik, bahwa kami lagi menyusun KUHAP. Bagaimana fungsi advokat ini harus di-protect, jangan sampai di ujung. Ketika mendampingi kliennya itu, hanya di persidangan tahunya sudah jadi tersangka,” ujar Cucun dalam acara Pengukuhan dan Rakernas I PB IKA-PMII Periode 2025-2030 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/7).

Ia menyoroti kasus-kasus di mana seseorang dipanggil sebagai saksi, namun kemudian diumumkan sebagai tersangka tanpa pendampingan hukum sejak awal.

Karena itu, RUU KUHAP yang sedang dibahas akan memastikan seorang tersangka diberi tahu tentang haknya untuk didampingi advokat sejak tahap awal pemeriksaan.

Perlindungan serupa juga akan berlaku untuk terdakwa, saksi, maupun korban di seluruh tahapan proses peradilan pidana.

Cucun juga menyampaikan DPR sedang membuka ruang partisipasi publik dan melibatkan para pakar dalam pembahasan. Hal ini agar tidak terjadi sengketa hukum terkait aspek formil RUU seperti yang sebelumnya pernah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jangan sampai sudah jadi KUHAP masuk di MK, para hakim MK masuk lagi dalam yuridis formilnya. Bagaimana DPR membahas tanpa melibatkan publik dan sebagainya,” tuturnya.

Selain itu, dalam revisi KUHAP nanti, advokat akan diberikan hak untuk menyampaikan pendapat secara aktif, termasuk mengajukan keberatan dalam berita acara pemeriksaan.

Hal ini dinilai penting agar peran advokat benar-benar tercermin dalam proses hukum, tidak hanya sebagai pendamping pasif.

Cucun juga menyinggung soal perlindungan hukum terhadap advokat yang menjalankan profesinya dengan iktikad baik.

“Selama ini kan ya advokat bisa dipidanakan juga. Ini yang menjadi PR-PR bagi kita semua menjalankan fungsi-fungsi legislasi yang sedang berjalan, terutama KUHAP,” tambahnya.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya memastikan bahwa isu penyadapan tidak akan dimasukkan dalam RUU KUHAP. Penyadapan akan dibahas secara terpisah melalui undang-undang khusus.

Pernyataan ini merespons kekhawatiran Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) terkait potensi penyalahgunaan kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum.

(del/wis)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Personel dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Serang menangkap pria tua berinisial IB, usia 63, terduga pelaku kekerasan seksual terhadap wanita berkebutuhan khusus (47).

IB ditangkap di rumah kediamannya pada Jumat (11/7), tak lama setelah petugas menerima laporan. IB pun langsung dilakukan penahanan.

“Tersangka diamankan di rumahnya tidak lama setelah petugas menerima laporan. Saat ini tersangka ditahan di Mapolres Serang untuk menunggu proses hukum selanjutnya,” ujar Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko didampingi Kasatreskrim AKP Andi Kurniady ES, Minggu (13/7).

Condro menuturkan peristiwa dugaan tindak pidana pencabulan terjadi pada Rabu, 25 Juni 2025 sekira jam 13.30 WIB. IB dan korban tinggal bertetangga.

IB masuk ke kamar korban yang sedang tertidur. Dia menutup pintu dan langsung melancarkan aksinya.

“Namun, ketika sedang melampiaskan syahwatnya, ponakan korban mengintip dari celah balik pintu kamar. Mengetahui ada yang ngintip, tersangka langsung membuka pintu kamar dan menendang ke bagian perut anak saksi,” kata Condro.

Ponakan korban kemudian lari dan memberitahu warga yang ada di warung. Mendapat laporan dimaksud, warga segera mendatangi rumah korban, mendobrak pintu kamar dan melihat IB masih berbuat tindak pidana.

“Oleh warga, pelaku kemudian dibawa ke rumah Ketua RT. Pada Senin, 30 Juni, kasus dugaan tindak pidana asusila ini dilaporkan pihak keluarga ke Mapolres Serang,” tutur Condro.

Setelah menerima laporan, penyidik Unit PPA langsung memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti. Setelahnya, penyidik selanjutnya menangkap tersangka.

IB dikenakan Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

“Semua laporan kasus kekerasan seksual yang kami terima seluruhnya dipastikan diproses hukum,” kata Condro.

(ryn/wis)

[Gambas:Video CNN]

Denpasar, CNN Indonesia —

Deputi Bidang Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda TNI (Purn) Ribut Eko Suyatno selaku SAR Mission Coordinator (SMC) mengatakan KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di kedalaman 49 meter di Perairan Selat Bali.

“Terkait observasi bawah air tim SAR gabungan telah mengetahui titik lokasi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang dicurigai pada posisi referensi 8 dengan kedalaman mencapai 49 meter. Selanjutnya, akan menjadi rekomendasi bagi KNKT dan Disnav dalam upaya melaksanakan operasi salvage kapal,” kata dia saat kunjungan ke Posko SAR Gabungan di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, Minggu (13/7).

Eko menerangkan upaya pencarian di hari ke-12 ini, tim SAR gabungan masih mengerahkan KRI Tongkol, KP Grantin, KN SAR Permadi, KN SAR Arjuna 229 dan beberapa Rigid Inflatable Boat (RIB).

Kapal-kapal itu disebar sektor pencarian masing-masing menuju arah selatan dari lokasi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.

Eko pun memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh unsur SAR yang terlibat dalam Operasi SAR, baik itu di darat dan laut.

“Saya ucapkan terima kasih atas integritas seluruh komponen yang telah memberikan upaya maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan,” imbuhnya.

KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali, pada Kamis (3/7) sekitar pukul 00.30 WITA, saat dalam perjalanan dari Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.

Dalam manifes tercatat kapal ferry ini mengangkut 53 penumpang, 12 kru, dan 22 kendaraan berbagai jenis. Hingga saat ini, korban selamat mencapai 30 orang, sebanyak 18 orang ditemukan meninggal dengan dua di antaranya masih dalam proses identifikasi. Sementara 17 korban lain masih dinyatakan hilang.

(kdf/wis)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Polisi mengungkapkan kondisi mayat pria diduga pegawai Kemendagri yang ditemukan di Kali Ciliwung, Pancoran, Jakarta Selatan, masih ada kepala namun tidak utuh.

Hal ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang sebelumnya berkembang menyebut ‘mayat tanpa kepala’.

“Bukan tanpa kepala, karena si mayat itu sudah beberapa hari terendam air dan terbawa arus di sungai. Mungkin kena benturan dan sebagainya karena benda-benda keraslah; batu, pepohonan, kayu,” kata Kapolsek Pancoran Kompol Mansur dilansir dari detik.com, Minggu (13/7).

“Kepalanya masih ada, cuma sebagian tidak utuh. Kalau tengkorak masih ada, mata juga masih tinggal, pas di atas ubun-ubun saja yang sudah tidak ada. Kalau bentuk kepala masih ada,” imbuhnya.

Mansur mengungkapkan sejumlah kemungkinan yang bisa membuat kepala dari mayat pria seperti itu. Satu di antaranya seperti dimakan ikan.

“Mungkin juga bisa dimakan ikan karena itu di bagian ubun-ubun itu kan bagian otak arah terendam air beberapa hari ya mungkin akan hancur,” kata Mansur.

Dia menambahkan polisi hingga saat ini masih menunggu hasil autopsi jenazah di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati untuk menentukan penyebab pasti kematian.

“Betul, kita sama-sama masih menunggu hasil autopsi dari Rumah Sakit Kramat Jati,” tandasnya.

Sebelumnya, keluarga korban meyakini mayat yang ditemukan di sekitar Jalan Rawajati Timur III, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu (9/7) identik dengan ciri pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kapolsek Pancoran Kompol Mansur mengatakan sejumlah ciri telah disebutkan keluarga tentang mayat tersebut. Oleh karena itu, terang dia, pihak keluarga meyakini mayat tersebut memiliki identitas pegawai Kemendagri berinisial OS.

“Kalau dari hasil ciri-cirinya menurut pihak keluarga itu sudah identik,” ucap Mansur.

(ryn/wis)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

 Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka mewajibkan setiap siswa SMA/SMK sederajat di daerah itu membaca 20 buku sebagai salah satu syarat kelulusan.

“Setiap siswa-siswi SMA/SMK sederajat wajib membaca minimal 20 judul buku selama masa studi mereka sebagai bagian dari pembinaan literasi, sekaligus syarat kelulusan,” kata Suhardi Duka saat mencanangkan gerakan peningkatan literasi masyarakat guna meningkatkan indeks literasi daerah di Mamuju, Minggu (13/7).

Langkah ini diperkuat melalui Surat Edaran Gubernur Sulbar Nomor: 000.4.14.1/174//11/2025, tertanggal 5 Juli 2025, yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah, perangkat daerah dan instansi vertikal se-Sulbar.

Dua buku diantaranya wajib dibaca, yakni buku tentang Andi Depu dan Baharuddin Lopa, dua tokoh asal Sulbar yang telah mengukir sejarah penting bagi bangsa.

Tak hanya di lingkungan sekolah, Gubernur juga menginstruksikan seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk menyediakan pojok baca atau perpustakaan mini.

“Pengelolaannya dilakukan oleh masing-masing instansi sebagai upaya menumbuhkan budaya literasi di tempat kerja,” ujar Suhardi Duka.

Selain itu, sekolah-sekolah, mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK dan madrasah diinstruksikan untuk mengatur kunjungan rutin ke perpustakaan, minimal sekali seminggu bagi para siswa.

Pemerintah daerah juga diminta memastikan bahwa setiap sekolah memiliki perpustakaan yang layak dengan koleksi buku yang beragam, tidak terbatas pada buku paket saja.

Untuk mendukung gerakan ini, Gubernur Sulbar juga membuka ruang penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 63 tahun 2023, guna menunjang sarana dan prasarana perpustakaan.

Gubernur menegaskan perlunya menyiapkan tenaga pengelola pojok baca dan perpustakaan sekolah, sebagai bagian dari sistem pendukung literasi yang berkelanjutan.

“Gerakan ini menjadi salah satu upaya nyata Pemprov Sulbar dalam membangun generasi literasi sebagai fondasi pembangunan daerah menuju Sulbar Maju dan Sejahtera,” kata Suhardi Duka.

(antara/wis)

[Gambas:Video CNN]

Makassar, CNN Indonesia —

Truk yang mengangkut sekitar 20 warga Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, mengalami kecelakaan tunggal hingga terbalik setelah pulang dari acara adat dan menyebabkan enam orang meninggal dunia dan 14 orang luka-luka.

“Kejadian lakalantas di Tikala, untuk yang meninggal dunia hingga saat ini ada 6 orang dan luka ada 14 orang,” kata Kapolres Toraja Utara, AKBP Stephanus Luckyto A.W, Minggu (13/7). Jumlah korban itu bertambah dari awalnya tercatat empat orang.

Peristiwa kecelakaan terjadi pada Sabtu (12/7) sore di Jalan Poros Rantepao-Panggala. Saat itu truk yang mengangkut sekitar 20 orang warga memasuki tikungan tajam, namun tiba-tiba oleng dan terbalik. Diduga sopir tidak mampu menguasai truk.

“Petugas sudah lakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui penyebab pastinya,” ungkapnya.

Stephanus mengaku pihaknya belum dapat memastikan penyebab kecelakaan diduga akibat sopir dalam kondisi pengaruh minuman keras.

“Terkait pengemudi ada pengaruh alkohol, kita akan periksa, akan kita pastikan sehingga penyebab kecelakaan ini apa dan dari siapa. Apakah pengemudi atau faktor kendaraannya,” jelasnya.

Atas kejadian kecelakaan tersebut, kata Stephanus pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencarikan solusi bersama terkait transportasi umum.

“Jadi mobil truk itu bukan untuk penumpang. Jadi kejadian ini menjadi pengalaman berharga sehingga ke depan masyarakat bisa lebih sadar alat transportasi yang baik itu bukan truk,” pungkasnya.

(mir/wis)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan silaturahmi Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia (PYM) Teungku Malik Mahmud Al Haythar di Kediaman Dinas Mendagri, Jakarta, Sabtu siang (12/7).

Dalam pertemuan yang berlangsung santai sembari makan siang bersama ini membahas sejumlah isu penting terkait percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyambut baik kedatangan Wali Nanggroe dan rombongan. Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif silaturahmi tersebut yang sekaligus menjadi ruang diskusi bagi kedua belah pihak.

Sejumlah isu strategis yang menjadi poin pembahasan di antaranya mengenai penguatan kelembagaan Wali Nanggroe dari aspek struktur, perencanaan, anggaran, hingga evaluasi kinerja.

Selain itu, dibahas pula optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Aceh.

Mendagri mengatakan, upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan membangun iklim kemudahan berinvestasi dan memperluas akses pasar global. Tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di setiap level pemerintahan di Provinsi Aceh juga turut dibahas.

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan dukungan penuh terhadap upaya penguatan kelembagaan Wali Nanggroe.

Selain itu, Mendagri menyarankan agar Wali Nanggroe bersama Gubernur Aceh melakukan audiensi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh secara lebih komprehensif.

“Pola pengalokasian Dana Otsus yang diterapkan di Papua, yaitu dengan skema block grant dan sebagian lagi untuk hal-hal tertentu dengan menggunakan skema earmarking, dapat menjadi alternatif model yang juga diterapkan di Aceh,” ujar Mendagri Tito dikutip Minggu (13/7).

Dalam kesempatan itu, Mendagri didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya.

Kemudian, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, serta pejabat terkait lainnya.

Sementara rombongan yang mendampingi Wali Nanggroe Aceh PYM Teungku Malik Mahmud Al Haythar, di antaranya anggota Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe sekaligus Guru Besar UIN Ar-Raniry Syahrizal Abbas.

Selanjutnya Staf Khusus Wali Nanggroe Urusan Diplomasi dan Kerja Sama Luar Negeri Mohammad Raviq, Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Abdullah Hasbullah, serta Kepala Subbagian Program dan Perencanaan Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe T. Ambral Ponda.

(inh)

Jakarta, CNN Indonesia —

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum terkait perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Septia Dwi Pertiwi selaku mantan karyawan PT Hive Five.

Dengan demikian, putusan bebas terhadap Septia telah memperoleh kekuatan hukum mengikat atau inkrah.

“Amar putusan: tolak kasasi penuntut umum,” sebagaimana dilansir dari laman Kepaniteraan MA, Minggu (13/7).

Perkara nomor: 5900 K/PID.SUS/2025 ini diperiksa dan diadili oleh ketua majelis Yohanes Priyana dengan hakim anggota Tama Ulinta BR Tarigan dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo. Panitera Pengganti Happy Try Sulistiyono.

Putusan dibacakan pada Kamis, 3 Juli 2025. Perkara ini diadili dalam waktu 17 hari.

Putusan tingkat kasasi tersebut menguatkan vonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Saat itu, yang memeriksa perkara Septia ialah ketua majelis Saptono dengan hakim anggota Zulkifli Atjo dan Heneng Pujadi.

Septia merupakan mantan Staf Marketing PT Lima Sekawan Indonesia (Hive Five) yang menerima gaji pokok sebesar Rp4 juta. Septia merupakan pemilik akun X (dulu Twitter) @septiadp.

Pada 11 Desember 2024, Septia dituntut pidana 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan karena dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dugaan pencemaran nama baik berawal dari Septia yang merasa dizalimi sebagai karyawan Hive Five karena hak-haknya sebagai karyawan tidak dipenuhi, lalu disebut dengan sengaja membuat postingan dan/atau memberikan komentar di Twitter yang dianggap mencemarkan nama baik Jhon LBF.

Dalam fakta persidangan, saat diperiksa sebagai saksi, Jhon LBF mengakui memberikan upah di bawah UMP, tidak memberikan upah lembur, mengakui mengancam pemecatan dan potong gaji jika telat membalas chat, serta melarang karyawan untuk berekspresi dan bersosialisasi.

(ryn/wis)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Kematian dosen Universitas Negeri Makassar (UNM) diketahui bernama Harlin Yusuf yang ditemukan tergantung di pohon Kampus Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan Makassar masih dalam penyelidikan.

“Betul, korban merupakan dosen UNM. Saat ini jenazahnya masih berada di RS Bhayangkara (divisum),” kata Kapolsek Rappocini Kompol Ismail saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (11/7),

Jenazah korban ditemukan warga telah tergantung di pohon kompleks Kampus Poltekkes Kementerian Kesehatan Makassar, Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini.

Warga langsung melaporkan ke polisi, dan selanjutnya dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta mengevakuasi korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara.

Dari pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit. Dugaan sementara korban meninggal karena bunuh diri.

Dari identifikasi tim Dokpol Polda Sulsel serta Inafis awalnya sempat kesulitan karena korban tidak memiliki tanda pengenal. Namun akhirnya diketahui merupakan dosen UNM, Jurusan Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP).

Polisi juga menemukan sepeda motor dengan nomor polisi DD 6618 FT diduga milik korban di dekat lokasi kejadian berdekatan dengan pohon korban ditemukan tergantung.

“Kami menerima laporan dari warga, ada orang gantung diri. Hasil pemeriksaan murni bunuh diri, tidak ada indikasi penganiayaan. Namun kami tetap menangani kasus ini,” katanya menekankan.

Saat ditanyakan apa motif sampai korban mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, kata Ismail, masih proses pendalaman penyidik dan belum menemukan petunjuk serta masih mengumpulkan keterangan-keterangan.

Kepala Humas UNM Burhanuddin saat dikonfirmasi membenarkan bahwa korban adalah salah satu dosen pengajar di UNM. “Betul, yang bersangkutan dosen kami. Pihak fakultas sudah menyampaikan ucapan duka,” katanya singkat.

Hal senada disampaikan Dekan FIP Prof Abdul Samad membenarkannya. “Beliau betul dosen kami di Jurusan Pendidikan Khusus,” ucapnya dengan singkat saat dikonfirmasi wartawan.

Korban diketahui dosen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dan merupakan alumni dari Universitas Halu Oleo Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

(antara/mik)

[Gambas:Video CNN]

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia —

Polda Metro Jaya resmi menaikkan status laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) soal pencemaran nama baik atas dugaan ijazah palsu ke tahap penyidikan.

Peningkatan status ini dilakukan setelah gelar perkara oleh penyelidik Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Kamis (10/7) malam.

Polisi menyebut ada unsur pidana dalam kasus tersebut berdasarkan hasil penyelidikan awal dan sejumlah barang bukti yang telah dikantongi.

Berikut daftar fakta penting terkait laporan Jokowi yang naik ke tahap penyidikan:

1. Jokowi laporkan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik

Laporan yang diajukan Jokowi berisi dugaan pelanggaran Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 311 KUHP tentang fitnah, serta Pasal 305 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Laporan ini berkaitan langsung dengan tudingan yang menyebut bahwa ijazah Jokowi palsu.

Jokowi melalui kuasa hukumnya menilai tudingan tersebut telah merusak nama baiknya sebagai kepala negara dan tokoh publik, sehingga perlu ditindak secara hukum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.

2. Barang bukti termasuk 24 tautan video dan fotokopi ijazah

Dalam laporan tersebut, pihak Jokowi menyerahkan sejumlah barang bukti kepada penyidik. Bukti-bukti itu berupa satu flashdisk yang berisi 24 tautan video YouTube, berbagai konten dari media sosial X (dulu Twitter), serta fotokopi ijazah Jokowi yang diduga menjadi objek fitnah.

Barang-barang bukti tersebut akan dianalisis dan digunakan sebagai dasar oleh penyidik dalam tahap pemeriksaan. Dalam proses penyidikan nanti, bukti digital ini juga berpotensi menjadi penopang utama pembuktian dugaan tindak pidana yang dilaporkan.

3. Polisi sudah periksa sejumlah tokoh sebelumnya

Selama proses penyelidikan, Polda Metro Jaya telah memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan.

Tokoh-tokoh yang sudah diperiksa di antaranya adalah Roy Suryo, Tifauzia alias dr. Tifa, Michael Sinaga Rismon Hasiholan Sianipar, kader PSI Dian Sandi, dan Kompol Syarif Fitriansyah yang merupakan ajudan Presiden Jokowi.

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tudingan ijazah palsu, baik dari sisi konten yang disebarkan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penyebarannya.

4. Kubu Jokowi beri pernyataan Usai

Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, menyambut positif peningkatan status laporan tersebut. Ia menilai keputusan polisi menjadi bukti laporan yang diajukan pihaknya tidak hanya sah secara hukum, tapi juga berdasarkan fakta dan bukti kuat.

“Ditingkatkannya ke tahap penyidikan menandakan pengaduan yang disampaikan Pak Jokowi mengandung kebenaran dan merupakan tindak pidana,” kata Rivai saat dihubungi Jumat (11/7).

Ia juga menambahkan tim hukum akan mengawal proses hukum ini hingga ke pengadilan.

Sebagai kuasa hukum korban, Rivai menyebut pihaknya berharap proses ini akan memberi kepastian hukum dan memulihkan nama baik Jokowi.

“Dengan upaya hukum tersebut Pak Jokowi mengharapkan nama baiknya dipulihkan dan keaslian ijazah dikukuhkan pengadilan,” ucap dia.

5. Polisi buka peluang periksa Jokowi sebagai saksi

Pihak kepolisian menyatakan tidak menutup kemungkinan akan memanggil kembali Jokowi untuk dimintai keterangan dalam tahap penyidikan.

Hal ini disampaikan Kombes Ade Ary yang menyebut bahwa proses pengambilan keterangan terhadap saksi, korban, dan terlapor akan dilakukan secara menyeluruh.

“Nanti coba kami pastikan jadwalnya. Tentunya saksi-saksi, korban, saksi-saksi dari pihak korban kemudian nanti ada dugaan terlapor dan lain sebagainya… itu akan dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan,” ujar Ade Ary.

Surat panggilan resmi akan dikirimkan oleh penyidik Subdit Kamneg dalam waktu mendatang, dan keterangan Jokowi akan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

(rds/rds)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Kualitas udara di DKI Jakarta terburuk ketiga di dunia berdasarkan data di situs pemantau kualitas udara IQAir pada Minggu (3/7) pagi.

Berdasarkan pantauan pada pukul 07.30 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 175 atau masuk kategori tidak sehat dengan angka partikel halus (particulate matter/PM) 2.5.

Sementara itu di posisi teratar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia adalah Kinshasa(Kongo) dengan indeks kualitas udara di angka 183. Kemudian diikuti (Lahore)Pakistan dengan indeks kualitas udara di angka 175.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta akan meniru kota-kota besar dunia seperti Paris dan Bangkok dalam menangani polusi udara.

“Belajar dari kota lain, Bangkok memiliki 1.000 Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU), Paris memiliki 400 SPKU,” kata Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Selasa (18/3).

Jakarta saat ini memiliki 111 SPKU dari sebelumnya hanya 5 unit.

“Ke depan kita akan menambah jumlahnya agar bisa melakukan intervensi yang lebih cepat dan akurat,” ujarnya.

Ia menambahkan keterbukaan data menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas udara secara sistematis.

Penyampaian data polusi udara harus lebih terbuka agar intervensi bisa lebih efektif. Dia menilai yang dibutuhkan bukan hanya intervensi sesaat, tetapi langkah-langkah berkelanjutan dan luar biasa dalam menangani pencemaran udara.

(antara/mik)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Rekaman CCTV mengungkap aktivitas penjaga kos di tempat tinggal ADP (39), seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) yang ditemukan tewas dengan wajah terlilit lakban. Dalam video yang beredar, penjaga kos tersebut terekam mondar-mandir di depan kamar korban pada malam hari menjelang kematian ADP.

Dari rekaman CCTV yang diperoleh CNNIndonesia, terlihat penjaga kos mondar-mandir di depan kamar korban pada Selasa (8/7) sekitar pukul 00.27 WIB dini hari. Ia tampak mengenakan sarung dan memegang ponsel, beberapa kali mendekati pintu kamar dan mengintip melalui jendela.

Beberapa jam berselang, tepatnya pukul 05.20 WIB, kamera kembali menangkap gerak-gerik penjaga tersebut. Kali ini ia membawa sapu, namun tetap menunjukkan perilaku serupa, mondar-mandir dan berusaha mengintip ke dalam kamar ADP.

Menurut informasi yang beredar, aksi ini dilakukan atas permintaan keluarga korban yang khawatir karena tak bisa menghubungi ADP.

Kematian ADP menjadi perhatian publik setelah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di kamar kosnya di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Wajah korban terbungkus rapat dengan lakban. Namun hasil pemeriksaan awal tidak menemukan tanda-tanda kekerasan fisik maupun kehilangan barang.

Perubahan sudut CCTV picu kecurigaan

Selain gerak-gerik penjaga kos, perhatian publik juga tertuju pada dua video CCTV yang beredar. Salah satu video memperlihatkan penjaga kos mencoba membuka paksa jendela dan pintu kamar korban. Dalam video ini, seluruh pintu dan jendela terekam dengan jelas.

Namun, dalam video lain yang memperlihatkan aktivitas ADP malam sebelum ia ditemukan tewas, sudut pandang kamera berbeda. Pintu dan jendela hanya terekam sebagian kecil.
Pada rekaman itu, ADP terlihat membawa kantong plastik besar yang diduga berisi sampah dan keluar masuk kamarnya.

Posisi kamera dalam video tersebut sama dengan dua rekaman terbaru yang memperlihatkan penjaga kos mondar-mandir. Hal ini memunculkan spekulasi publik soal kemungkinan perubahan posisi kamera sebelum kejadian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya akan memastikan ke penyelidik terkait semua temuan yang ada, termasuk rekaman CCTV dan keterangan dari saksi.

“Nanti akan kami pastikan ke penyelidik ya,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi di Mapolda Metro Jaya, Jumat (11/7).

Ia menegaskan, seluruh alat bukti dan keterangan akan ditelusuri secara komprehensif untuk mengungkap fakta di balik kematian ADP.

“Yang jelas, untuk mengungkap fakta itu nanti segala macam alat, data, yang diperlukan itu akan dicari, didalami, termasuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris,” tuturnya.

Saat ini, Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih menangani penyelidikan kasus ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyebut bahwa kesimpulan mengenai penyebab pasti kematian korban ditargetkan rampung dalam waktu satu pekan.

Polisi juga telah melakukan autopsi dan tengah menunggu hasil lengkap dari pemeriksaan histopatologi serta toksikologi. Sejauh ini belum ditemukan indikasi kuat adanya pembunuhan, meski hasil penyelidikan tetap terbuka untuk berbagai kemungkinan.

(tst/mik)

[Gambas:Video CNN]

Banda Aceh, CNN Indonesia —

Total 275 siswa yang masuk program Sekolah Rakyat dari 3 lokasi di Aceh akan mulai masuk pada Senin (14/7) atau bertepatan tahun ajaran baru 2025/2026.

Siswa tersebut masing-masing 100 orang di SMA Unggul Ali Hasyimi Aceh Besar, 100 siswa di Centra Darussa’adah, dan 75 di Aceh Selatan.

Seluruh siswa tersebut akan dibagi ke dalam 11 rombongan belajar (rombel), dengan setiap kelas berisi 25 orang.

“Di Aceh ada 3 lokasi yang akan di mulai pada Senin, yang pertama di Centra Darussa’adah, SMA Unggul Ali Hasyimi dan di Aceh Selatan. Totalnya itu 275 siswa,” kata Kadis Pendidikan Aceh, Marthunis kepada wartawan, Sabtu (12/7).

Marthunis mengatakan hingga saat ini semua kebutuhan untuk menunjang proses belajar di Sekolah Rakyat itu sudah terpenuhi baik dari insfrastruktur dan siap dilaksanakan.

Dia mengatakan, dua bulan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan rehabilitasi gedung di Darussa’adah dan Ali Hasjmy.

“Persiapan sudah siap semua, kedua lokasi tersebut kini siap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar tingkat SMA,” katanya.

Diketahui Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama atau boarding school yang menyediakan pendidikan 100 persen gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.

Pemerintah mengatakan peserta didik Sekolah Rakyat adalah mereka yang masuk kategori desil 1 dan 2, yakni golongan masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Kelompok anak jalanan juga menjadi target utama untuk mengikuti program pendidikan dari pemerintah ini. Mereka yang dapat mengikuti program ini terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diintegrasikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Tujuan didirikannya Sekolah Rakyat adalah mencetak lulusan yang unggul dan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi setiap murid akan dibekali dengan penguatan karakter.

Nilai-nilai agama, kepemimpinan, hingga keterampilan hidup menjadi bagian penting dari kurikulum. Sebagai penunjang kurikulum, sekolah ini juga dirancang dengan fasilitas lengkap, termasuk asrama, laboratorium, fasilitas olahraga, dan gedung serbaguna.

Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar siswa Sekolah Rakyat ditanggung oleh negara. Program ini menjadi bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk memuliakan keluarga miskin dan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi terendah.

(dra/kid)

Jakarta, CNN Indonesia —

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong seluruh pemuka agama di Indonesia dapat mengambil peran dalam membangun kesadaran ekologis di tengah-tengah masyarakat, mengingat krisis iklim telah menjadi ancaman nyata.

“Pelestarian lingkungan adalah ibadah. Merusak hutan berarti merusak kehidupan generasi mendatang,” ujar Ketua MUI Bidang Kesehatan dan Lingkungan Sodikun di Jakarta, Sabtu (12/7).

Pernyataan Sodikun disampaikan dalam pembekalan pemuka agama yang diinisiasi Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia bersama Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLH SDA) MUI.

Dalam pembekalan kali ini mengambil tema ‘Memadukan Sains dan Spiritualitas: Peran Pemuka Agama dalam Perlindungan Hutan dan Masyarakat Adat‘. Program pembekalan ilmiah ini akan dilakukan di tiap majelis agama. Setelah MUI, dijadwalkan pembekalan untuk Muhammadiyah, NU, PGI, KWI, PHDI, Permabudhi, dan Matakin.

Dalam diskusi di MUI, Sodikun menekankan permasalahan lingkungan adalah isu universal yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Menjaga kelestarian alam sejalan dengan ajaran agama yang melarang kerusakan di bumi.

“Kita ingin memperkuat kapasitas pemuka agama agar mampu menjadi katalis perubahan di tingkat akar rumput. Sinergi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan akan menghasilkan solusi yang lebih holistik,” kata dia.

Fasilitator Nasional IRI Indonesia Hayu Prabowo menyampaikan tantangan kerusakan hutan tropis serta krisis iklim harus dihadapi dengan pendekatan multidimensi.

“Sains memberi kita peta jalan, data, dan teknologi. Tapi untuk benar-benar menggerakkan perubahan perilaku, kita membutuhkan suara moral yang kuat. Di sinilah peran pemuka agama dan majelis keagamaan menjadi sangat penting,” ucapnya.

Menurutnya, degradasi lingkungan telah menyebabkan peningkatan bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, longsor, dan badai. Lebih dari 95 persen bencana di Indonesia terkait langsung dengan krisis iklim yang diperparah oleh deforestasi dan degradasi hutan.

“Gerakan lintas agama ini dilakukan untuk mengembangkan konservasi berbasis kearifan lokal, memperkuat kapasitas analisis kebijakan untuk menyusun policy brief berbasis sains dan etika agama untuk kehidupan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu Deputi Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bidang Politik dan Hukum Erasmus Cahyadi menyoroti masyarakat adat di Indonesia masih terjebak dalam diskriminasi, perampasan wilayah, dan pelemahan hukum adat akibat kebijakan sektoral yang tumpang tindih serta minimnya perlindungan hukum.

Menurutnya, investasi yang masuk ke wilayah adat sering mengabaikan persetujuan masyarakat, merusak ruang hidup, memicu kriminalisasi, kerusakan lingkungan, dan hilangnya identitas budaya.

Erasmus menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat menjadi solusi krusial untuk menegaskan hak-hak masyarakat adat sebagai hak asasi manusia.

UU ini akan memperkuat kelembagaan, menyederhanakan mekanisme pengakuan, serta mengatur hak atas tanah, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan pengetahuan tradisional.

“UU Masyarakat Adat harus menjadi pijakan keadilan dan pengakuan sejati bagi komunitas adat di seluruh Indonesia,” katanya.

(antara/kid)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Kecelakaan maut truk terjadi di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Sebuah truk yang mengangkut sekitar 20 orang terguling ke jurang saat melintas di jalan menikung. Akibat kejadian ini, 4 orang warga dilaporkan tewas dan 16 orang lain mengalami luka-luka.

“Mutannya masih simpang siur karena orang di kampung itu asal naik saja. Cuma tadi korban kan meninggal 4, luka berat ada 7, terus 9 luka ringan,” kata Kasat Lantas Polres Toraja Utara AKP Haryanto, Sabtu (12/7) dikutip dari detikSulsel.

Kecelakaan maut tersebut terjadi di wilayah Sereale, Kecamatan Tikala, sekitar pukul 16.30 Wita, pada Sabtu kemarin.

Kecelakaan terjadi saat truk yang dikemudikan kernet atau pendamping sopir melintas di jalan penurunan yang menikung.

“Dia tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Sempat ngerem tapi hanya beberapa meter. Itu mobil tidak bisa dikendalikan langsung masuk ke jurang. Terguling ke jurang sekitar kedalaman 6 meter,” kata Haryanto.

Haryanto mengatakan akibat kejadian itu kernet yang mengemudikan mobil dan sopir asli truk mengalami luka ringan. Keduanya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Elim Rantepao.

“Untuk kondisi sopirnya yang kernet dia mengalami luka ringan. Jadi mungkin tahap penyelidikan nanti bisa kami interogasi ketiga sudah mendapatkan perawatan dari medis,” ucapnya.

“Sopir aslinya ikut juga. Tadi sopir aslinya mengalami luka juga. Masih dalam perawatan di rumah sakit Elim,” sambung Haryanto.

Baca berita lengkapnya di sini.

(kid)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama 2024 lalu menerima permohonan perlindungan dari 10.217 pemohon.

Jumlah permohonan perlindungan itu mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya 7.600 pemohon perlindungan saksi dan korban tindak pidana.

“Saat ini kita baru bisa menyampaikan jumlah permohonan saksi dan korban 2024 yang mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Wakil Ketua LPSK Antonius P.S Wibowo di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung (Babel), Sabtu (12/7).

Ia menyatakan sebanyak 10.217 permohonan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana 2024 ini berasal dari berbagai provinsi di Indonesia dan ini merupakan kebutuhan yang didaftarkan oleh masyarakat.

“Permohonan yang paling banyak berasal dari kuasa hukum, karena mereka orang-orang terdekat dari saksi maupun korban tindak pidana yang semakin kompleks ini,” ujarnya.

Ia menyatakan permohonan perlindungan saksi dan korban ini juga berasal dari rekomendasi kepolisian, diri sendiri sebagai orban dan saksi, keluarga korban, dan terakhir instansi pemerintah.

“Permohonan dari instansi pemerintah ini cukup banyak, baik dari instansi pemerintah pusat maupun daerah,” katanya.

Ia menekankan LPSK terus menerus untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan organisasi pemerintah maupun non-pemerintah pusat dan daerah.

“LPSK sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh pemerintah dalam pemberian perlindungan kepada saksi dan korban yang implementasinya tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholder baik di pusat maupun daerah,” katanya.

Ganti rugi ribuan korban TPPU

Selama 2024 itu, LPSK juga  memfasilitasi ganti kerugian yang dialami 6.035 korban Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Jumlah yang difasilitasi itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni total 2.774 korban TPPU.

Ia mengatakan korban TPPU 2024 ini mengalami peningkatan cukup signifikan dengan berbagai modus seperti korban investasi ilegal, tindak pidana koperasi dan perbankan yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.

“Korban TPPU ini cukup banyak sehingga perlu menjadi perhatian bersama khususnya masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berinvestasi dan lainnya,” kata Antonius.

Ia menyatakan LPSK juga telah memfasilitasi pemulihan melalui kompensasi kepada korban-korban tindak pidana terorisme selama 2024 sebanyak 103 korban atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 175 korban.

Ia menambahkan pada Juni tahun ini telah ditandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 Undang-Undang Nomor 24 tentang Restitusi Untuk Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“Jika pelaku kekerasan seksual tidak bisa membayar kompensasi restitusi ini, maka kekurangan pembayarannya akan difasilitasi melalui kompensasi yang dananya diambil dari dana bantuan korban tindak pidana kekerasan seksual ini,” katanya.

(antara/kid)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Nelayan kembali menemukan satu jenazah berjenis kelamin perempuan di perairan Kabupaten Jembrana, Bali yang diduga penumpang KMP Tunu Pratama Jaya.

“Jenazah itu langsung dibawa ke RSUD Blambangan, Kabupaten Banyuwangi untuk proses identifikasi,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana I Putu Agus Artana Putra di Negara, Kabupaten Jembrana, Sabtu.

Dia mengatakan jenazah perempuan itu ditemukan nelayan bernama Adi Prasetyo sekitar empat kilometer dari pantai Desa Pengambengan.

Jenazah ini mengenakan celana legging warna hitam, tanpa baju, pada kaki kiri mengenakan kaos kaki motif hitam putih, dan memakai gelang emas pada tangan kiri.

Oleh Tim SAR gabungan, jenazah ini dibawa ke posko yang berada di Dusun Pabuahan, Desa Banyubiru.

KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali pada Kamis (3/7) sekitar pukul 00.30 Wita saat dalam perjalanan dari Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.

Dalam manifes tercatat kapal ferry ini mengangkut 53 penumpang, 12 kru, dan 22 kendaraan berbagai jenis.

Menurut kesaksian penumpang yang selamat, setelah dua kali miring, dalam hitungan menit kapal ini tenggelam dengan posisi terbalik.

Penumpang yang selamat maupun meninggal dunia banyak ditemukan nelayan khususnya dari Dusun Pabuahan, Desa Banyubiru yang berjarak puluhan kilometer dari lokasi tenggelamnya kapal tersebut.

Hingga saat ini korban selamat mencapai 30 orang, sebanyak 18 orang ditemukan meninggal dengan dua di antaranya masih dalam proses identifikasi. Sementara 17 korban lain masih dinyatakan hilang.

(antara/dal)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji aturan yang melarang tahanan mengenakan masker saat ditampilkan atau pemeriksaan.

“Terkait hal ini, sedang kami bahas di internal untuk mekanisme tersebut,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, dikutip Sabtu (12/7).

Budi mengatakan selama ini memang belum ada ketentuan yang mengatur detail soal larangan penggunaan masker bagi tahanan saat diperiksa.

“Sehingga KPK akan menyusun pengaturan atau mekanismenya, dan menjadi pedoman bagi seluruh pihak-pihak terkait, khususnya tahanan yang dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Dalam konferensi pers kasus yang biasanya dilakukan KPK, para tersangka selalu dihadirkan dengan rompi oranye dan tangan diborgol. Banyak dari para tersangka yang menggunakan masker.

Begitu juga saat KPK memeriksa para tersangka yang telah ditahan di gedung merah putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Para tersangka kebanyakan menggunakan masker.

(yoa/fea)

[Gambas:Video CNN]

Lombok, CNN Indonesia —

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian membuka peluang untuk evaluasi sistem seleksi penerimaan murid baru (SPMB) usai temuan sejumlah kecurangan.

Menurut Lalu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem SPMB akan menjadi agenda utama dalam rapat bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Rabu (16/7) mendatang.

“Bahwa ternyata SPMB yang sudah kita rancang dengan luar biasa matangnya ini, masih saja disalahgunakan oleh oknum-oknum yang ingin memaksakan putra-putri mereka untuk masuk ke sekolah tertentu,” kata Lalu Hadrian di Lombok, NTB, Sabtu (12/7).

Di NTB, yang menjadi daerah pemilihannya (dapil), dia menerima laporan sejumlah kecurangan itu dilakukan dalam bentuk manipulasi nilai rapor, khusus untuk jalur prestasi.

Sementara, dari jalur domisili dilakukan lewat manipulasi alamat domisili di Google Map. Kecurangan serupa juga diterima para anggota dan pimpinan Komisi X DPR lain di daerah masing-masing.

“Ini contoh yang tidak baik memaksakan siswa-siswa kita. Dan ternyata setelah tahun sebelumnya juga terjadi. Setelah dicek yang nilainya rapor, bahkan ada yang rata-rata 100 semua mata pelajaran di semua semester. Ternyata juga tidak mampu untuk bersaing dengan teman-teman di kelasnya yang memang nilainya jauh di bawah dia,” tuturnya.

“Insya Allah hari Rabu, jadwal kami rapat dengan Mendikdasmen, dan tentu ini menjadi salah satu agenda yang akan kami bahas,” imbuh Lalu.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Komisi X dan Kemendikdasmen perlu mempertimbangkan opsi apakah SPMB masih relevan diteruskan tahun depan, ataukah perlu formula baru yang lebih kuat mencegah kecurangan.

Lalu juga tak menampik soal adanya kemungkinan penghentian SPMB. Namun, opsi itu akan tergantung dari hasil evaluasi tingkat kecurangan yang ditemukan secara nasional.

“Ya, kalau terjadi kecurangan masif di semua daerah, ya, kita akan merekomendasikan itu [penghentian SPMB]. Tapi, lagi-lagi kita akan lihat, nanti pada saat rapat kita akan evaluasi, datanya berapa, kecurangannya apakah masif atau tidak, ya, tentu kita akan evaluasi dan kita ambil keputusan,” ujar politikus PKB itu.

(thr/asr)

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia —

Tiga anak anggota Polri menjadi siswa lulusan terbaik atau penerima penghargaan Adhi Makayasa dalam kelulusan tahun 2025 di Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Udara (AAU), dan Akademi Kepolisian (Akpol).

Penghargaan itu diberikan secara terpisah di masing-masing akademi dalam prosesi wisuda yang digelar pekan ini.

Prosesi wisuda AAU digelar di Yogyakarta dipimpin KSAU Marsekal TNI M Tonny Harjono, Selasa (8/7), prosesi wisuda Akmil dipimpin KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Magelang, Kamis (10/7).

Kemudian upacara wisuda Akademi Angkatan Laut (AAL) dipimpin Laksamana TNI Muhammad Ali di Surabaya, Kamis. Dan, prosesi wisuda Akpol digelar di Semarang dipimpin Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pada hari yang sama.

Mengutip dari Antara, tiga anak anggota Polri yang meraih Adhi Makayasa 2025 itu adalah:

Alim Bimo Pratowo

Peraih Adhi Makayasa Taruna Tingkat IV Akademi Militer (Akmil) adalah Sersan Mayor Satu Taruna (Sermatutar) Alim Bimo Pratowo yang berasal dari Wonogiri, Jawa Tengah.

Alim yang lahir pada 2 September 2002, merupakan putra dari pasangan Subroto dan Erna Sulistyowati Sularso. AKP Subroto adalah Kasat Lantas Polres Wonogiri. 

Alim menghabiskan pendidikan program IPA di SMA Taruna Nusantara Magelang. Kemudian, mengambil prodi Teknik Elektronika Pertahanan pada Akmil hingga akhirnya bisa mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa pada kelulusannya.

Pada tahun ini, KSAD Maruli mewisuda 437 Taruna Akmil Tingkat IV/Sermatutar. Selain itu ada wisuda terhadap 387 Taruna Tingkat III.

Peraih Adhi Makayasa dari Taruna Tingkat III adalah Muhammad Afridzal Muchlis (alumni SMA Terpadu Krida Nusantara asal Makassar).

Evan Basith Reswara

Peraih Adhi Makayasa Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 2025 adalah Sersan Mayor Taruna Evan Basith Reswara.

Pemuda kelahiran 31 Agustus 2003 itu menempuh pendidikan di AAU pada prodi Teknik Aeronautika Pertahanan dan berhasil mendapatkan IPK 3,65.

Evan dari angkatan Werving 2021 itu merupakan putra dari pasangan Aiptu Dwi Agung Nugroho dan Irawati. Ayahnya merupakan anggota aktif Polri yang saat ini menjabat sebagai Ps. Danton 5 Kompi 1 Batalyon B Satbrimob Polda DI Yogyakarta.

Selain Adhi Makayasa, Evan juga meraih dua penghargaan lainnya, yaitu Adi Sakti Wristama sebagai lulusan terbaik Program Studi Aeronautika serta Sastra Wira Tama Jaya sebagai penyusun tugas akhir terbaik.

KSAU tahun ini mewisuda 293 taruna/i dari dua angkatan, yakni Werving 2021 dan Werving 2022.

Selain Evan dari Werving 2021, peraih Adhi Makayasa lain adalah Axel Fahreza Aditama dari Werving 2022.

Axel dan 146 taruna Werving 2022 itu kemudian akan melanjutkan pendidikan akademik lanjutan di AAU guna memperoleh gelar Sarjana Terapan Pertahanan (S.Tr.Han) setelah Prasetya Perwira.

Fathan Putra Rifito

Selain Adhi Makayasa, Fathan juga berhasil mendapatkan penghargaan Ati Tanggon. Penerima Adhi Makayasa Angkatan ke-57 Batalyon Adhi Wiratama Akpol 2025 ini merupakan putra dari pasangan Irjen Pol Barito Mulyo Ratmono yang merupakan anggota aktif Polri, dan Hening Fitricia.

Irjen Barito yang merupakan jebolan Akpol 1996 itu pernah menjadi staf ahli di Badan Intelijen Negara (BIN), dan kini Analis Kebijakan Utama Bidang Sespimti Lemdiklat Polri.

Tahun ini Akpol menggelar wisuda terhadap 447 calon perwira remaja (capaja) yang terdiri atas 98 Capaja dari Batalyon Presisi dan 249 Capaja dari Batalyon Adhi Wiratama.

Selain Fathan yang merupakan Angkatan ke-57, peraih Adhi Makayasa lain dalam wisuda itu adalah Muhammad Malik Aditya Kurniawan (Angkatan ke-56).

“Di angkatan ke-56 Batalyon Presisi, penghargaan tertinggi, Adhi Makayasa, resmi dianugerahkan kepada Taruna Muhammad Malik Aditya Kurniawan. Penghargaan diberikan dalam prosesi Yudisium Taruna Tingkat IV Angkatan 56 Batalyon Presisi pada Jumat (4/7) di Gedung Manunggal Akademi Kepolisian, Semarang,” dikutip dari detik.com.

“Kemudian, di angkatan 57 Batalyon Adhi Wiratama, Fathan Putra Rifito ditetapkan sebagai lulusan terbaik dan menerima Piagam serta Medali Adhi Makayasa,” kelanjutannya.

Adhi Makayasa di AAL

Sementara itu di Akademi Angkatan Laut (AAL) pada tahun ini mewisuda 192 taruna Angkatan ke-70. Mereka terdiri dari 65 orang Korps Pelaut, 32 orang Korps Teknik, 25 orang Korps Elektronika, 21 orang Korps Suplai, dan 49 orang Korps Marinir.

Selain itu, wisuda 241 taruna Angkatan ke-71 terdiri dari 77 orang Korps Pelaut, 44 orang Korps Teknik, 35 orang Korps Elektronika, 28 orang Korps Suplai, dan 57 orang Korps Marinir.

Peraih Adhi Makayasa dalam wisuda di AAL itu adalah Menanda Putra Duta (angkatan ke-70) asal Indragiri Hilir (Riau) yang juga alumni SMA Taruna Nusantara. Selain itu juga ada  Aryya Handaru (Angkatan ke-71), lulusan SMAN 36 Jakarta dengan daerah asal Kranji, Bekasi Barat.

Setelah wisuda ini, para taruna akan resmi dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, jakarta, sekaligus pengambilan sumpah sebagai perwira Polri dan TNI. Pelantikan oleh presiden itu dijadwalkan pada 23 Juli 2025.

Adapun penghargaan Adhi Makayasa diberikan kepada Taruna dengan nilai kumulatif terbaik dari seluruh aspek penilaian. Penilaiannya mencakup nilai akademik, karakter, jasmani dan mental kepribadian. Pemberian anugerah itu menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sistem pendidikan pembentukan perwira TNI dan Polri.

(kid)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro merinci hasil asistensinya dalam penanganan kasus kematian Brigadir MN oleh Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pertama, dia menduga penanganan awal kasus itu bermasalah. Klinik pertama, kata dia, tidak mendokumentasikan luka korban karena tekanan dari pihak tertentu.

“Dugaan adanya intimidasi salah satu tersangka terhadap dokter agar tidak menjalankan SOP medis,” ungkap Djuhandhani mengutip detikcom, Sabtu (12/7).

“Ada ketidaksesuaian waktu pelaporan, olah TKP, dan permintaan autopsi yang baru dilakukan beberapa hari setelah kejadian,” lanjut dia.

Selain itu, ditemukan pula sejumlah fakta tambahan terkait peristiwa yang menghilangkan nyawa salah satu insan Korps Bhayangkara. Djuhandhani menyebut terdapat bukti penggunaan narkoba oleh korban dan beberapa tersangka.

“Terdapat video yang menunjukkan korban masih hidup beberapa saat sebelum dinyatakan meninggal. Ada saksi kunci yang keterangan dan kehadirannya di lokasi perlu diverifikasi lebih lanjut,” terang Djuhandhani.

Adapun hasil autopsi korban di Rumah Sakit Bhayangkara menemukan tanda-tanda kekerasan yang signifikan. Diantaranya patah tulang belakang, luka cakaran, dan trauma tumpul.

“Luka-luka tersebut dinyatakan terjadi sebelum kematian,” katanya.

Djuhandhani juga mengatakan bahwa dalam asistensi ini, pihaknya memberikan petunjuk tentang teknis dan taktis dalam pembuktian serta penerapan pasal.

“Karena hasil pembuktian secara saintifik masih adanya penerapan pasal yang kurang tepat serta tambahan pasal yang kami sarankan,” katanya.

Kasus kematian Brigadir Nurhadi, masih menyisakan tanda tanya. Nurhadi ditemukan tewas di dasar kolam setelah berpesta bersama dua atasannya dan dua perempuan pemandu karaoke atau lady companion (LC) di Villa Tekek, Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada Rabu malam, 16 April 2025.

Dalam pesta itu, Nurhadi bersama dua atasannya Kompol I Made Yogi Purusa Utama dan Ipda Haris Chandra, serta dua LC, salah satunya Misri Puspita Sari asal Jambi. Setelah berpesta, Nurhadi ditemukan meninggal di kolam Villa Tekek.

Polda NTB telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu dua atasannya dan LC bernama Misri. Dua orang bekas atasan Nurhadi kini sudah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH).

Baca berita lengkapnya di sini.

(tim/dal)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, bahkan dunia kini sudah sangat ekstrem. Cak Imin kemudian menyindir pihak yang melontarkan istilah wahabi lingkungan untuk pihak-pihak yang pro lingkungan hidup.

Istilah ini sebelumnya dilontarkan Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla beberapa waktu lalu. Ulil saat itu menyebut kelompok penolak tambang seperti Greenpeace dan Walhi sebagai wahabi lingkungan.

“Jadi beberapa waktu yang lalu ada isu bahwa ada gerakan perlindungan hidup yang sangat ekstrim. Ada yang menolak yang pro lingkungan hidup secara ekstrim, menuduh pro lingkungan hidup yang ekstrim itu wahabi. Katanya wahabi lingkungan,” kata Cak Imin dalam acara peluncuran PKB Eco Generation (ECOGEN) di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (12/7).

Cak Imin mengaku memahami gerakan pro lingkungan lingkungan hidup. Ia mengatakan saat ini kerusakan lingkungan hidup sudah sangat mengkhawatirkan.

“Saya sangat bisa memahami gerakan lingkungan hidup yang ekstrim. Kenapa? karena perusakan lingkungan hidup juga sangat ekstrim. Bukan hanya krisis iklim, tetapi sudah sampai pada level kehancuran iklim. Bukan lagi climate change, perubahan iklim, tapi krisis iklim. Jadi levelnya sudah mengerikan,” katanya.

Cak Imin mengatakan PKB telah membangun paradigma baru yakni konstitusi berbasis hijau pada 2003. Dalam paradigma ini, kata dia, seluruh undang-undang yang tidak pro-lingkungan diperbaiki dan disempurnakan.

“Tapi belum semuanya berhasil. Karena apa? Karena kekuatan PKB masih kecil,” katanya.

Ia mengatakan semua pihak harus melakukan langkah memperbaiki lingkungan hidup melalui langkah struktural dan gerakan sosial.

Cak Imin pun menyampaikan apresiasi dengan adanya komunitas PKB Ecogen yang menambah kekuatan gerakan memperbaiki lingkungan.

“Yang struktural itu apa? Melalui politik, melalui pemerintahan, melalui undang-undang, melalui kebijakan, peraturan, melalui satu sikap negara, juga melalui gerakan sosial, gerakan lingkungan, gerakan advokasi. Nah ini dua titik, struktural, kultural. Ini harus bareng-bareng,” ujarnya.

(yoa/dal)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Sabtu (12/7) ini.

Prabowo hadir melalui konferensi video didampingi Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.

“Presiden Prabowo membahas berbagai hal terkait dengan bidang koordinasi masing-masing menteri, antara lain: komitmen pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia, perkembangan program Sekolah Rakyat, dan kemajuan inisiatif Koperasi Merah Putih,” dikutip dari Instagram @sekretariat.kabinet, Sabtu (12/7).

Dalam ratas itu, Prabowo juga membahas tentang kesiapan menghadapi cuaca ekstrem di sejumlah provinsi di Indonesia, mulai dari Jakarta, Jawa Barat, hingga Banten.

Selain itu, Prabowo juga membahas berbagai agenda strategis lainnya.

Dalam foto yang dibagikan Sekretariat Kabinet hadir mengikuti rapat tersebut Mensesneg Prasetyo Hadi, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko IPK AHY, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Kemudian terlihat juga kehadiran Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PM Muhaimin Iskandar, dan Menko PMK Pratikno.

[Gambas:Instagram]

(mnf/dal)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Ketua Dewan Pengawas Jaringan Gusdurian Peduli KH Imam Aziz meninggal dunia pada hari ini, Sabtu (12/7).

Informasi itu disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada atau Alissa Wahid melalui akun X pribadinya.

“Hari ini, kami kehilangan kakak ideologis tertua, mas kyai Imam Aziz, salah satu murid terbaik #GusDur. Dan sungguh ungkapan lama di bawah ini adalah sosok beliau. Innalillahi wa inna ilaihi raji’uun. Lahu alfatihah,” tulis Alissa.

Alissa mengatakan, Imam adalah pendiri LKiS, gerakan anak muda Muslim progresif. Pendiri Syarikat yang gigih dalam upaya rekonsiliasi peristiwa 1965.

“Pendiri @GUSDURians. Pendiri Bumi Cendekia, pesantren kota yang membawa generasi muda Nahdliyin ke ruang modern. Khidmah sepanjang hayat,” tulis Alissa.

Mengutip NU Online, KH Imam Aziz lahir di Pati, Jawa Tengah pada 29 Maret 1962. Ayahnya seorang Kiai di Pati, KH Abdul Aziz Yasin, murid langsung KH Ali Maksum Krapyak.

Semasa kuliah, ia aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan lembaga pers mahasiswa Arena. Ia juga dikenal sebagai tokoh penting gerakan kaum muda NU.

(yoa/asr)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengingatkan adanya potensi pergerakan tanah atau longsor di sejumlah wilayah saat curah hujan tinggi sepanjang Juli 2025.

“Pada zona menengah dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah, sungai, tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan,” ujar Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji di Jakarta, Sabtu (13/7).

Berdasarkan informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), beberapa wilayah di Jakarta berpotensi terjadi gerakan tanah berdasarkan hasil tumpang susun (overlay) antara peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta prakiraan curah hujan bulanan yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Beberapa daerah tersebut di antaranya berada di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Jakarta Selatan:

– Cilandak
– Jagakarsa
– Kebayoran Baru
– Kebayoran Lama
– Mampang Prapatan
– Pancoran
– Pasar Minggu
– Pesanggrahan

Jakarta Timur:

– Kramat Jati
– Pasar Rebo

Isnawa pun meminta camat dan lurah setempat beserta masyarakat aktif mengecek kondisi wilayahnya masing-masing. Utamanya, wilayah yang berdekatan dengan aliran sungai ataupun terdapat gawir.

Antisipasi lainnya yang bisa dilakukan, lanjut Isnawa, adalah dengan membuat bronjong dan turap mandiri, jika tanah dalam keadaan miring atau rawan bergeser.

BPBD DKI Jakarta juga mengajak masyarakat untuk melakukan penanaman pohon di lokasi rawan dan sudah minim vegetasi demi mencegah terjadinya longsor.

“Penanganan bencana harus secara komprehensif. Bisa dilakukan swadaya atau kolektif oleh masyarakat,” ujar Isnawa.

(antara/asr)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Rekaman CCTV menunjukkan penjaga kos berjalan di depan kamar diplomat Kemlu yang tewas pada Selasa (8/7).

Sembari mengenakan sarung dan ponsel, sekitar pukul 00.27 WIB ia beberapa kali mengintip serta mendekati kamar korban.

Rekaman lain sekitar pukul 05.20 WIB menunjukkan penjaga kos kembali mondar-mandir di depan kamar korban.

Penjaga kos yang kali ini memegang sapu ini berupaya mengintip jendela dan pintu kamar korban.

Sebelumnya, korban ditemukan tewas dengan kondisi wajah terlilit isolasi di sebuah kos di Menteng pada Selasa (8/7).

Lombok, CNN Indonesia —

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB, NTB, Lalu Hadrian memuji kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang telah membawa PKB sebagai partai Islam terbesar saat ini.

Hal itu disampaikan Lalu menjelang pelaksanaan harlah ke-27 PKB pada 23 Juli mendatang di JCC, Senayan, Jakarta. Menurut Lalu, PKB kini terus bertransformasi menjadi partai modern dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

“Dan kalau boleh kita membandingkan di antara partai Islam yang lain, hari ini PKB menjadi partai Islam yang terbesar. Seperti itu kira-kira,” kata Lalu di Lombok, NTB, Sabtu (12/7).

Wakil Ketua Komisi X DPR itu mengatakan, harlah PKB nantinya akan sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi kerja-kerja partai dalam setahun ke belakang.

Dia mengungkapkan, kader-kader PKB hari ini, melalui instruksi Gus Imin baik di DPRD kota/kabupaten, provinsi, maupun DPR RI juga banyak melahirkan gagasan melalui peraturan daerah. Khusus di DPR, kader PKB juga banyak mengusulkan RUU.

“Grafik prestasinya itu luar biasa semenjak PKB dinahkodai oleh beliau [Cak Imin],” kata Lalu.

Dia secara khusus menyoroti usulan Cak Imin yang menginisiasi transformasi pesantren. Bagi Lalu, inisiasi itu penting untuk mengubah nilai pesantren yang kerap dianggap tradisional kini setara dengan lembaga pendidikan lain yang modern.

“Nah, sekarang PKB menginisiasi adanya transformasi pesantren yang mampu melahirkan generasi bangsa yang mampu bersaing, baik di nasional maupun di tingkat global,” kata dia.

(thr/asr)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Penjaga tempat kos yang ditinggali ADP (39), sempat terlihat mondar-mandir di depan kamar korban pada malam sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) itu ditemukan tak bernyawa dengan wajah terlilit lakban.

Rekaman CCTV yang diperoleh CNNIndonesia.com memperlihatkan momen ketika penjaga kos bolak-balik berjalan di depan kamar ADP sekitar pukul 00.27 WIB dini hari.

Sembari mengenakan sarung dan memegang ponsel, ia beberapa kali mengintip serta mendekati kamar korban.

Rekaman lain di pagi hari sekitar pukul 05.20 WIB juga menunjukkan penjaga kos kembali mondar-mandir di depan kamar ADP. Kali ini, ia menggenggam sapu.

Sama seperti di malam hari, penjaga kos berupaya mengintip jendela dan pintu kediaman ADP. Aksi ini diduga dilakukan karena keluarga korban memintanya memeriksa kondisi ADP lantaran tak bisa dihubungi.

Sebelumnya, publik ramai mengomentari soal perubahan posisi CCTV yang menyorot kamar ADP.

Ada dua rekaman CCTV yang telah beredar di media. Satu menampilkan rekaman saat penjaga kos mencoba membuka paksa jendela dan pintu kamar korban. Dalam video ini, pintu dan jendela terekam penuh dalam kamera CCTV.

Kemudian, video kedua memperlihatkan aktivitas korban di malam sebelum ditemukan meninggal dunia. Pada video ini, pintu dan jendela kamar korban hanya terekam sebagian kecil saja.

Dalam video itu, ADP terlihat keluar masuk kamar sambil membawa kantong plastik besar, diduga berisi sampah. Posisi CCTV saat ADP membawa plastik ini sama dengan dua video baru yang menunjukkan momen penjaga kos mondar-mandir di depan kamar korban.

Terkait hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan akan memastikan lebih dulu ke penyelidik.

“Nanti akan kami pastikan ke penyelidik ya,” kata Ade Ary di Polda Metro Jaya, Jumat (11/7).

Lebih lanjut, Ade Ary menyampaikan bahwa penyelidik bakal menggunakan berbagai keterangan dan alat untuk mengungkap kasus kematian korban.

“Yang jelas, untuk mengungkap fakta itu nanti segala macam alat, data, yang diperlukan itu akan dicari, didalami, termasuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris,” ujarnya.

ADP ditemukan tewas dengan kondisi wajah terbungkus isolasi atau lakban di sebuah kos di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7) sekitar pukul 08.30 WIB.

Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad korban. Selain itu, barang milik korban juga tidak ada yang hilang.

Berdasarkan olah TKP, polisi menemukan sidik jari korban pada lakban yang menutup wajahnya. Sejauh ini polisi belum menemukan indikasi pembunuhan.

Namun, kepastian terkait penyebab kematian korban masih menunggu hasil autopsi, termasuk hasil pemeriksaan histopatologi dan toksikologi.

Kini, penyelidikan kasus tersebut ditangani Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan kesimpulan terkait penyebab kematian korban akan rampung dalam satu pekan.

(blq/wiw)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Pencarian korban kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya telah masuk hari ke-11 pada Sabtu (12/7). Tim SAR gabungan pada hari ini fokus mencari 18 korban yang masih hilang ke arah selatan karena jenazah korban yang lain sebagian besar ditemukan ditemukan di selatan Selat Bali.

Pencarian ini, yang merupakan hari pertama dari tiga hari perpanjangan kedua, mengerahkan tim Unit Pencarian dan Pertolongan (SRU) laut melakukan pencarian di permukaan ke arah selatan.

“SRU darat yang dikoordinir oleh Kapolresta dan Dandim Banyuwangi juga melaksanakan pencarian menyisir ke arah selatan mulai dari Pelabuhan Ketapang hingga Pantai Muncar,” kata Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan Kesiapsiagaan Basarnas Ribut Eko Suyatno di Banyuwangi, Sabtu (12/7), diberitakan Antara.

Peralatan yang bakal digunakan di pencarian kali ini adalah helikopter, KN SAR Permada dan Arjuna, RIB 03 Banyuwangi dan RIB Denpasar Bali, serta sejumlah alat lainnya.

Sedangkan dari potensi SAR lainnya mulai dari alut milik TNI/Polri, Kementerian Perhubunga, ASDP dan pemerintah daerah (pemda) setempat mencapai 30 alat utama SAR.

“Dari alut jajaran Basarnas totalnya ada 11, sedangkan dari potensi SAR mulai TNI/Polri dan pemerintah daerah ada 30 alut SAR, sementara personel yang terlibat dalam operasi SAR ini 548 personel. Ini membuktikan bahwa pemerintah hadir maksimal melakukan pencarian dan evakuasi,” ucap Eko.

Hingga saat ini korban selamat mencapai 30 orang, sebanyak 17 orang ditemukan meninggal dengan dua di antaranya masih dalam proses identifikasi. Sementara 18 korban lain masih dinyatakan hilang.

KMP Tunu Pratama Jaya, yang tenggelam pada Rabu (2/7), mengangkut 53 penumpang dan 12 ABK/kru serta 22 unit kendaraan.

(fea)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal memanggil dan memeriksa saudagar minyak Mohammad Riza Chalid sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023. Riza Chalid sebelumnya terdeteksi berada di Singapura.

“Setelah yang bersangkutan ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka, tentu pada waktunya akan dipanggil dalam status itu. Kita lihat apakah yang bersangkutan nantinya memenuhi panggilan penyidik atau tidak,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar saat dihubungi, Sabtu (12/7).

Harli menjelaskan ada mekanisme dalam hukum acara yang harus dilakukan oleh penyidik, yakni memanggil tersangka beberapa kali secara patut. Jika tidak hadir, penyidik akan menentukan langkah selanjutnya.

“Tentu berbagai upaya telah dan akan dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan ini,” ujar Harli.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 18 tersangka.

Belasan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dan Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Lalu Riza Chalid selaku Beneficial Owner dari PT Orbit Terminal Merak (OTM) dan anaknya Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa juga ditetapkan sebagai tersangka.

Kejagung menyebut total kerugian negara dalam perkara korupsi tersebut mencapai Rp285 triliun yang terdiri dari kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara.

(yoa/fea)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —
Sejumlah siswa sekolah rakyat memasuki asrama sementara setibanya di Sentra Efata, Naibonat, Kabupaten Kupang, NTT, Jumat (11/7/2025).

Jakarta, CNN Indonesia —

Fenomena maraknya bisnis prostitusi di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan menjadi buah bibir beberapa waktu lalu hingga jadi perhatian Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan anggota DPR.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di kompleks parlemen, Jakarta, tengah pekan ini pun sudah meluruskannya bahwa praktik prostitusi itu ada di wilayah Sepaku yang berada di sekitar IKN. Dia bilang aparat, termasuk Satpol PP Penajam Paser Utara, pun sudah mengambil tindakan.

Merespons fenomena bisnis lacur tersebut, Sosiolog dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kalimantan Timur, Sri Murlianti mengatakan ada beberapa hal yang menjadi faktor.

Dia mengingatkan praktik prostitusi sebenarnya bukanlah sebuah hal yang baru di tengah masyarakat. Dan, terkait wilayah IKN, dia bilang itu merupakan konsekuensi sosiologis dari pembangunan dan lonjakan penduduk pendatang.

“Prostitusi itu bukan hal baru. Sejak zaman dulu, praktik ini selalu hadir di tengah masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami pertumbuhan cepat,” ujar Sri mengawali penjelasan, Rabu (10/7) dikutip dari detikKalimantan.

Menurut Sri di sekitar wilayah itu juga–yang awalnya dikenal sebagai kawasan perkebunan dan pertambangan–kemungkinan sudah ada praktik prostitusi. Namun, sambungnya, sebab penduduk lokasi tersebut masih sedikit dan kontrol sosial masih kuat, praktik semacam itu relatif lebih terkendali.

“Sekarang, banyak pendatang yang datang tanpa keluarga, bahkan jauh dari pasangannya. Hasrat seksual itu naluriah, sementara kontrol sosial dan keluarga jadi longgar. Itu yang bikin praktik ini marak,” ucapnya.

Sri menyebut pendatang yang mayoritas adalah pekerja laki-laki tanpa pasangan membuat permintaan terhadap jasa prostitusi meningkat. Kondisi ini bisa dikatakan jadi membuat aparat kewalahan.

Menurutnya masalah maraknya prostitusi memperlihatkan permasalahan yang lebih kompleks. Sri melihat ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya.

“Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga kultur dan kontrol sosial. Pemerintah harus mengantisipasi sejak dini, bukan hanya bangun fisik IKN, tapi juga membangun manusianya,” kata dia.

Dugaan terorganisasi

Sri mengatakan praktik prostitusi di sekitar IKN bukan sekadar soal moral atau penyimpangan sosial. Ia menduga adanya praktik prostitusi yang terorganisir di wilayah sekitar IKN itu.

“Ini bukan sekadar ‘perempuan nakal’. Di belakangnya ada struktur bisnis, ada perekrutan, pelatihan, dan perputaran seperti perusahaan jasa,” katanya.

Ia mencontohkan beberapa lokasi di Kalimantan Timur seperti di wilayah Sekambing, KM 24 Poros Samarinda-Bontang, dan KM 13 arah Samarinda-Balikpapan, yang menurutnya menunjukkan pola pergerakan PSK seperti sistem kerja kontrak.

“Rata-rata pelakunya bukan warga lokal Kaltim. Mereka datang dari berbagai daerah dan berpindah-pindah sesuai permintaan,” katanya.

Lokalisasi

Sri pun berbicara kemungkinan pengendalian prostitusi lewat lokalisasi khusus di sekitar IKN. Meskipun dirinya tak setuju dengan lokalisasi, Sri menyebut secara teori itu mungkin dilakukan untuk meminimalisasi penyebaran praktik prostitusi liar.

“Memang dilema. Kalau dibiarkan liar, berbahaya. Kalau dilokalisasi, setidaknya bisa dibatasi dan diawasi. Tapi tentu dengan syarat ketat, tidak boleh diakses sembarangan apalagi oleh anak-anak,” jelasnya.

Ia menegaskan walau dirinya tak sepenuhnya setuju dengan lokalisasi, namun jika dibandingkan dibiarkan liar, opsi itu bisa menjadi solusi paling realistis dari pilihan-pilihan buruk.

“Karena kita harus realistis, praktik ini tidak akan hilang sepenuhnya. Minimal dikendalikan,” ujar Sri.

Baca berita lengkapnya di sini.

(kid/ugo)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap peran Teungku Muhammad Daud Beureueh yang dicalonkan sebagai pahlawan nasional.

Yusril mendukung usulan dari masyarakat Aceh itu. Menurut Yusril, Daun berperan dalam usaha melawan Belanda dan Jepang di Indonesia.

“Begitu pula peran sentralnya dalam mendukung kemerdekaan RI dan menegaskan Aceh sebagai bagian dari Republik Indonesia. Tidak semua tokoh di Aceh gembira dengan Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945,” ujar Yusril saat di Banda Aceh, mengutip Antara, Jumat (11/7).

Yusril menjelaskan saat itu, sebagian masyarakat ingin Aceh menjadi negara sendiri, sedangkan sebagian justru ingin tetap di bawah penjajahan Belanda.

Namun, kata dia, Daud Beureueh berjuang habis-habisan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan RI, baik secara politik, militer maupun diplomasi.

Ia mengatakan keinginan Daud Beureueh agar Aceh menjadi provinsi sendiri dengan keistimewaannya pun disetujui oleh Bung Karno saat berkunjung ke Aceh pada awal 1946.

Oleh karena itu, pada masa Revolusi, dikatakan Yusril Daud Beureueh diangkat sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dengan pangkat tituler Mayor Jenderal TNI.

Setelahnya, Provinsi Aceh dibentuk melalui Keputusan Wakil Perdana Menteri RI untuk Sumatera yang berkedudukan di Kutaraja dengan Peraturan Darurat Wakil Perdana Menteri yang diteken Sjafruddin Prawiranegara dan Daud Beureuh otomatis dikukuhkan menjadi Gubernur Aceh.

Namun, pada 1950, Peraturan Darurat tersebut tidak disetujui Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Menteri Dalam Negeri saat itu, Susanto Tirtoprodjo.

Peraturan itu kemudian harus dicabut dan Aceh diintegrasikan menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara.

“Celakanya, pencabutan Keputusan Darurat Wakil Perdana Menteri Sjafruddin itu harus dilaksanakan oleh Perdana Menteri RI yang baru, Mohammad Natsir. Padahal, baik Sjafruddin, Natsir maupun Daud Beureueh semuanya adalah tokoh Partai Masyumi,” ucap Yusril.

Menurut Yusril, saat itu Natsir menghadapi dilema luar biasa untuk melaksanakan putusan KNIP sehingga memutuskan berangkat ke Aceh untuk menemui Daud Beureueh.

Saat Natsir mendarat di Aceh, Daud Beureueh telah menyingkir ke luar kota.

---

Jakarta, CNN Indonesia —

Wacana pemberangkatan jemaah haji dan umrah melalui jalur laut kembali mencuat setelah Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkap pembahasan opsi tersebut dengan Pemerintah Arab Saudi. Meski demikian, realisasi wacana ini masih menunggu rampungnya perbaikan fasilitas pelabuhan di Jeddah.

Rencana ini mengingatkan pada sejarah panjang perjalanan haji masyarakat Indonesia yang pada masa lalu memang dilakukan melalui laut. Sebelum transportasi udara berkembang, jemaah dari Tanah Air menempuh pelayaran panjang menuju Tanah Suci dengan kapal layar, dan kemudian kapal uap.

Dilansir DetikHikmah, perjalanan haji lewat laut membutuhkan waktu hingga lima hingga enam bulan, tergantung kondisi cuaca dan musim angin.

Menurut laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Hindia Belanda sejak Liberalisasi hingga Depresi Ekonomi karya Fauzan Baihaqi, kapal layar yang mengangkut jemaah kerap terhambat badai dan ombak tinggi. Pemberangkatan paling cepat dilakukan pada bulan Jumadil Awal, sekitar tujuh bulan sebelum puncak haji.

Catatan perjalanan Abdullah Kadir Al-Munsyi pada 1854 menyebutkan, pelayaran dari Singapura ke Jeddah bisa memakan waktu tiga bulan. Namun, dari pelabuhan Batavia durasinya lebih panjang karena banyaknya transit dan pergantian kapal.

Secara umum, kapal haji menempuh rute yang sama dengan jalur perdagangan. Banyak kapal layar saat itu juga berfungsi sebagai kapal dagang. Sepanjang abad ke-19, metode ini masih digunakan, meskipun tak lagi memadai seiring meningkatnya jumlah jemaah.

Perubahan besar terjadi setelah dibukanya Terusan Suez pada 1869. Pada 1873, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai menggunakan kapal uap untuk pemberangkatan haji.

Dalam Historiografi Haji Indonesia karya M. Shaleh Putuhena disebutkan, kapal-kapal ini wajib singgah di stasiun karantina Laut Merah, dengan masa isolasi tiga hingga lima hari tergantung status epidemiologis daerah asal jemaah.

Data dari Conseil Superieur de Sante di Konstantinopel pada 1914 mencatat bahwa Surabaya dan Singapura tergolong wilayah yang terjangkit pes, sementara Semarang dan Batavia dicurigai mengidap wabah tersebut. Kapasitas stasiun karantina sering kali tak mencukupi, bahkan jemaah sempat dialihkan ke Toor, Mesir.

Saat Perang Dunia I, stasiun karantina tidak beroperasi, sehingga jemaah asal Indonesia absen menunaikan haji. Baru setelah 1923, karantina kembali dilakukan di Jeddah di bawah otoritas Inggris.

Setelah proses karantina, jemaah melanjutkan perjalanan menuju Yalamlam untuk mengambil miqat. Banyak pula yang mengenakan ihram di Jeddah. Kapal-kapal umumnya tiba di Jeddah pada akhir Zulkaidah.

Perkembangan infrastruktur pada awal abad ke-20 memungkinkan jemaah dari Jawa bagian barat berangkat melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Data menunjukkan peningkatan signifikan, dari 5.987 jemaah pada 1912 menjadi 8.632 jemaah pada 1913.

Perjalanan dengan kapal uap dari Batavia ke Jeddah membutuhkan waktu antara 19 hingga 49 hari, jauh lebih cepat dibanding kapal layar. Namun demikian, total proses keberangkatan dan kepulangan tetap memakan waktu sekitar enam bulan.

Beberapa kloter terakhir bahkan berangkat saat Ramadan atau Syaban, dan tiba di Jeddah mendekati bulan Syawal. Tak jarang jemaah haji merayakan Idul Fitri dan Idul Adha di Makkah.

Sayangnya, kondisi kapal tidak selalu ideal. Dalam arsip laporan haji 1912 yang tercatat di Arsip Nasional Republik Indonesia, dari 18.535 jemaah, sebanyak 2.634 meninggal dunia. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya menjadi 3.158 dari total 26.321 jemaah.

Sebelum diatur pemerintah kolonial, jemaah Indonesia sering menumpang kapal dagang VOC atau Inggris hingga India atau Teluk Aden. Pada 1912-1913, pemerintah kolonial mewajibkan penggunaan kapal milik Kongsi Tiga dari pelabuhan-pelabuhan Hindia Belanda, seperti Tanjung Priok, Padang, dan Singapura.

Setelah itu, Pemerintah Hindia Belanda membuka peluang bagi perusahaan lain untuk mengangkut jemaah. Jumlah jemaah pun meningkat drastis. Pada 1921, tercatat 23.665 jemaah berangkat dari Tanjung Priok, 5.310 dari Padang, dan sisanya dari pelabuhan lain.

Dilansir laman Kementerian Agama, pada musim haji 1950 setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia memberangkatkan 9.907 jemaah menggunakan kapal laut dengan kapasitas 10.000 penumpang.

Tahun berikutnya, Menag saat itu Wahid Hasjim kembali menggulirkan wacana lama: Indonesia memiliki kapal haji sendiri. Usaha pengumpulan saham dari calon jemaah sempat dilakukan, namun gagal dan dana dikembalikan.

Cita-cita itu baru terwujud pada 1960-an, saat PT. Pelayaran Arafat berdiri. Perusahaan ini merupakan hasil kolaborasi umat Islam dan pemerintah yang diinisiasikan Presiden Soekarno, dengan tokoh-tokoh nasional seperti Letjen H.M. Muljadi Djojomartono, Jenderal A.H. Nasution, Ali Sadikin, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai pendirinya.

Pada 1965, PT. Pelayaran Arafat membeli tiga kapal laut untuk mengangkut jemaah. Saat itu, usulan untuk menyelenggarakan haji lewat udara ditolak pemerintah.

Sayangnya, perusahaan mengalami kesulitan manajemen dan keuangan di tengah lonjakan jumlah jemaah. Sekitar tahun 1976, PT. Pelayaran Arafat dinyatakan pailit. Pemerintah kemudian memutuskan untuk menghentikan pengangkutan jemaah haji melalui laut pada 1979.

Sejak saat itu, seluruh jemaah haji Indonesia diberangkatkan menggunakan pesawat udara.

Baca berita lengkapnya di sini.

(kay/dal)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya naik ke tahap penyidikan.

Polisi menyatakan bahwa mereka menemukan ada unsur pidana dalam laporan tersebut.

“Dalam gelar perkara disimpulkan ditemukan hasil dugaan peristiwa pidana, sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (11/7).

Ade Ary berujar polisi membuka peluang untuk kembali memanggil Jokowi guna dilakukan pemeriksaan atas kasus ini. Namun, ia belum bisa memastikan detail waktu pemeriksaan terhadap Jokowi.

“Nanti coba kami pastikan jadwalnya. Tentunya saksi-saksi, korban, saksi-saksi dari pihak korban kemudian nanti ada dugaan terlapor dan lain sebagainya saksi-saksi dari pihak terlapor itu akan dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan,” kata Ade Ary.

Kubu Jokowi telah buka suara mengenai ditingkatkannya kasus ini ke tahap penyidikan. Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, mengatakan hal tersebut membuktikan bahwa laporan yang dilayangkan kliennya itu mengandung kebenaran.

“Ditingkatkannya ke tahap penyidikan menandakan pengaduan yang disampaikan Pak Jokowi mengandung kebenaran dan merupakan tindak pidana,” kata Rivai saat dihubungi, Jumat (11/7).

Rivai memastikan tim kuasa hukum akan mengawal kasus tersebut hingga ke pengadilan dan mendapatkan kepastian hukum.

Dia juga menyebut lewat langkah hukum ini, diharapkan nama baik Jokowi yang tercoreng buntut tudingan ijazah palsu tersebut terpulihkan.

“Dengan upaya hukum tersebut Pak Jokowi mengharapkan nama baiknya dipulihkan dan keaslian ijazah dikukuhkan pengadilan,” ucap dia.

Polda Metro Jaya tengah mengusut enam laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari enam laporan itu, salah satunya dilaporkan langsung oleh Jokowi.

Jokowi melaporkan dugaan pelanggaran Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 305 Jo 51 ayat 1 UU ITE.

Selain laporan Jokowi, tiga dari lima laporan lain saat ini juga telah naik ke tahap penyidikan. Sedangkan dua laporan lainnya dicabut oleh pihak pelapor.

(blq/wiw)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Musisi yang juga anggota DPR dari Fraksi Gerindra Ahmad Dhani melaporkan psikolog Lita Gading ke Polda Metro Jaya buntut dugaan perundungan yang dialami anaknya, SF di media sosial.

Berdasarkan laporan, peristiwa bermula dari unggahan Lita di akun TikTok yang mengunggah foto dan anak dari Ahmad Dhani.

“Ada unggahan pada akun TikTok terlapor (Lita), nama akun TikTok-nya LO, yang mana terlapor mengunggah foto istri pelapor dengan anak pelapor yang masih di bawah umur dengan narasi SA titik dua ibuku bukan pelakor,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (11/7).

Ade Ary menyebut atas unggahan itu korban atau anak Ahmad Dhani mengalami tekanan psikis. Alhasil, Ahmad Dhani pun menempuh jalur hukum.

“Atas kejadian tersebut korban mengalami tekanan psikis,” ucap dia.

“Pelapor Saudara DAP tentang dugaan peristiwa kekerasan psikis terhadap anak melalui media sosial,” imbuhnya.

Disampaikan Ade Ary, saat ini pihaknya masih mendalami dan menindaklanjuti laporan yang dilayangkan Ahmad Dhani tersebut.

Sebelumnya, Ahmad Dhani resmi melaporkan psikolog Lita Gading ke Polda Metro Jaya buntut dugaan perundungan terhadap anaknya.

Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/4750/VII/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 10 Juli 2025.

“Jadi hari ini ya kita melaporkan tadi Inisial LG ya karena ini dianggap kita kejahatan yang serius, kejahatan terhadap eksploitasi anak, kekerasan psikis, itu tidak hanya diatur oleh hukum kita, hukum positif kita, tapi ini menjadi konvensi internasional,” kata kuasa hukum Ahmad Dhani, Aldwin Rahadian kepada wartawan, Kamis (10/7).

(fra/dis/fra)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Kamera CCTV sempat merekam momen diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan alias ADP (39) sebelum dan sesudah ditemukan tak bernyawa.

Hingga saat ini, ada dua rekaman CCTV dari kos korban di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat yang beredar.

Pada video rekaman CCTV pertama, menampilkan aktivitas korban pada malam hari sebelum ditemukan tak bernyawa oleh penjaga kos keesokan harinya.

Dalam video rekaman CCTV itu, korban terlihat sempat keluar dari kamar pada malam hari sebelum ditemukan tewas keesokan harinya.

Pada video itu terlihat korban dari kamarnya sekitar pukul 23.24 WIB. Korban terlihat keluar kamar sambil membawa kantong kresek berwarna hitam dan berjalan ke arah pintu keluar kos.

Tak berselang lama, korban kembali masuk, namun tak lagi membawa kantong kresek tersebut. Setelahnya, korban pun kembali masuk ke dalam kamar kosnya.

Kemudian, pada video rekaman CCTV kedua merekam detik-detik korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh penjaga kos.

Pada video itu terlihat ada dua orang yang berusaha membuka paksa jendela kamar korban menggunakan sebuah alat.

Setelah berhasil dibuka, salah seorang pria itu kemudian mencoba membuka pintu dari dengan memasukan setengah badannya lewat jendela. Sementara pria lainnya tampak mengambil video.

Upaya membuka paksa pintu kamar korban itu memakan waktu cukup lama. Mereka itu juga sempat mencoba dengan kartu akses yang mereka punya, namun tak berhasil.

Singkat cerita, pintu pun berhasil terbuka. Mereka langsung masuk ke dalam dan mendapati korban dalam keadaan tak bernyawa.

Diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arya Daru Pangayunan alias ADP (39) ditemukan tewas dengan kondisi wajah terlilit isolasi atau lakban di sebuah kos di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7) sekitar pukul 08.30 WIB.

Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan ada tanda-tanda kekerasan pada jasad korban. Selain itu, polisi juga menyebut, barang milik korban juga tidak ada yang hilang.

Polisi juga belum menemukan indikasi pembunuhan dalam kasus ini. Berdasarkan keterangan istri, korban diketahui memiliki riwayat penyakit gerd dan kolestrol.

Namun, untuk kepastian terkait penyebab kematian korban, masih menunggu hasil autopsi. Termasuk, hasil pemeriksaan histopatologi dan toksiologi.

Kini, penyelidikan kasus tersebut telah diambil Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan kesimpulan terkait penyebab kematian korban akan rampung dalam satu pekan.

(fra/dis/fra)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk membangun Jakarta melalui inovasi pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal ini ia sampaikan dalam acara Derap Kerja Sama Jakarta (DKJ) Awards 2025, yang memberikan apresiasi kepada badan usaha dan yayasan atas kontribusinya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkelanjutan.

“Dan saya mungkin dengan Bang Doel ini termasuk yang wakil gubernur yang membangun di awal-awal Jakarta ini, tanpa menggunakan APBD sepenuhnya. Lebih banyak adalah apa yang disebut dengan KLB, SP3L, dan macam-macam,” ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (11/7).

Menurut Pramono, bentuk partisipasi publik melalui program CSR dan skema pendanaan alternatif seperti Kerja Sama Lintas Batas (KLB) dan SP3L menjadi fondasi penting dalam pembangunan Jakarta saat ini.

Ia menyebut ada lebih dari 100 perusahaan dan yayasan yang aktif mendukung pembangunan kota lewat kontribusi nyata.

Pramono menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas sektor yang disebutnya telah memberi warna berbeda dalam wajah pembangunan Jakarta. Kolaborasi ini dinilai sebagai cerminan sinergi antara pemerintah dan masyarakat yang jarang ditemui di kota-kota besar dunia lainnya.

“Dan itulah bentuk partisipasi real yang diadakan atau yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di Jakarta jumlahnya 103,” katanya.

“Kami mengucapkan terima kasih, termasuk ada yayasan. Mengucapkan terima kasih karena inilah bentuk kerjasama real yang dilakukan di Jakarta. Karena memang saya dan Bang Doel yang di-support juga oleh DPRD DKI Jakarta, karena kami ingin juga membangun selain dari dana APBD tentunya berinovasi membangun dengan dana-dana yang di luar APBD. Apakah itu dari KLB, atau SP3L dan sebagainya-sebagainya. Atau yang seperti ini yang namanya adalah CSR,” imbuhnya.

Jakarta, kata dia, memiliki potensi menjadi kota global yang unik dengan kekuatan kerjasama dari berbagai pihak.

“Sehingga dengan memikirkan sekali lagi ini adalah bentuk kerjasama dan sekaligus memberikan warna yang berbeda dari kota-kota global dunia yang biasanya gak punya CSR,” pungkasnya.

Acara DKJ Awards 2025 diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai bentuk penghargaan kepada badan usaha dan yayasan yang mendukung pembangunan berkelanjutan melalui program-program CSR yang berdampak langsung bagi warga Jakarta.

(fra/kay/fra)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Juru Bicara Presiden sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara soal rencana penyelenggaraan haji dan umrah mendatang diurus Badan Penyelenggara Haji. Ia mengatakan pemerintah masih menunggu RUU Haji.

Menurutnya, pembahasan RUU Haji diperlukan supaya ada regulasi yang komprehensif mengatur penyelenggaraan haji mendatang.

“Desain dibentuknya Badan Penyelenggara Haji itu memang kami memiliki rencana untuk penyelenggaraan haji itu dilakukan atau dikerjakan Badan (Penyelenggara) Haji,” kata Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jumat (11/7).

“Namun, sekarang juga paralel sedang ada pembahasan usul inisiatif DPR mengenai RUU Haji. Nanti kami lihat perkembangannya. Kami belum menerima DIM (daftar inventarisasi masalah) dari teman-teman di DPR sehingga mungkin kami minta waktu,” kata Prasetyo.

Prasetyo kemudian mengatakan pemerintah juga akan mengevaluasi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun sebelumnya untuk menjadi bahan perbaikan.

“Kami berharap ini bagian dari suatu proses yang komprehensif. Kami berharap penyelenggaraan haji tahun depan akan jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya,” sambung Prasetyo.

[Gambas:Video CNN]

Dalam penyelenggaraan haji 1446 Hijriah atau haji 2025, Kementerian Agama berkoordinasi dengan BP Haji, yang merupakan lembaga baru bentukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Umumnya, sebelum ada BP Haji, penyelenggaraan haji sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama.

Dengan rencana yang sedang disusun, penyelenggaraan haji khususnya pada 1447 Hijriah atau haji 2026 kemungkinan diambil alih BP Haji sebagaimana sinyal yang diberikan sejumlah pejabat Kementerian Agama dan BP Haji.

Menteri Agama Nasaruddin Umar pada 17 Januari 2025 sempat mengungkapkan penyelenggaraan haji tahun ini merupakan yang terakhir dikelola oleh Kementerian Agama.

Seiring dengan peralihan itu, RUU Haji yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pun menjadi momentum menetapkan BP Haji sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia.

Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf pun pernah membuka peluang lembaga yang dia pimpin dapat bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

“Insyaallah kami siap menjadi Kementerian Haji dan Umrah RI pada tahun 2026,” kata Mochamad Irfan.

“Transformasi ini tentunya akan meningkatkan peran kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Jemaah haji Indonesia sesuai dengan amanah Presiden Prabowo,” tuturnya pada 19 Februari 2025.

(antara/chri)

Jakarta, CNN Indonesia —

Polisi membuka peluang kembali memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) setelah kasus soal tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengonfirmasi itu, tapi belum bisa memastikan detail waktu pemeriksaan terhadap Jokowi.

“Nanti coba kami pastikan jadwalnya. Tentunya saksi-saksi, korban, saksi-saksi dari pihak korban kemudian nanti ada dugaan terlapor dan lain sebagainya saksi-saksi dari pihak terlapor itu akan dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan,” kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (11/7).

Disampaikan Ade Ary, nantinya penyidik Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengirimkan surat panggilan untuk pemeriksaan tersebut.

“Di tahap penyidikan maka surat panggilan untuk dilakukan pengambilan keterangan produknya nanti namanya BAP sebagai saksi kah dan sebagainya,” ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

Polda Metro Jaya tengah mengusut enam laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari enam laporan itu, salah satunya dilaporkan langsung oleh Jokowi.

Jokowi melayangkan laporan terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan itu, Jokowi melaporkan soal dugaan pelanggaran Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 305 Jo 51 ayat 1 UU ITE.

Teranyar, polisi telah menaikkan status laporan yang dilayangkan Jokowi ke tahap penyidikan. Hal ini berdasarkan gelar perkara di mana penyidik menemukan ada unsur pidana di dalamnya.

Sedangkan untuk lima laporan lain, tiga di antaranya juga naik ke tahap penyidikan. Sedangkan dua laporan lainnya, dicabut oleh pihak pelapor.

(chri)

Jakarta, CNN Indonesia —

Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus akses ilegal data pribadi di salah satu perusahaan jasa ekspedisi.

Data pribadi yang dicuri itu kemudian dipakai pihak lain untuk penipuan dengan modus pengiriman barang dan pembayaran di tempat (cash on delivery/COD). Perbuatan tindak pidana akses ilegal itu telah berlangsung sejak Desember 2024 hingga Januari 2025.

Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus menjelaskan dalam kasus itu ada tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Satu tersangka di antaranya masih buron.

“Ada tiga orang, yaitu berinisial T dan MFB, sedangkan tersangka G masih berstatus DPO [daftar pencarian orang],” katanya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (11/7).

“Kedua tersangka berhasil ditangkap pada Senin (5/5), untuk tersangka T ditangkap di Bandung. Sedangkan MFB ditangkap di Cirebon,” katanya.

Kronologi kasus

Fian menjelaskan, kasus ini berawal sekitar Desember 2024-Januari 2025 ada sekitar 100 informasi komplain dari pelanggan (customer) atas pembelian barang secara online dari aplikasi media sosial Tiktok.

“Pembelian tersebut menggunakan pengiriman melalui pihak jasa ekspedisi Ninja Xpress dengan jenis pembayaran ‘Cash On Delivery‘ (COD) atau pembayaran setelah barang sampai,” katanya.

Pihak perusahaan yakni manajemen Ninja Xpress kemudian melakukan audit untuk mengetahui jumlah paket yang diterima lebih cepat sebelum waktu yang ditentukan dalam jenis pembayaran COD.

Adapun jenis pembayaran COD memiliki lama waktu pengiriman 7 hari. Hasil dari audit tersebut, ditemukan ada 294 pengiriman dengan jenis pembayaran COD yang selesai lebih cepat dari tujuh hari.

“Hal tersebut dikarenakan adanya penyalahgunaan wewenang karyawan Ninja Xpress di kantor Lengkong, Bandung, Jawa Barat,” kata Fian.

Dia menjelaskan pihak Ninja Xpress menggunakan sistem OpV2 dimana resi NJVT (kode rahasia) yang memuat informasi pengiriman atas pembelian pelanggan dari e-commerce tersebut sudah terlindungi.

Namun ada oknum karyawan Ninja Xpress yang mengakses sistem OpV2 dan membuka data pelanggan yang terlindungi dengan istilah ‘unmasking‘.

Adapun data pelanggan tersebut berupa nama pemesan, jumlah pemesanan, jenis pesanan, alamat pengiriman, nomor telepon seluler pemesan, dan biaya COD pesanan.

“Data tersebut kemudian dijual kepada pihak luar yang kemudian mendatangi ‘customer’ dengan paket palsu, dan menerima pembayaran COD, yaitu ongkos kirim dan harga barang yang dibeli ‘customer’,” katanya.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 46 juncto Pasal 30 UU ITE atau Pasal 48 juncto Pasal 32 UU ITE.

“Dipidana penjara maksimal delapan tahun dan denda maksimal Rp2 miliar,” kata Fian.

(antara/kid)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan aturan soal penyadapan oleh aparat tidak akan diatur dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang tengah dibahas di DPR.

Ia menekankan aturan soal penyadapan akan diatur secara khusus dalam undang-undang yang berbeda. Dia pun memastikan proses pembahasannya akan melibatkan publik.

“Soal penyadapan, bahaya penyadapan sewenang-wenang. Ya Allah, astagfirullahaladzim, teman-teman kan tahu, kemarin soal penyadapan, kami sepakati tidak dibahas di KUHAP,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jumat (11/7).

“Penyadapan akan dibahas di undang-undang khusus terkait penyadapan. Nanti prosesnya panjang lagi itu. Kami uji publik, minta partisipasi masyarakat,” katanya.

Namun, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU KUHAP belum mengungkapkan detail rencana pembahasan RUU tersebut dimulai.

[Gambas:Video CNN]

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebelumnya meminta agar penyadapan yang menjadi wewenang aparat penegak hukum dihapus dalam RUU KUHAP.

Usulan itu disampaikan Peradi dalam lanjutan rapat dengar pendapat umum (RDPU) membahas RUU KUHAP di Komisi III DPR yang digelar di tengah masa reses anggota dewan legislatif, Selasa (17/6).

Waketum Peradi Sapriyanto Reva mengungkap kekhawatiran pihaknya selama ini penyadapan disalahgunakan penyidik untuk mengungkap sebuah tindak pidana. Terlebih, kewenangan itu telah diatur dalam sejumlah Undang-Undang.

“Kami mengusulkan dalam upaya paksa yang dimiliki ini untuk tindak pidana umum yang ada di dalam KUHAP ini, penyadapan ini harus dihilangkan,” kata dia.

(thr/chri)

Jakarta, CNN Indonesia —

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sejumlah pasal dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang tidak sinkron dengan UU KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya juga telah melakukan focus group discussion (FGD) dengan sejumlah pakar hukum untuk membahas implikasi RKUHAP. Khususnya terkait pasal yang tidak sinkron dengan UU KPK.

“KPK gelar FGD dengan para ahli hukum untuk membahas terkait implikasi RKUHAP, di mana beberapa pasalnya tidak sinkron dengan tugas dan kewenangan KPK yang telah diatur dalam UU 30 Tahun 2002 juncto UU 19 Tahun 2019,” ujarnya, Jumat (11/7).

Namun, ia tidak menjelaskan lebih jauh ihwal pasal-pasal apa saja dalam RKUHAP yang tak sinkron dengan UU KPK.

Budi hanya menjelaskan bahwa dari FGD tersebut, para ahli hukum yang hadir mendukung adanya aturan khusus terkait penanganan tindak pidana korupsi.

[Gambas:Video CNN]

“Di mana korupsi dipandang sebagai extra ordinary crime juga menjadi lex specialist dalam KUHP,” jelasnya.

Budi mengatakan masukan dari para ahli hukum tersebut nantinya menjadi bahan pengayaan bagi KPK untuk melakukan pembahasan di internal.

Terlebih, kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan juga telah disahkan oleh MK,” tuturnya.

RUU KUHAP adalah salah satu prioritas legislasi DPR pada masa sidang ini, dan telah ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025. DPR menargetkan pembahasan rampung sebelum 2026.

(tfq/chri)

Medan, CNN Indonesia —

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan 29 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jajaran Polda Sumut di Mapolda Sumut, Jumat (11/7).

SPPG tersebut akan mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.

“Kami melaksanakan kegiatan groundbreaking 29 SPPG. Untuk anggaran bervariasi, tadi disampaikan antara Rp1,3 miliar-Rp1,4 miliar, namun juga ada sekitar Rp400 juta,” kata Listyo usai groundbreaking di Mapolda Sumut, Jumat (11/7).

Listyo menyebutkan jumlah SPPG di Wilayah Polda Sumut saat ini 36 SPPG dan akan beroperasional dalam waktu dekat. Ia memastikan sampai akhir tahun target pembangunan SPPG akan terus bertambah.

“Ini merupakan komitmen Polri dalam mendukung program MBG sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan SDM. Dengan SPPG ini juga diharapkan dapat menyerap pekerjaan untuk masyarakat setempat nantinya dalam menyiapkan makan bergizi tersebut,” tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dia mengapresiasi jajaran Polres di Sumut yang telah melaksanakan pembangunan SPPG di daerahnya masing-masing. Ia berharap sebelum operasional MBG berjalan, dilakukan evaluasi kesiapan SPPG terlebih dahulu.

“Saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran yang telah serius bekerja, karena ini merupakan program besar Presiden, maka dari itu saya harap dilakukan dengan sebaik mungkin.”

“Kemudian dapat melakukan evaluasi kembali pada penerima manfaat MBG dan juga pada kemasan lalu distribusi,” pinta Listyo Sigit.

Sementara itu, Ketua SPPG Sumut Irwasda Polda Sumut Kombes Pol Nanang Masbudi dalam laporannya menyampaikan SPPG ini nantinya akan bekerja sama dengan Koperasi Simpan Pinjam (PRIMKOPOL) untuk menyediakan makanan bergizi.

“Kami laporkan, bangunan SPPG ini dengan luas tanah 20×20 m² yang dilengkapi ruangan dan peralatan dapur yang sesuai dengan teknis kebersihan,” ucapnya.

(fnr/chri)

Jakarta, CNN Indonesia —

Polisi bakal mendalami aktivitas dan kegiatan korban untuk mengusut kasus kematian diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri Indonesia Arya Daru Pangayunan alias ADP (39).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan hal itu dilakukan untuk mendalami rangkaian peristiwa sebelum korban ditemukan tak bernyawa.

“Profil, kegiatan yang bersangkutan, itu yang akan terus dilakukan pendalaman ya, sehingga peristiwanya itu yang utuh. Bagaimana keseharian korban,” kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (11/7).

“Kemudian apa aktivitasnya, hingga saat itu berada di TKP, kemudian akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.”

Ade Ary enggan berkomentar terkait isu beredar yang menyebut korban turut terlibat menangani kasus WNI di Kamboja. Kata dia, semuanya masih dalam tahap penyelidikan.

“Kami tidak berandai-andai, yang jelas proses menuju pengungkapan peristiwa ini masih berlangsung,” ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

Diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri Indonesia Arya Daru Pangayunan alias ADP (39) sebelumnya ditemukan tewas dengan kondisi wajah terlilit isolasi atau lakban di kos, Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7) sekitar pukul 08.30 WIB.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad korban. Selain itu, polisi juga menyebut, barang milik korban juga tidak ada yang hilang.

Polisi juga belum menemukan indikasi pembunuhan dalam kasus ini. Berdasarkan keterangan istri, korban diketahui memiliki riwayat penyakit gerd dan kolestrol.

Namun, untuk kepastian terkait penyebab kematian korban, masih menunggu hasil autopsi. Termasuk, hasil pemeriksaan histopatologi dan toksiologi.

Kini, penyelidikan kasus tersebut telah diambil Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan kesimpulan terkait penyebab kematian korban akan rampung dalam satu pekan.

(chri)

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa uji publik dari penulisan ulang buku sejarah siap digelar 20 Juli mendatang. Dia memastikan bakal melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Mulai 20 Juli uji publik dimulai di perguruan-perguruan tinggi melibatkan para pemangku kepentingan yang cukup banyak,” kata Fadli ketika ditemui di sela forum global di Beijing, China pada Jumat (11/7) seperti dikutip dari Antara.

Fadli menjelaskan uji publik ini digelar dalam bentuk seminar dan diskusi, sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan. Dia berharap mereka yang terlibat dapat menyampaikan masukan, kritik, hingga memberikan argumentasi terkait isi dari proyek penulisan buku sejarah nasional oleh pemerintah tersebut.

Menurut Fadli, selama ini banyak kritik berdatangan dari masyarakat melalui media sosial. Namun, katanya, kritik yang datang serta apa yang menjadi bahan diskusi di dalam media sosial hanya berdasarkan asumsi.

Oleh sebab itu dia memastikan uji publik mendatang bisa berfungsi untuk memaparkan rancangan atau draf dari penulisan sejarah di dalam buku nanti.

Penulisan ulang buku sejarah itu ditulis oleh para sejarahwan yang memiliki keahlian masing-masing pada tema yang ditulis. Sementara untuk supervisi dari seluruh proses penulisan ulang buku sejarah dilakukan oleh Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“(Saat uji publik) DPR nanti pasti diundang. Kalau DPR kan memang tugasnya build in sebagai pengawas. Kami sangat menerima supervisi Komisi,” kata dia yang juga politikus Gerindra.

Sebelumnya sejumlah anggota Komisi X DPR juga telah menjalankan serap aspirasi terkait penulisan ulang sejarah di tiga universitas yaitu Universitas Andalas Sumatera Barat, Universitas Diponegoro Semarang, dan Universitas Hasanudin di Sulawesi Selatan.

DPR telah membentuk Tim Supervisi setelah proyek penulisan ulang buku sejarah menuai kontroversi. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya tidak mau ada pihak yang merasa dirugikan dari proyek ini, sehingga meminta seluruh proses harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Sebelumnya, Fraksi PKB dan PDIP meminta proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ditunda setelah menuai reaksi keras dari publik.

Salah satu keberatan dari PDIP, proyek sejarah di bawah Kementerian Kebudayaan akan dijadikan sebagai state denial on human right violation atau penyangkalan negara terhadap kekerasan kemanusiaan.

Sementara itu Fraksi PKB meminta Fadli Zon menunda proyek sejarah ini. Anggota Komisi X dari PKB Habib Syarief menyebut penundaan untuk meredam polemik di masyarakat.

Hal lain, Habib menilai proyek sejarah Kemenbud digarap tertutup. Ia bahkan tak bisa menemukan 100 penulis sejarah yang mengerjakan proyek itu.

Habib juga mengatakan waktu tujuh bulan untuk sebuah proyek sejarah nasional amat singkat. Selain itu, sikap PKB meminta menunda proyek sejarah Kemenbud juga berdasarkan aspirasi dari sejumlah organisasi perempuan, seperti Fatayat hingga Muslimat.

Menurut dia, mereka mengungkap keprihatinan dengan proyek penulisan ulang sejarah RI.

“Nah, itu menjadi pembicaraan sentral di organisasi-organisasi perempuan. Nampaknya, perlu ada satu kata-kata yang bisa memberikan kesejukan kepada perempuan Indonesia,” kata Syarief dalam rapat Komisi X dengan Kemenbud beberapa waktu lalu.

Proyek sejarah Kemenbud juga memantik pro dan kontra di kalangan koalisi sipil pegiat HAM dan hak-hak perempuan, para akademisi dan sejarawan.

(antara/kid)

[Gambas:Video CNN]

Surabaya, CNN Indonesia —

Tim penyelam yang terlibat dalam proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali, mendapat memberikan perlindungan asuransi dari Jasa Raharja melalui Jasaraharja Putera.

Plt Direktur Utama Jasa Raharja, Rubi Handojo mengatakan setidaknya ada 50 penyelam yang tergabung Tim Penyelam Penyelamatan KMP Tunu Pratama Jaya mendapatkan perlindungan asuransi.

“Setiap penyelam mendapatkan jaminan asuransi berupa santunan kematian senilai Rp100 juta, biaya perawatan hingga Rp20 juta, serta santunan cacat tetap sebesar Rp100 juta,” kata Rubi, Jumat (11/7).

Rubi mengatakan keamanan dan keselamatan penyelam sangat penting. Menurutnya, mereka menghadapi risiko tinggi dalam operasi pencarian. Karena itu pihaknya harus memberikan perlindungan bagi mereka.

“Keselamatan dan keamanan para penyelamat sama pentingnya dengan korban yang diselamatkan. Oleh karena itu, Jasa Raharja Group merasa perlu untuk memberikan perlindungan bagi tim penyelam yang bertugas di medan yang berisiko tinggi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Rubi mengatakan hingga kini pihaknya telah menyalurkan santunan meninggal dunia kepada delapan ahli waris korban kecelakaan.

Santunan diberikan kepada keluarga korban yang berdomisili di Banyuwangi sebanyak 6 orang, Probolinggo sebanyak 1 orang, dan Klungkung sebanyak 1 orang.

Masing-masing ahli waris menerima total santunan sebesar Rp125 juta, yang terdiri atas Rp50 juta dari Jasa Raharja dan Rp75 juta dari Jasaraharja Putera. Total santunan yang telah diberikan mencapai Rp1 miliar.

“Santunan ini adalah hak setiap penumpang yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Jasa Raharja sebagai BUMN yang mewakili negara bertanggung jawab untuk memastikan santunan tersalurkan secara cepat, humanis, dan transparan,” ujar Rubi.

Jasa Raharja juga terus menyalurkan bantuan logistik berupa makanan bagi keluarga korban yang menunggu proses pencarian di lantai 2 Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi.

“Kami berkomitmen untuk terus hadir, baik secara fisik maupun melalui dukungan perlindungan asuransi, dalam setiap peristiwa yang menyangkut keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya KMP Tunu Pratama Jaya dikabarkan tenggelam dalam perjalanan dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali Rabu (2/7) malam.

Petugas jaga Syahbandar melihat kapal tenggelam sekitar Pukul 23.35 WIB. Posisi terakhir kapal terlihat di perairan Selat Bali pada koordinat _8° 9’32.35″S 114°25’6.38_.

Dengan temuan ini, maka hingga Jumat (11/7) siang, dari total 65 penumpang dan awak kapal KMP Tunu Pratama Jaya dalam manifes, sebanyak 47 orang di antaranya sudah ditemukan.

Dari 47 korban yang ditemukan, 17 orang di antaranya dalam kondisi meninggal dunia (3 proses identifikasi), kemudian 30 orang selamat. Sedangkan 18 orang lainnya masih dalam pencarian.

Namun jumlah korban diperkirakan lebih dari 65 orang. Pasalnya data manifes penumpang KMP Tunu Pratama Jaya diduga tak valid. Banyak orang menaiki kapal tersebut tapi mereka tak tercatat dalam daftar manifes, hal itu terungkap melalui laporan para keluarga korban. 

(fra/frd/fra)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak memandang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bisa mengatur larangan tahanan menutup wajah atau memakai masker saat dirilis ke publik.

“Saat ini kan RUU KUHAP dalam proses pembahasan di DPR. Nah, dalam KUHAP itu yang bisa mungkin ditambahkan,” ujar Tanak dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Oleh sebab itu, dia mengajak publik termasuk media untuk menyampaikan usulan tersebut kepada publik agar kemudian disampaikan kepada Komisi III DPR RI.

“Teman-teman media sampaikan ke publik, dan publik kemungkinan akan memberikan masukan kepada DPR untuk mengubah aturan ini, yakni apabila seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi ditangkap dan ditahan, kemudian perlu di-publish, nah, itu harus diperlihatkan supaya mereka malu, dan ini perlu diatur dalam undang-undang.” katanya.

Sebagai informasi, seorang tersangka korupsi yang dirilis secara resmi akan menggunakan rompi tahanan warna oranye. Namun, pada beberapa kesempatan terlihat bahwa tersangka itu menutup wajah dengan masker, hijab, atau topi.

Hal itu terlihat dalam konferensi pers yang disiarkan langsung, termasuk di media sosial KPK seperti akun Instagram dan Youtube resminya.

Tanak mengaku hal tersebut terjadi karena saat ini belum ada aturan yang mengatur agar para tahanan dilarang memakai masker seolah menghindari wajahnya dari sorotan publik.

“Kalau menutup wajah, pakai kacamata, dan sebagainya, memang belum ada larangan, belum ada aturan yang mengatur,” ujarnya.

Ia menekankan, “Kalau memang itu diperlukan, dipandang perlu, dipandang baik, dipandang positif oleh masyarakat, saya kira masyarakat bisa menyampaikan kepada DPR RI.”

(antara/kid)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terenyuh saat menyaksikan video program beasiswa bagi siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ditayangkan saat penghargaan Derap Kerja Sama Jakarta (DKJ) Awards 2025.

Ia bahkan tak kuasa menahan haru saat menonton video tersebut bersama Wakil Gubernur Rano Karno.

“Karena apa yang dilakukan, contoh tadi waktu (penayangan video) SLB, saya sebenarnya sama Bang Dul agak berkaca-kaca itu,” kata Pramono dalam sambutannya di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (11/7).

“Saya lirik Bang Dul, Bang Dul lirik saya agak berkaca-kaca. Karena yang seperti itulah yang menyentuh, seperti itulah yang dibutuhkan di Jakarta,” sambungnya.

Momen haru itu terjadi saat penayangan video inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Grab Teknologi Indonesia. Mereka jadi pemenang kategori Pendidikan melalui program Grab Scholar yaitu memberikan beasiswa kepada anak-anak, termasuk siswa berkebutuhan khusus yang mengenyam pendidikan di SLB.

Pramono menilai kontribusi lewat program CSR seperti inilah yang menjadi kunci kolaborasi membangun Jakarta.

“Corporate Social Responsibility atau yang disebut dengan CSR itu menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta,” ujarnya.

“Tadi semuanya melihat, kalau diekuivalenkan, apa yang saudara-saudara telah berikan buat Jakarta sebenarnya luar biasa,” lanjutnya.

Menurut Pramono, pemerintah tidak bisa membangun Jakarta sendirian. Ia menekankan pentingnya sinergi dengan berbagai pihak, termasuk swasta, melalui CSR.

“Maka saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama. Dan tadi saya sungguh terenyuh ketika SLB, perusahaan Grab, mbak ya,” pungkas Pramono.

Penghargaan DKJ Awards 2025 diserahkan langsung oleh Pramono, Wakil Gubernur Rano Karno, dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah kepada perwakilan perusahaan yang hadir di lokasi.

Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi, mengatakan DKJ Award merupakan ajang apresiasi dari Pemprov DKI Jakarta kepada badan usaha dan juga yayasan yang telah berkontribusi kepada pembangunan kota Jakarta melalui tanggung jawab sosial dunia usaha yang biasa kita kenal dengan CSR.

“Ini menjadi bagian dan upaya Pemprov DKI Jakarta mengintegrasikan SDGs terhadap program-program pembangunan melalui program-program tanggung jawab sosial dunia usaha di perusahaan perusahaan,” katanya.

Lewat penghargaan ini, Pemprov DKI berhadap ke depannya ada peningkatan baik kuantitas maupun kualitas CSR oleh setiap badan usaha usaha.

“Selain itu acara DKJ Awards ini juga bertujuan untuk meningkatkan semangat bagi badan usaha, yayasan yang telah bersinergi dan menjalankan program-program dengan Pemprov DKI melalui program CSR-nya, sehingga berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas bagi kota Jakarta dan juga masyarakat Jakarta,” ujar Dewi lagi.

Setelah melalui seleksi yang ketat dan proses penilaian yang panjang, para pemenang hari ini akan menjadi benchmark bagi inisiatif CSR lainnya untuk mendorong inspirasi dan kolaborasi dalam membangun Kota Jakarta yang lebih inklusif dan berdaya.

Terdapat empat kategori yang dilombakan, yakni Kesehatan, Lingkungan, Pendidikan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

(kay/vws)

Jakarta, CNN Indonesia —

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan kunjungan ke kantor Mahkamah Agung (MA) untuk membahas sejumlah persoalan dalam bidang hukum, Jumat (11/7) siang.

Kunjungan dipimpin Ketua MPR Ahmad Muzani didampingi dua Wakil Ketua MPR, yakni Rusdi Kirana dari Fraksi PKB dan Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dari Fraksi Partai Demokrat.

Kunjungan para pimpinan MPR itu diterima langsung Ketua MA Sunarto dan para hakim agung.

“Alhamdulillah tadi kami sama-sama berdiskusi tentang berbagai macam persoalan termasuk persoalan hukum,” kata Muzani dalam jumpa pers usai pertemuan yang digelar secara tertutup.

Menurut Muzani, hasil pertemuan kedua lembaga menyepakati dua substansi terkait masalah hukum.

Pertama, kata dia, baik MPR maupun MA bersepakat agar hukum tetap melindungi hak-hak asasi manusia.

Kedua, lanjut Muzani, MPR dan MA bersepakat agar masalah hukum diutamakan diselesaikan dengan cara mediasi. Menurut dia, mediasi telah diatur dalam aturan hukum di Indonesia, namun selama ini praktiknya jarang dilakukan.

“Jika ini didorong sebagai sebuah cara untuk penyelesaian persoalan hukum, maka beban hukum baik di Mahkamah Agung termasuk problem yang diakibatkan dari sengketa hukum bisa lebih rendah. Itulah beberapa hal yang kita bicarakan dalam hari ini,” kata Muzani.

Wacana konstitusi baru menghadapi 2045

Selain itu, pertemuan, kata dia, juga membuka wacana soal perlunya konstitusi baru bagi Indonesia menghadapi 2045. Isu itu harus mulai didiskusikan dan menjadi wacana para pemangku kepentingan.

“Apakah mungkin juga perlu dipikirkan tentang perlunya sebuah konstitusi Indonesia modern setelah 2045, tapi pembicaraan apa semua harus menjadi sebuah persiapan sekarang dengan melibatkan stakeholder sebanyak-banyaknya agar konstruksi itu bisa dipikirkan secara bersama,” kata Muzani yang juga politikus Gerindra itu.

Sebagai catatan konstitusi Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamendemen sebanyak empat kali di masa reformasi. Empat kali perubahan UUD 1945 itu dilakukan kurun waktu 1999 – 2002.

Sementara, pada kesempatan itu, Ketua MA Sunarto mengatakan dalam pertemuan itu pihaknya turut membahas soal revisi KUHAP. Namun, Sunarto menyebut MA sepenuhnya akan mengikuti hasil pembahasan di DPR.

Menurut Sunarto, MA hanya pengguna konstitusi, bukan pembuat. Proses pembahasan konstitusi merupakan kewenangan DPR.

Namun, dia bersepakat soal dua substansi hukum berdasarkan hasil diskusi. Menurut dia, KUHAP harus melindungi hak setiap warga negara.

“Saya rasa itu linier dengan tujuan bernegara kita yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia, otomatis di dalamnya termasuk melindungi hak asasinya,” katanya.

Selain berdiskusi isu hukum, kata Muzani, kunjungan MPR ini sebagai balasan dari yang dilakukan MA sebelumnya. Kunjungan itu sekaligus menjadi rangkaian lawatan MPR ke beberapa lembaga negara lain seperti Komisi Yudisial (KY) maupun Mahkamah Konstitusi (MK) jelang sidang tahunan MPR 16 Agustus mendatang.

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumumkan pemenang Derap Kerja Sama Jakarta (DKJ) Award 2025 pada Jumat (11/7) di Balai Kota Jakarta.

Ada masing-masing empat pemenang untuk setiap kategori.

Untuk kategori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, para pemenangnya adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya dengan program Rumah Batik Palbatu.

Lalu PT Pertamina Hulu Energi OSES dengan program Palugada (Panggang Lestari dan Mandiri Mendukung Budidaya Ikan Berkelanjutan).

Kemudian PT United Tractors dengan program Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) Cakung dan PT Polymindo Permata dengan program Pelatihan Menganyam kepada Penghuni Rusun untuk Menjadi Enterpreneur Pengrajin.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno serta Wakil Ketua DPRD DKI Ima Mahdiah memberi langsung penghargaan bagi pemenang yang hadir di lokasi tersebut.

DKJ Awards merupakan rangkaian dari perayaan HUT DKI Jakarta ke-498, yang bertujuan memberikan penghargaan kepada perusahaan, BUMN/BUMD, yayasan, dan komunitas yang telah menunjukkan kontribusi nyata melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).

Setelah melalui seleksi yang ketat dan proses penilaian yang panjang, para pemenang hari ini akan menjadi tonggak atau benchmark bagi inisiatif CSR lainnya untuk mendorong inspirasi dan kolaborasi yang lebih banyak dalam membangun Kota Jakarta yang lebih inklusif dan berdaya.

DKJ Award 2025 merupakan apresiasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta bagi para mitra dengan CSR yang berkomitmen dan berpartisipasi membangun kota Jakarta.

Terdapat empat kategori yang dilombakan yakni Kesehatan, Lingkungan, Pendidikan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Sementara tiga indikator penilaian DKJ 2025, yakni sustainability (keberlanjutan program), innovative & creative, serta impact & evaluation. Hal tersebut melihat sejauh mana program CSR perusahaan mampu memberikan pengaruh/perubahan positif bagi masyarakat sekitar.

Dewan juri untuk pemberian DKJ Award 2025 ini berasal dari staf khusus Gubernur DKI Jakarta, kepala dinas terkait, hingga sejumlah pakar dan tokoh nasional seperti influencer kesehatan David Wijaya, akademisi dan publik figur Soraya Haque, aktivis lingkungan Ramon Y Tungka, serta social entrepreneur Helianti Hilman.

(kid/yoa/kid)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Kota Bogor menyampaikan pesan cinta terhadap bumi melalui pertunjukan seni kolosal dalam rangkaian Helaran Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543 yang digelar pada Sabtu malam (28/6). Acara dimulai dari Plaza Balai Kota Bogor dan dilanjutkan dengan parade menuju panggung utama di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah.

Pertunjukan dibuka dengan alunan gamelan yang menghadirkan suasana sakral. Penampilan kolosal yang melibatkan sejumlah komunitas seni ini tampil dalam nuansa tradisional Sunda, dipadukan dengan tata cahaya yang memperkuat atmosfer hangat selepas hujan.

Pertunjukan kolosal tersebut dikreasikan oleh Decky S. Ramadhan dan diproduksi oleh D’danze Project.

Menurut Decky, kolaborasi ini melibatkan enam hingga sepuluh komunitas seni, baik dari Kota Bogor maupun luar daerah. Ia berharap Kota Bogor dapat menjadi ikon pertunjukan seni yang tidak kalah menarik dibanding kota-kota lain.

“Harapan adalah Bogor bisa menjadi ikonik dalam menampilkan pertunjukan yang memang tidak kalah dengan kota-kota lain, karena Bogor juga bisa menampilkan sesuatu yang glory,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/7).

Lebih lanjut dia memaparkan, tarian kolosal ini mengusung tema sesuai dengan HJB ke-543 ‘Raksa Jagaditha’ yang yang berarti menjaga keseimbangan bumi demi kesejahteraan bersama.

Pertunjukan kolosal di Helaran HJB Ke-543. (Foto: Arsip Pemkot Bogor)

Kolosal ini menggambarkan Kota Bogor sebagai kota yang konsisten menjaga alam dan lingkungan. Narasi pertunjukan disusun dengan menggabungkan elemen musik gamelan, tarian, dan pesan pelestarian lingkungan yang mencerminkan identitas kota hujan yang hijau dan sejahtera.

Bagian klimaks dalam pertunjukan menggambarkan tantangan dalam menjaga lingkungan, saat muncul gangguan dari pihak yang merusak alam. Namun, semangat kolektif warga Bogor untuk mempertahankan kelestarian lingkungan tetap kuat dan mampu mengatasi ancaman tersebut.

“Opening dalam kolosal ini menggambarkan keindahan yang kemudian ditutup dengan konsistensi menjaga lingkungan, meski banyak tantangan atau hambatan, sehingga alam Bogor bisa tetap lestari dan Indah,” imbuh Decky.

Ia menambahkan, Kota Bogor terus berkomitmen untuk menjaga udara tetap bersih, air tetap mengalir, dan ruang hijau tetap tumbuh melalui berbagai upaya pelestarian lingkungan dan budaya hidup bersih.

Dengan berbagai langkah nyata, seperti pelestarian lingkungan, menjaga hutan kota, dan budaya hidup bersih, Bogor menunjukkan bahwa cinta terhadap bumi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari.

“Karena ketika bumi terjaga, kehidupan pun menjadi sejahtera. Inilah semangat Raksa Jagaditha, semangat Bogor untuk bumi yang lebih baik bagi semua,” katanya.

Selain penampilan kolosal, helaran ini juga menampilkan 36 komunitas seni dan partisipasi dari sejumlah perangkat daerah.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menggunakan baju demang di Helaran HJB Ke-543. (Foto: Arsip Pemkot Bogor)

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan bahwa helaran tahun ini memiliki nuansa berbeda karena digelar pada malam hari.

“Untuk helarannya digelar secara rutin sejak tahun-tahun sebelumnya. Yang istimewa ini digelar malam hari, tapi antusias masyarakat sangat luar biasa,” ucap dia.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Dedie mengenakan pakaian adat Sunda menak atau baju demang, yang merupakan busana tradisional yang biasa dikenakan pegawai pemerintah pada masa lampau.

Dengan pendekatan budaya dan seni, Helaran HJB ke-543 menjadi momentum bagi Kota Bogor untuk menyampaikan komitmen terhadap pelestarian lingkungan sebagai bagian dari identitas dan kehidupan warganya.

(rir)

Makassar, CNN Indonesia —

Polisi menetapkan dan menahan sebanyak 14 tersangka terkait eksekusi lahan di Dusun Palludai, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) yang berakhir bentrok, Kamis (3/7) lalu.

Kapolres Polman, AKBP Anjar Purwoko mengatakan bahwa belasan orang tersebut diduga melakukan tindakan melawan hukum saat eksekusi lahan yang terjadi pekan lalu.

“14 orang tersangka yang diduga kuat sebagai pelaku utama kericuhan saat eksekusi lahan oleh pengadilan tengah berlangsung,” kata Anjar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/7).

Bentrokan saat eksekusi lahan tersebut dipicu akibat ketidakpuasan pihak tergugat dengan hasil putusan pengadilan dengan melakukan aksi menutup akses jalan.

Massa yang tidak puas itu diklaim menyerang petugas hingga terluka yang mengamankan jalannya eksekusi lahan.

“37 orang ini diamankan, kemudian hanya 14 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan 23 orang dipulangkan dengan status wajib lapor. Sementara satu orang masih dirawat di rumah sakit,” ungkapnya.

“Bentrokan mengakibatkan sebanyak 10 orang personel polisi mengalami luka-luka,” tambahnya.

Anjar menerangkan bahwa 14 tersangka tersebut memiliki peran masing-masing yakni provokator hingga membawa senjata tajam.

“Dari peran 14 tersangka, 9 orang melakukan kekerasan terhadap petugas. Kemudian 2 orang sebagai provokator dan 3 orang membawa senjata tajam,” jelasnya.

Tak hanya itu, petugas kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti bom molotov, parang, tombak dan ketapel.

“Dalam kericuhan eksekusi lahan tersebut ada 10 anggota polisi sempat mengalami luka-luka akibat serangan itu,” ujarnya.

Sementara itu, para tersangka telah menjalani penahanan di Rutan Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

(mir/dal)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Sebuah mobil dinas diduga menjadi penyebab kecelakaan beruntun di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Halte Transjakarta Utan Kayu, Jakarta Timur, Jumat (11/7) pagi sekitar pukul 06.30 WIB.

Saksi mata di lokasi, Misgad (51), mengatakan insiden terjadi saat seluruh kendaraan tengah berhenti menunggu lampu hijau menyala.

“Posisi lagi berhenti, namanya kondisi lampu merah, tiba-tiba mobil Fortuner, mobil dinas melaju kencang, akhirnya nabrak mobil lain di depannya,” kata Misgad di Jakarta Timur, dikutip dari Antara.

Misgad melihat dua orang pria di dalam kendaraan tersebut mengalami luka berat.

“Yang satu kayaknya masih sadar, yang satu lagi belum sadar. Luka parah dua-duanya,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu korban dalam insiden tersebut bernama Farah mengaku kaget saat sedang berhenti menunggu lampu hijau tiba-tiba ditabrak dari belakang.

Polisi mengevakuasi tujuh kendaraan tabrakan beruntun di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Halte Transjakarta Utan Kayu, Jakarta Timur, Jumat (11/7/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

Farah mengaku melihat mobil dinas tersebut seolah tidak mengerem ketika lampu lalu lintas dalam kondisi merah.

“Lagi lampu merah, tidak ada apa-apa, tiba-tiba mobil dinas saya nggak tahu dari mana kencang menabrak. Dengkul saya sampai kebentur body mobil. Pas saya turun, yang di dalam mobil Fortuner belum bisa keluar, kayak belum sadar,” jelas Farah

Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan. Belum ada keterangan resmi mengenai status kendaraan dinas tersebut dan kondisi terkini korban luka.

Sebelumnya, Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Timur Kompol Sunaryo merinci lima unit kendaraan mobil yang terlibat antara lain tiga unit minibus, satu taksi, dan satu mobil kendaraan listrik.

Jajaran Satlantas pun turut mengatur arus lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan karena kecelakaan yang terjadi pada jam sibuk.

“Tadi anggota langsung turun, olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengatur lalu lintas, untuk saat ini sudah berangsur lancar,” ucap Sunaryo.

Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan juga telah dibawa ke Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Timur di kawasan Kebon Nanas untuk penanganan lebih lanjut.

(fra/antara/fra)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai kilat di DPR.

Salah satu yang jadi sorotan adalah pembahasan daftar inventarisir masalah (DIM) sebanyak 1.676 yang telah rampung dibahas di DPR dalam tempo waktu dua hari, 9 dan 10 Juli 2025. Dari jumlah itu, sebanyak 1.091 DIM bersifat tetap dan 295 DIM redaksional.

Pada hal isi RKUHAP tersebut, Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan pihaknya menyoroti beberapa di antaranya bakal aturan yang mengatur soal penangkapan, penyitaan, penggeledahan, penyadapan hingga pemblokiran internet.

Menurutnya itu semua dibahas tanpa melibatkan partisipasi publik.

“Mereka membahas dalam waktu yang sangat kilat. Kemarin baru penyerahan DIM dari pemerintah ke DPR. Hari ini sudah langsung diketuk dan masuk pada tahapan tim perumusan dan tim sinkronisasi,” kata Isnur dalam video yang diunggah di akun X, Kamis (10/7) malam. CNNIndonesia.com telah diizinkan mengutip pernyataan itu.

“Artinya apa? Artinya, DPR tidak membuka ruang pembahasan yang melibatkan publik di dalam pembahasannya,” imbuh dia.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk memantau dan mengikuti perkembangan pembahasan RKUHAP.

Menurutnya, ketentuan yang ada dalam RKUHAP berbahaya untuk demokrasi dan hak asasi manusia.

“Tolong pantau Komisi III [DPR] itu. Tolong pantau pemerintah itu, dan isi draf yang ada sekarang sangat berbahaya karena menambah kewenangan, menambah kira-kira upaya paksa dari para penyidik dan lain-lainnya. Ini berbahaya buat kita semua, berbahaya buat demokrasi, berbahaya buat hak asasi manusia jika tanpa pengawasan yang kuat,” kata Isnur.

Ketua Komisi III DPR yang juga Ketua Panja RKUHAP, Habiburokhman, menyentil balik pihak yang melontarkan kritik terhadap proses pembahasan RUU tersebut.

Habib mempersilakan masyarakat menilai langsung proses pembahasan RKUHAP. Dia menyebut sejak awal pembahasan RUU tersebut telah banyak melibatkan partisipasi publik.

“Jadi ini silakan masyarakat yang menilai, kita yang omong kosong atau mereka yang omong kosong,” kata Habib dalam jumpa pers usai pembahasan daftar inventarisir masalah (DIM) RKUHAP di Komisi III DPR, Kamis (10/7).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku pihaknya bahkan telah mengundang pihak yang melayangkan kritik terhadap pembahasan RKUHAP sejak proses rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Ia pun menyebut sejumlah pasal dalam revisi merupakan usulan masyarakat.

Dalam rapat kesepakatan pembahasan DIM itu, Habib mengatakan dari total 1.676 DIM, ada 68 DIM yang diubah, 91 DIM dihapus, dan 131 DIM dengan substansi baru.

Usai rampung pembahasan DIM, pembahasan RKUHAP selanjutnya akan masuk pada tahap sinkronisasi.

Habib memperkirakan RKUHAP bisa disahkan pada tingkat satu atau pleno pada pekan depan sebelum kemudian dibawa ke Paripurna untuk menjadi undang-undang.

“Iya dong harus segera. Karena KUHAP yang lama ini sangat tidak adil ya, dan harus segera kita ganti dengan KUHAP yang baru,” kata Habib.

Habib belum bisa memperkirakan kapan revisi tersebut bisa dibawa ke Paripurna. Meski dalam rapat, baik pemerintah maupun DPR telah menyepakati KUHAP baru bisa berlaku mulai 2 Januari 2026 bersama KUHP yang telah lebih dulu disahkan.

“[DIM] 1.672 bunyinya, undang-undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Pemerintah mengusulkan undang-undang ini mulai berlaku 2 Januari 2026, jadi sama dengan KUHP dan ada waktu sosialiasi untuk aparat penegak hukum,” kata Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej yang mewakili pemerintah dalam rapat.

(yoa/kid)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan peran sembilan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

“Yang pertama, tersangka AN (Alfian Nasution) memiliki beberapa peran, yaitu melakukan proses penyewaan OTM secara melawan hukum dengan menghilangkan hak kepemilikan pertamina dan harga yang tinggi di dalam kontrak pengadaan,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers, Kamis (10/7).

Alfian bersama tersangka Hanung Budya juga melakukan proses penunjukan langsung kerjasama sewa Terminal BBM Merak secara melawan hukum.

Alfian juga melakukan negosiasi harga sewa dengan mengakomodir nilai sewa yang mahal, yaitu sebesar USD6,5 per kilo liter dengan menghilangkan skema kepemilikan aset PT Orbit Terminal Merak.

Selain itu, Alfian juga melakukan proses penjualan solar di bawah harga dasar secara melawan hukum kepada pihak BUMN dan pihak swasta. Ia pun berperan dalam penyusunan formula kompensasi yang tinggi untuk produk Pertalite secara melawan hukum.

Kemudian, peran tersangka Hanung Budaya adalah mengakomodir penawaran dan melakukan proses penunjukan langsung kerja sama Terminal BBM Merak secara melawan hukum yang seharusnya dilakukan dengan cara pelelangan bersama Alfian.

“Kemudian melakukan proses penjualan PT Orbit Terminal Merak secara melawan hukum dengan menghilangkan hak kepemilikan Pertamina atas objek sewa terminal BBM Merak dan harga yang tinggi dalam kontrak atau perjanjian,” ucap Qohar.

Lalu, tersangka Toto Nugroho berperan melakukan dan menyetujui pengadaan impor minyak mentah dengan mengundang supplier yang tidak memiliki syarat sebagai peserta lelang karena yang bersangkutan dikenakan sanksi karena tidak mengembalikan kelebihan bayar.

Toto juga berperan menyetujui supplier sebagai pemenang meskipun praktik pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan yaitu value based yang dicantumkan dalam lelang impor minyak mentah dan perlakuan istimewa kepada supplier tersebut.

Sedangkan tersangka Dwi Sudarsono bersama dengan tersangka Yoki Firnandi melakukan ekspor Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara (MMKBN) dan Anak Perusahaan Hulu Pertamina (Minyak Mentah Domestik) Tahun 2021 dengan alasan terjadi excess terhadap.

“Di waktu yang sama DS bersama dengan tersangka SDS dan tersangka YF melakukan impor minyak mentah dengan jenis yang sama dari luar negeri dengan harga yang lebih mahal,” ucap Qohar.

Selanjutnya, tersangka Arif Sukmara bersama-sama dengan tersangka Sani Dinar Saifuddin dan tersangka Dimas Werhaspati bersepakat menambah dan menaikan nilai sewa kapal 13 persen dari nilai sewa kapal Olympic Luna dari Afrika ke Indonesia.

Hal itu dimaksudkan agar harga pengadaaan sewa kapal bisa di mark up menjadi USD5.000.000 yang seharusnya berdasarkan harga publikasi HPS sebesar USD3.765.712.

Arif juga bersama-sama dengan tersangka Dimas Werhaspati dan tersangka Agus Purwono mengkondisikan agar kapal Suezmax milik PT Jenggala Maritim Nusantara dimenangkan dalam proses pengadaan tender time charter di Pertamina Internasional Shiping.

Upaya pemenangan dilakukan dengan cara mencantumkan syarat yang hanya bisa dipenuhi oleh kapal Suezmax milik PT Jenggala Maritim Nusantara.

Untuk tersangka Hasto Wibowo berperan melakukan kesepakatan dengan tersangka Martin Haendra Nata dan Edward Corne untuk melakukan penunjukan langsung kepada Trafigura Asia Trading Pte.Ltd sebagai penyedia dalam pengadaan produk gasoline untuk kebutuhan Semester Pertama tahun 2021. Padahal seharusnya pengadaan tersebut dilakukan melalui proses pelelangan khusus.

“Tetapi dalam kenyataannya Trafigura Asia Trading tidak terdaftar sebagai mitra atau DMUT Pertamina yang seharusnya tidak dapat mengikuti pengadaan/ lelang. Kemudian HW menyetujui dan menandatangani kontrak penjualan solar kepada Pihak Swasta yang diketahui bahwa harga dalam kontrak di bawah harga dasar,” tutur Qohar.

Kemudian, tersangka Martin Haendra berperan bersama tersangka Hasto Wibowo dan Edward Come bersepakat memenangkan kepada Trafigura Asia Trading Pte.Ltd dengan penunjukan langsung secara melawan hukum dalam pengadaan produk gasoline untuk semester pertama tahun 2021.

Lalu, tersangka Indra Putra bersama dengan tersangka Agus Purwono dengan sepengetahuan tersangka Arif Sukmara melakukan pengangkutan minyak mentah Escravos secara Coloading (pengangkutan bersama) menggunakan kapal Olympic Luna dari Afrika ke Indonesia.

“Dan juga mengkondisikan harga penawaran agar sesuai dengan mark up harga yang sudah disepakati bersama antara tersangka AS, tersangka SDS, dan tersangka DW (Dimas Werhaspati) sehingga dari selisih harga tersebut mengakibatkan kemahalan sebesar 15 persen dari nilai publikasi HPS dan tersangka DW mendapatkan keuntungan sebesar 3 persen dari nilai selisih tersebut,” kata Qohar.

Terakhir, peran tersangka Muhammad Riza Chalid adalah melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka Hanung Budya, Alfian Nasution) dan Gading Ramadhan Joedo secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan Terminal BBM Tangki Merak.

“Dengan melakukan intervensi kebijakan Tata Kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerjasama penyewaan Terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan Stok BBM,” tutur Qohar.

“Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset Terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan harga kontrak yang tinggi,” imbuhnya.

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 18 tersangka. Belasan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dan Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Selain itu, Kejagung juga menetapkan saudagar minyak Mohammad Riza Chalid selaku Beneficial Owner dari PT Orbit Terminal Merak (OTM) dan anaknya Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

Kejagung menyebut total kerugian negara dalam perkara korupsi tersebut mencapai Rp285 triliun yang terdiri dari kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara.

(dis/dal)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan akan menindak tegas Kasat Reserse Narkoba Polres Nunukan Iptu SH dan tiga anggotanya yang diduga terlibat penyelundupan sabu yang terjadi di wilayah Kalimantan Utara.

Sigit mengatakan jika terbukti bersalah, maka akan diberikan sanksi pemecatan serta dilakukan proses pidana terhadap keempat anggota tersebut.

“Saya kira dari dulu kita tidak pernah berubah konsisten terkait dengan anggota yang melanggar. Apabila terbukti, proses, pecat, dipidanakan. Sudah jelas dan ini berlaku sampai sekarang,” kata Sigit kepada wartawan, Kamis (10/7) malam.

Sebelumnya, Kasat Reserse Narkoba Polres Nunukan Iptu SH dan tiga anggotanya ditangkap buntut dugaan kasus penyelundupan sabu yang terjadi di wilayah Kalimantan Utara.

Iptu SH dan tiga anggotanya lainnya ditangkap oleh tim Bareskrim Polri pada Rabu (9/7) kemarin. Pasca penangkapan, ketiganya telah dibawa ke Propam Mabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut.

“Kasus penyelundupan sabu,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamis (10/7).

Eko belum mengungkap status dari Kasat Reserse Narkoba beserta tiga anggotanya itu. Eko juga tidak merincikan kronologi kasus yang menjerat anggota polisi itu.

Ia hanya menegaskan penindakan tersebut sebagai bentuk komitmen untuk memerangi peredaran narkotika. Termasuk jika pelakunya merupakan anggota Korps Bhayangkara.

“Anggota Polri yang terlibat akan kita tindak lebih keras. Tunggu waktu saja kalo masih ada yang berani main-main narkoba,” ujarnya.

(dis/dal)

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia —

Rekaman CCTV menunjukkan aktivitas diplomat muda ahli Kemlu RI, Arya Daru Pangayunan sebelum ditemukan tewas.

Korban terlihat keluar kamar sambil membawa kantong kresek berwarna hitam dan berjalan ke arah pintu keluar kos.

Tak berselang lama, korban kembali masuk, namun tak lagi membawa kantong kresek tersebut, dan kembali ke kamar kosnya.

Polisi menyebut penjaga kos masih melihat korban makan malam di sebuah ruangan di dalam kos sebelum ditemukan tewas.

Korban ditemukan tewas dengan kondisi wajah terlilit isolasi atau lakban di sebuah kos di Menteng pada Selasa (8/7).

Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan ada tanda-tanda kekerasan pada jasad korban.

Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengungkap hasil investigasi dugaan kebocoran data milik 700 ribu individu di kementerian tersebut. Dugaan kebocoran itu sebelumnya beredar di media sosial (medsos).

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen Frega Ferdinand Wenas mengatakan berdasar penelusuran sementara, data yang dipublikasikan diduga oleh peretas merupakan data CPNS Kemhan tahun 2021, khususnya terkait hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi Dasar oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Jumlah data itu, kata dia, tidak sampai ratusan ribu sebagaimana diklaim oleh peretas.

Ia juga mengatakan data itu sebenarnya bersifat publik dan merupakan lampiran surat dari BKN yang memang pernah diunggah pada website Kemhan sebagai bentuk transparansi pada saat itu.

“Namun, data yang diunggah tersebut telah diturunkan oleh Biro Kepegawaian Kemhan, guna mencegah potensi penyalahgunaan dan menjaga ketertiban informasi,” kata Frega dalam keterangan tertulis, Jumat (11/7).

Ia memastikan saat ini website utama Kemhan termasuk email resmi dan data strategis lainnya dalam kondisi aman serta tidak terdampak secara signifikan.

Website yang sempat diretas merupakan website internal lama Biro Humas yang aplikasinya sudah berakhir tahun lalu, bukan portal utama Kemhan.

Frega mengatakan sebagai upaya antisipatif, pihaknya telah melakukan audit internal maupun penguatan sistem keamanan dan berkoordinasi dengan satuan kerja keamanan siber.

Ia menyebut langkah-langkah penguatan yang dilakukan merupakan bagian dari komitmen Kemhan dalam menjaga integritas dan keamanan informasi, khususnya yang berkaitan dengan data publik.

“Sedangkan proses pembaruan dan peningkatan prosedur keamanan siber secara berkelanjutan terus dilakukan, untuk mencegah potensi gangguan serupa, guna menjaga kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen maupun layanan Kemhan,” kata dia.

Dalam postingan di media sosial X, seorang peretas dengan nama samaran “DigitalGhost” mengklaim telah membocorkan sebuah basis data yang berisi data pribadi milik 700.000 individu dari Kemhan.

Data yang dibocorkan tersebut dilaporkan mencakup informasi sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor peserta, nama lengkap, tanggal ujian, sesi ujian, lokasi ujian, posisi/jabatan yang dilamar, serta unit penempatan yang berkaitan dengan proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kemhan.

(yoa/dal)

[Gambas:Video CNN]